Oleh: Pieter Sanga Lewar
Pensiunan PNS, Peminat Sospolbudsas, Tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah
POS-KUPANG.COM - Pada pukul 04.58 WIB, 15 Agustus 2026, bumi di utara Flores berbicara dengan bahasa yang tidak mengenal basa-basi. Ia tidak berpidato. Tidak mengirim surat peringatan.
Tidak pula menunggu rapat koordinasi selesai. Dalam hitungan detik, energi yang lama tersimpan di kedalaman bumi dilepaskan. Gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores dan wilayah sekitarnya.
Manusia kembali berlari. Sebagian membawa anak. Sebagian mencari orang tua. Sebagian hanya membawa tubuh dan ketakutan.
Di tengah kepanikan itu, kita kembali menyadari sebuah kenyataan purba: Indonesia bukan sekadar negeri kepulauan, melainkan negeri yang hidup di atas bumi yang terus bergerak.
Baca juga: Kedutaan Besar Palestina Bantu Warga Sikka Korban Gempa Flores
Gempa ini berkaitan dengan aktivitas Flores Back-Arc Thrust atau Sesar Naik Busur Belakang Flores. Kedalamannya yang relatif dangkal, sekitar 10–15 kilometer, menjadikan pelepasan energi itu memiliki potensi guncangan yang kuat.
Mekanisme sesar naik mengingatkan kita bahwa kerak bumi bukan lantai rumah yang diam, melainkan lembaran raksasa yang terus saling mendesak.
Bumi, rupanya, tidak pernah benar-benar tidur. Kitalah yang sering tidur terlalu nyenyak di atasnya.
Ilmu kebumian telah lama mengajarkan bahwa gempa bumi bukanlah kejadian acak yang lahir dari kemurkaan langit. Gempa merupakan konsekuensi dari dinamika planet.
Frederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck, dan Dennis Tasa menjelaskan bahwa deformasi kerak bumi terjadi karena energi tektonik terus bekerja pada batuan, menciptakan tegangan yang pada suatu titik dilepaskan melalui patahan dan gempa (Essentials of Geology, 2019).
Dengan kata lain, gempa tidak muncul karena bumi tiba-tiba marah. Gempa terjadi karena bumi memang hidup.
Persoalannya bukan apakah Flores Back-Arc Thrust akan bergerak. Ia memang bergerak. Persoalannya bukan apakah Indonesia memiliki sumber gempa.
Indonesia memiliki banyak sekali sumber gempa. Persoalan yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah: apakah manusia yang tinggal di atasnya bergerak secepat pengetahuan tentang ancaman itu?
Di sinilah tragedi Indonesia sering dimulai. Para ilmuwan memetakan patahan. Pemerintah membuat peta risiko. BMKG memasang sensor. Para ahli menghitung kemungkinan guncangan.
Lalu manusia membangun rumah rapuh tepat di jalur risiko. Kita seperti orang yang sudah diberi tahu bahwa jembatan retak, tetapi masih sibuk memperdebatkan warna cat pagar.
Epigramnya sederhana: kita bukan kekurangan informasi tentang bencana; kita sering kekurangan keberanian untuk menjadikan informasi itu sebagai kebijakan.
Dalam kajian risiko bencana modern, ancaman alam tidak otomatis menjadi bencana.
Wisner, Blaikie, Cannon, dan Davis, dalam At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters (2004), menegaskan bahwa bencana lahir dari pertemuan antara bahaya alam dan kerentanan sosial.
Gempa adalah gejala geologi. Runtuhnya rumah adalah persoalan konstruksi. Korban yang tak sempat menyelamatkan diri bisa menjadi persoalan tata ruang. Dan penderitaan yang berkepanjangan sering kali merupakan persoalan politik.
Di sinilah batas antara bencana alam dan kegagalan manusia mulai menjadi kabur.
Gempa Flores 2026 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka: M 7,7, kedalaman 10–15 kilometer, sesar naik, pukul 04.58 WIB. Angka memang dapat menggambarkan energi.
Akan tetapi, angka tidak dapat menggambarkan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Angka tidak dapat menghitung seluruh doa yang berhenti di bawah reruntuhan.
