Oleh: Ir. M. Ali Gadeng, MBA*)
Tahun depan (2027), dana otsus Aceh genap berusia 20 tahun. Dengan adanya UUPA dan dana otsus, Aceh hampir memiliki segalanya.
Tetapi, masih menghadapi kesulitan mentransformasikan kekayaan itu menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik regional. Dengan kekayaan sumber daya yang dimilikinya itu, seyogianya Aceh layak dijuluki: “Singa Yang Sedang Tertidur Di Ujung Barat Pulau Sumatra (the sleeping lion at the western tip of Sumatra)”. Metafora itu memendam tiga dimensi kekuatan besar, yaitu:
Sejarah mencatat, dinamika politik dan ekonomi di Aceh mengalami siklus berulang. Invasi Belanda tahun 1873 yang oleh Prof. Ali Hasymi (Alm) dalam sebuah tulisannya di Bulletin “Sinar Darussalam” era tahun 1970-1980 menyebutkan invasi itu: “Susu Yang Dibalas Dengan Tuba”.
Konflik: Cumbok (1945-1946), DI/TII (1953-1959), PKI (1965-1966) dan GAM (1976-2005), sederetan peristiwa yang berimplikasi langsung kepada iklim pembangunan dan ekonomi di Aceh.
Peristiwa tragis tentang keruntuhan sejumlah investasi besar yang mencemari iklim ekonomi di Aceh pada zaman itu, patut menjadi pembelajaran (lesson learned) berharga, yaitu:
Rangkaian dinamika politik dan raibnya sejumlah investasi besar di atas telah meninggalkan kesan tersendiri bagi masyarakat di Aceh dari masa ke masa. Investasi strategis sebagai penggerak transformasi ekonomi lintas generasi, tidak terjamin kelanjutannya.
Semoga pengalaman buruk masa lalu itu cukup menjadi catatan tragis terakhir dalam sejarah Aceh. Generasi sekarang, perlu berhati-hati dan menyiapkan diri menyongsong kehadiran proyek raksasa gas Andaman yang dijadwalkan berproduksi tahun 2028.
Kekuatan ekonomi suatu daerah tercermin dari angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah itu. BPS melaporkan angka PDRB Aceh tahun 2025 adalah Rp 257 triliun.
Dengan penduduk 5,6 juta, maka PDRB Aceh per kapita sekitar Rp 44,6 juta/tahun. Namun, data lain mencatat pengeluaran riil per kapita Rp 11,1 juta/tahun, mungkin karena laba perusahaan, pajak, dll tidak masuk ke kantong rakyat.
Struktur ekonomi Aceh tahun 2025 masih didominasi sektor pertanian + kehutanan + perikanan (32,74 persen), perdagangan 15,10?n pemerintahan 8,95 persen . Pertanian merupakan sektor produksi berbasis energi matahari dengan produktivitas rendah.
Sementara itu, 12,33 persen penduduk Aceh masih terperangkap dibawah garis kemiskinan. Anomali ini menandakan pertumbuhan ekonomi Aceh terjadi ketimpangan (belum inklusif).
Karena itu, perlu restrukturisasi ekonomi yang dimotori oleh investasi swasta melalui industrialisasi hasil pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor unggulan lain. Namun, proses industrialisasi mengalami kesulitan tanpa investasi skala besar (yang menguasai: teknologi, modal, pasar, dan inovasi) sebagai pengungkit (prime mover).
Pengalaman daerah dan negara maju didunia, struktur ekonomi yang kuat hampir sepenuhnya digerakkan oleh investasi swasta skala besar melalui dampak ganda (multiplier effects) terintegrasi dengan ekosistem hilir, terkenal dengan: Paradigma-V (Angsa Terbang).
Pada usianya tahun ketiga (tahun 2008), UUPA melahirkan dana otsus, yang terselip harapan besar: percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, penguatan layanan publik, serta perwujudan keadilan dan perdamaian. Tetapi, setelah hampir dua decade, kini muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kenyataannya?.
Pertanyaan itu juga mengemuka dalam pembahasan revisi UUPA ketika DPR menyoroti dana otsus Aceh. Ada permintaan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap UUPA. Bahkan jika dilanjutkan, diminta agar adanya pengawasan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Di lain pihak, Wali Nanggroe Aceh mengusulkan perlu Tim Ad-Hoc untuk mengawal dana otsus itu. Kedua gagasan tersebut terdapat titik temu yang bertujuan: menjamin agar dana otsus benar-benar menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat di Aceh.
