SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Kota Pekalongan dan Kota Prabumulih berdiri di atas pijakan ekonomi yang bertolak belakang.

Pekalongan di Jawa Tengah tersohor dengan geliat industri kreatif batik, perdagangan pasar, serta sektor maritim yang hidup.

Sementara itu, Prabumulih di Sumatera Selatan mengandalkan kekayaan perut bumi melalui sektor energi minyak dan gas (migas) serta agribisnis yang solid.

Meski memiliki bentang potensi yang jauh berbeda, keduanya memikul misi yang sama: mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang pembangunan kemandirian kota.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (DJPK) per 27 Agustus 2026, target PAD Kota Pekalongan ditetapkan sebesar Rp293 miliar.

Hingga akhir Agustus 2026, Pekalongan berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp178 miliar.

Capaian ini didorong oleh kontribusi pajak daerah yang menembus Rp85 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp82 miliar.

Sisa realisasi disumbangkan oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp5 miliar) serta lain-lain PAD yang sah (Rp5 miliar).

Di sisi lain, Kota Prabumulih mematok target PAD tahun 2026 sebesar Rp178 miliar. Hingga periode yang sama, realisasi yang terkumpul berada di angka Rp79 miliar.

Struktur penyerapan PAD Kota Minyak ini ditopang oleh pajak daerah sebesar Rp36 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp38 miliar. 

Adapun sektor retribusi daerah mencatatkan Rp1 miliar, disusul hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3 miliar.

Data ini memperlihatkan dinamika menarik dalam tata kelola pendapatan daerah. Pekalongan menunjukkan efektivitas pengumpulan dana dari aktivitas ekonomi masyarakat melalui pajak dan retribusi yang seimbang.

Di saat yang sama, Prabumulih mengandalkan pos lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah sebagai penggerak utama pundi-pundi daerahnya.

Pertarungan angka ini bukan sekadar soal siapa yang memimpin, melainkan cermin dari bagaimana masing-masing pemerintah kota mengonversi keunggulan geografis dan potensinya menjadi fondasi keuangan daerah yang mantap.