Baca juga: Opini: Hari Ini Mengungsi, Besok Membangun Kembali
Angka juga tidak dapat menjelaskan mengapa, setelah puluhan tahun hidup di negeri gempa, masih ada bangunan publik yang dibangun tanpa kesiapan memadai menghadapi guncangan.
Kita mempunyai satu kebiasaan nasional yang sangat tekun: menunggu tragedi agar kebijakan terasa penting. Setelah gempa, kita bicara mitigasi.
Setelah tsunami, kita bicara peringatan dini. Setelah sekolah runtuh, kita bicara standar bangunan. Setelah korban bertambah, kita bicara evaluasi.
Indonesia, kadang-kadang, tampak seperti bangsa yang baru membeli payung setelah seluruh tubuhnya basah.
Padahal, sebagaimana diingatkan David Alexander dalam Natural Disasters (1993), pengurangan risiko bencana menuntut tindakan sebelum peristiwa terjadi, bukan sekadar respons sesudah kehancuran.
Di situlah sesungguhnya perbedaan antara kesiapsiagaan dan kepanikan. Kepanikan selalu datang setelah bumi bergerak. Kesiapsiagaan harus hadir sebelum bumi bergerak.
Namun kesiapsiagaan membutuhkan sesuatu yang sering kali lebih sulit daripada membangun monumen: konsistensi.
Ia membutuhkan anggaran yang tidak dikorupsi, tata ruang yang tidak mudah dikalahkan oleh modal, standar bangunan yang tidak dapat dinegosiasikan dengan kedekatan politik, serta pendidikan kebencanaan yang tidak hanya diajarkan ketika kamera televisi datang.
Oleh karena itu, prediksi paling masuk akal tentang masa depan Indonesia bukanlah ramalan tentang tanggal gempa berikutnya. Sains memang belum dapat mengatakan dengan tepat kapan, di mana, dan seberapa besar gempa akan terjadi.
Namun, ada satu hal yang hampir dapat kita pastikan: bumi akan terus bergerak, sementara manusia akan terus diuji oleh pilihan-pilihannya sendiri.
Pertanyaannya bukan, “Apakah akan ada gempa lagi?” Pertanyaan yang lebih jujur adalah, “Ketika gempa berikutnya datang, apakah kita masih akan mengulang kesalahan yang sama?”
Tidak ada ilmuwan yang dapat menunjuk kalender dan berkata: pada hari tertentu, pukul tertentu, bumi akan pecah. Akan tetapi, risiko dapat diprediksi. Wilayah padat penduduk yang berada dekat sumber gempa memiliki risiko tinggi.
Bangunan yang tidak memenuhi standar tahan gempa memiliki risiko tinggi. Sekolah dan rumah sakit yang tidak diperkuat memiliki risiko tinggi.
Masyarakat yang tidak mengetahui jalur evakuasi memiliki risiko tinggi. Informasi ini bukan ramalan mistik. Ini adalah hasil perhitungan.
Kerry Sieh dan Danny Natawidjaja (Neotectonics of the Sumatran Fault, Indonesia, 2000), melalui berbagai penelitian tentang sumber gempa di Indonesia, menunjukkan bahwa sejarah deformasi dan aktivitas tektonik dapat digunakan untuk memahami potensi bahaya masa depan, meskipun waktu persis terjadinya gempa tidak dapat ditentukan secara deterministik.
Dalam konteks kebencanaan, ketidakpastian waktu tidak boleh diterjemahkan sebagai alasan untuk tidak bertindak.
Justru sebaliknya. Karena kita tidak tahu kapan gempa datang, kita harus siap setiap hari. Itulah logika paling sederhana dari negeri yang berdiri di antara lempeng-lempeng aktif.
Satire tragisnya, kita kadang lebih rajin memprediksi hasil pemilu lima tahun mendatang daripada mempersiapkan sekolah untuk menghadapi guncangan yang secara geologis pasti akan datang entah kapan.
Kita membuat simulasi politik berlapis-lapis. Akan tetapi, simulasi evakuasi sering hanya menjadi kegiatan seremonial. Kita menghafal nama para pejabat. Namun, tidak semua anak mengetahui ke mana harus berlari ketika sirene berbunyi.
Kita membangun gedung yang menjulang untuk membuktikan kemajuan. Namun, lupa bertanya: apakah gedung itu juga akan tetap berdiri ketika bumi mengguncangnya?