Seperti diketahui bahwa dana otsus Aceh lahir dari UUPA dan UUPA lahir dari MoU Helsinki. Dengan demikian, menurut teori: Genealogi dan Nasab, dana otsus Aceh memiliki hubungan garis lurus dengan UUPA dan MoU Helsinki. Karena itu, secara subjektif dana otsus Aceh merupakan Program Strategis Nasional.
Bukan sebagai dana pampasan perang, dimana hubungan pemberi dan penerima terputus setelah dana itu ditransfer. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Aceh bukanlah pengguna tunggal. Penggunanya tiga pihak, yaitu: Pemerintah Pusat, Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota.
Dalam hal pembangunan nasional, semestinya Pemerintah Pusat adalah subjek yang paling berkepentingan terhadap sasaran/target dana otsus Aceh itu. Sehingga, Pemerintah Pusat juga berkewajiban memimpin penyusunan “Sistim Manajemen Kinerja” sekaligus Pelaksanaan dan Bertanggung Jawab atas akuntabilitasnya.
Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berada pada orde turunan dengan kewenangan dan tanggung jawab pada strata daerah sesuai ketentuan UUPA. Dengan kekhususan itu semestinya tidak memisahkan tanggung jawab konstitusional Pemerintah Pusat dalam pembangunan Aceh sebagai bagian inklusif dari pembangunan nasional.
Oleh karena itu, maka tanggung jawab Pemerintah Pusat tidak berakhir ketika dana otsus telah ditransfer ke Aceh. Melainkan, tetap melekat sesuai dengan: tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjaga agar dana otsus Aceh dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
Dalam perspektif Sistim Manajemen Strategis, yang dimaksud dengan kinerja adalah: rasio hasil yang dicapai terhadap sasaran (target) yang ditentukan sejak awal, Target harus memiliki ukuran yang jelas dalam 4 dimensi; Kuantitas, Kualitas, Biaya dan Waktu. Jika target tidak terukur akan sulit dinilai dan jika tidak dapat dinilai akan sulit diperbaiki.
Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus jelas: Berapa peningkatan, berapa tahun, siapa kelompok sasaran, apa indikator, bagaimana kondisi awal (baseline), berapa target akhir, siapa penanggung jawab dan seterusnya, Tanpa jawaban pasti atas pertanyaan tersebut, evaluasi bisa menjadi subjektif. Setelah semua ukuran jelas, barulah kemudian dicari rasio: hasil yang dicapai versus target.
Misalnya dana otsus digunakan untuk membangun rumah sakit, maka:
Jika gedung selesai tetapi tidak berfungsi, maka terdapat gap antara PV dan AV. Pertanyaan berikutnya adalah: mengapa gap itu terjadi dan kewenangan siapa untuk memperbaikinya?. Di sinilah akuntabilitas kinerja bertemu dengan kewenangan.
Dalam pengelolaan dana otsus, semestinya terlihat secara berjenjang: Input → Output → Outcome → Impact, dimana:
Contoh output adalah membangun jalan 100 kilometer. Apabila tujuan strategisnya ialah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat, maka perlu dilihat apakah waktu tempuh lebih singkat, akses ke pusat ekonomi dan pelayanan publik lebih baik, dan kegiatan ekonomi membaik. Dengan demikian, maka keberhasilan tidak berhenti pada “jalan selesai dibangun”, tetapi apa yang menjadi lebih baik setelah jalan tersebut digunakan. Disinilah perbedaan secara jelas: antara proyek yang selesai secara fisik dengan kinerja pembangunan yang berhasil (mencapai target).
Secara strategis, semua itu dapat ditempatkan dalam satu siklus manajemen kinerja: Plan–Do–Check–Act (PDCA), dimana:
Hasil evaluasi menjadi masukan untuk menyusun Plan berikutnya. Jadi, evaluasi bukanlah titik akhir, melainkan sebagai jembatan menuju perbaikan.
Temuan BPK mengenai monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang belum optimal, menjadi relevan dengan sistem manajemen kinerja ini. Persoalannya bukan hanya pengawasan/evaluasi dilakukan, tetapi hasil evaluasi itu harus menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja dan mencegah masalah yang sama berulang kembali.
Bahkan dalam diskusi BPK dan akademisi USK pada Februari 2026, pengelolaan dana otsus juga didorong agar lebih berbasis kinerja dan kebutuhan riil daerah, disertai roadmap menghadapi transisi fiskal.
