Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Fraksi PPP-PAS Aceh DPRA mendesak Pemerintah Aceh mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025 lalu.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PPP-PAS Aceh DPRA, H. Ihsanuddin MZ, dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 di Gedung Utama DPRA, Kamis (27/8/2026).

Ihsanuddin mengatakan, hampir satu tahun pascabencana, masih terdapat masyarakat dan infrastruktur yang belum tertangani secara optimal.

Baca juga: Anggota DPR Aceh, H Ihsanuddin MZ Jagokan Argentina Juara Dunia 2026

Lambannya proses rehabilitasi

“Fraksi PPP-PAS Aceh menyoroti lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan banjir lumpur yang melanda sejumlah wilayah Aceh,” kata Ihsanuddin.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret dan terukur dari Pemerintah Aceh agar proses pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak.

“Oleh karena itu, Fraksi PPP-PAS meminta Gubernur Aceh segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mempercepat pemulihan jalan, jembatan, fasilitas umum, permukiman, serta sarana pendukung ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Anggota DPRA Ihsanuddin Serahkan 225 Kursi Roda untuk Warga Pidie Jaya

Fraksi PPP-PAS, kata dia, juga meminta Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain pembangunan kembali infrastruktur, percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak juga dinilai penting, terutama bagi warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, dan sarana produksi.

“Fraksi PPP-PAS juga meminta Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota serta mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, khususnya mereka yang kehilangan rumah, mata pencaharian, dan sarana produksi,” kata Ihsanuddin.

“Seluruh bantuan dan proses pemulihan harus dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, transparan, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)