Gempa Flores 2026 adalah peringatan bahwa teknologi pemantauan, sebanyak apa pun jumlah alatnya, tidak dapat sendirian menyelamatkan manusia. Sensor dapat mendeteksi. Sistem dapat mengirimkan informasi.
Peta dapat menunjukkan ancaman. Akan tetapi, sensor tidak dapat memperkuat rumah yang rapuh. Peta tidak dapat menghentikan pembangunan sembarangan.
Sirene tidak dapat menggantikan jalan evakuasi yang tidak tersedia. Dan kecerdasan buatan pun tidak dapat mengevakuasi seseorang yang tinggal di bangunan yang sejak awal dibangun dengan kecerdasan anggaran yang sangat alami: yang penting murah, urusan roboh nanti.
Bumi tidak membaca APBN. Patahan tidak mengenal tahun politik. Gempa tidak menunggu proyek selesai diresmikan. Karena itu, mitigasi tidak boleh diperlakukan sebagai proyek musiman. Ia harus menjadi cara berpikir.
Sekolah harus dibangun dengan kesadaran bahwa murid-murid di dalamnya hidup di negeri gempa. Rumah sakit harus dirancang agar tetap berfungsi justru ketika bencana datang.
Tata ruang harus lebih patuh kepada peta bahaya daripada kepada nafsu investasi. Dan masyarakat harus menjadi subjek mitigasi, bukan sekadar objek sosialisasi.
Sejalan dengan pemikiran para ahli risiko bencana seperti Allan Lavell, Ben Wisner, Piers Blaikie, Terry Cannon, dan Ian Davis, bencana tidak pernah semata-mata dilahirkan oleh alam.
Gempa memang berasal dari perut bumi, tetapi besarnya penderitaan ditentukan pula oleh kerentanan yang dibangun manusia sendiri: rumah yang rapuh, tata ruang yang abai, kemiskinan yang memaksa warga tinggal di kawasan berisiko, serta pembangunan yang lebih sibuk mengejar pertumbuhan daripada keselamatan.
Dalam pengertian itu, setiap keputusan pembangunan sesungguhnya juga merupakan keputusan tentang risiko (At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters, 2004).
Para pemikir risiko bencana itu berulang kali mengingatkan bahwa pengurangan risiko bukan hanya persoalan teknologi, melainkan persoalan pembangunan.
Cara sebuah masyarakat membangun kota, mendistribusikan kekayaan, menyediakan perumahan, dan melindungi kelompok rentan menentukan seberapa besar sebuah bahaya berubah menjadi bencana.
Karena itu, sesungguhnya setiap keputusan pembangunan adalah juga keputusan kebencanaan. Membangun dengan benar berarti menyelamatkan nyawa yang mungkin belum lahir. Membangun sembarangan berarti menulis surat duka untuk masa depan.
Bukan suara yang meminta kita ketakutan, melainkan suara yang meminta kita berpikir. Bumi tidak sedang mengancam Indonesia. Bumi hanya menjalankan hukumnya sendiri.
Yang harus berubah adalah manusia. Kita perlu berhenti memperlakukan mitigasi sebagai pekerjaan setelah bencana. Kita perlu membangun negeri dengan kesadaran bahwa keselamatan bukan hadiah, melainkan hasil dari pengetahuan yang diterjemahkan menjadi tindakan.
Sebab pada akhirnya, tragedi terbesar bukanlah ketika patahan bergerak. Tragedi terbesar adalah ketika kita sudah mengetahui adanya patahan, sudah memiliki peta, sudah memiliki teknologi, sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki korban-korban masa lalu—tetapi tetap memilih membangun kehidupan seolah-olah bumi di bawah kaki kita tidak pernah bergerak.
Maka, gempa Flores telah berbicara. Pertanyaannya tinggal satu: Apakah kali ini Indonesia mendengarkan?
Ataukah kita akan kembali menunggu bumi mengguncang kita agar, untuk beberapa hari, kita ingat bahwa kita sebenarnya hidup di atas sebuah negeri yang retak, bergerak, dan tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada mereka yang lebih percaya pada keberuntungan daripada kesiapsiagaan? (*)