Usulan mengenai perlunya Tim ad-hoc perlu dikaji secara objektif. Bukan masalah perlu atau tidak. Tetapi, kesenjangan apa yang ingin diisi oleh Tim tersebut. Jika dengan memperbanyak lembaga pengawasan hanya akan memperpanjang mata rantai tata kelola, belum tentu akan dapat menyelesaikan masalah.
Tetapi, apabila Tim ad-hoc akan berfungsi sebagai mekanisme lintas pemerintahan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusun basis data, memastikan target terukur, membandingkan PV vs AV, membuat identifikasi gap, mencari root cause, mengawal tindakan korektif dan memastikan hasil evaluasi (lesson learned) akan menjadi masukan ke perencanaan berikutnya, maka keberadaan Tim itu patut dipertimbangkan. Dengan kata lain, bukan sekadar lebih banyak pengawas, tetapi ada sistem yang lebih mampu menjadikan hasil pengawasan/evaluasi untuk perbaikan.
Dari perspektif manajemen strategis, akuntabilitas keuangan saja tidak cukup, karena ia hanya menyangkut “Penyajian Laporan Keuangan”. Serapan anggaran 100 persen tidak otomatis berarti target suatu pembangunan telah dicapai. Bisa saja dana sudah habis tetapi proyek: belum selesai, tidak berfungsi, atau tidak bermanfaat sesuai target awalnya.
Secara teoritis, keberhasilan pengelolaan suatu proyek harus bergerak dari: input dan serapan menuju output, outcome dan impact. Karena itu, disamping akuntabilitas keuangan diperlukan juga akuntabilitas kinerja.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap dana otsus Aceh bulan Juni 2026 menyebutkan; monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal, pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mendukung sasaran dana otsus, dan masih terdapat output kegiatan yang belum fungsional atau terbengkalai.
Walaupun temuan itu bukan berarti bahwa seluruh dana otsus gagal, tetapi ini membuka ruang untuk melihat lebih mendalam tentang sistem pengelolaan dana otsus Aceh itu.
UNDP (United Nations Development Programme) dan LAN (Lembaga Administrasi Negara) menetapkan sembilan prinsip “Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)”, salah satu diantaranya adalah: Akutabilitas (yang meliputi pertanggungjawaban keuangan dan kinerja).
Dalam sistim pembangunan nasional, akuntabilitas semestinya sesuai strata kewenangan dan tanggung jawab masing-masing: Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Bukan semua berada dipundak salah satu dari tiga Lembaga tersebut.
Jika suatu program nasional didaerah tidak berhasil, pertanyaan pertama semestinya bukan: siapa yang gagal, tetapi pada level kewenangan dan tanggung jawab mana terjadi kegagalan. Pada level level kewenangan dan tanggung jawab: Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota?. Dengan pendekatan seperti itu, tidak akan terjadi saling melempar tanggung jawab.
Sebab, setiap level jabatan berkewajiban mempertanggungjawabkan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya saja.
Dalam konteks masa depan dana otsus Aceh yang terpenting semestinya adalah membangun arsitektur kinerja yang terintegrasi: kewenangan dengan tanggung jawab, anggaran dengan target, pelaksanaan dengan hasil, dan evaluasi dengan perbaikan.
Hal ini sejalan dengan pembahasan di DPR pada bulan Mei 2026 yang menekankan roadmap, sinkronisasi antar Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Pekerjaan terbesar dana otsus Aceh adalah: mengubah dana menjadi kinerja, kinerja menjadi manfaat, dan manfaat menjadi kesejahteraan rakyat. Setelah hampir dua dekade perjalanan dana otsus di Aceh, seharusnya sudah cukup menjadi pembelajaran (lesson learned) untuk perbaikan.
Keberhasilan maksud dan tujuan dana otsus Aceh, hanya bisa dijawab melalui kemampuan membandingkan (rasio) antara capaian (outcome) dengan sasaran/target yang ditetapkan sejak awal, dengan ukuran: Kuantitas, Kualitas, Biaya dan Waktu. Pertanggungjawaban tidak cukup hanya akuntabilitas keuangan tetapi juga akuntabilitas kinerja.
Dana Pemerintah hendaknya dapat diarahkan untuk mendukung tumbuhnya investasi swasta menjadi penggerak menuju “Struktur Baru Ekonomi Aceh” yang kokoh dan mandiri.
PENULIS adalah praktisi Sistem Manajemen Strategis, berdomisili di Jakarta.
