BANGKAPOS.COM – Inilah sosok Melva Maria Rosa Pardede, wanita berjaket ojol yang memprotes aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Dalam video tersebut, Melva terlihat mengenakan jaket ojek online (ojol) saat menyampaikan kekecewaannya kepada massa Pati yang meninggalkan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
Perempuan tersebut mempertanyakan keputusan massa AMPB membubarkan diri setelah sebelumnya bertemu dengan pimpinan DPR RI.
Pertemuan itu membahas aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam audiensi tersebut, pimpinan DPR menyatakan komitmen agar RUU tersebut dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Baca juga: Apa Itu Miranda Rules? Hak Tersangka yang Dipersoalkan dalam Praperadilan Febrie Adriansyah
Setelah memperoleh komitmen tersebut, massa Pati meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.55 WIB.
Keputusan tersebut ternyata menimbulkan kekecewaan dari sejumlah relawan ojol yang masih berada di sekitar lokasi, termasuk Melva.
Melva mempertanyakan alasan rombongan massa Pati memilih pulang setelah memperoleh hasil audiensi dengan DPR.
Menurutnya, para relawan ojol sebelumnya turut membantu massa Pati selama berada di Jakarta, termasuk dalam urusan pengawalan dan kebutuhan logistik.
Kekecewaan itu kemudian ia sampaikan secara langsung ketika massa AMPB hendak meninggalkan kawasan Gedung DPR.
"Dari Pati pulang dulu,"
"Terima kasih semuanya, ya,"
Ucapan tersebut disampaikan Melva ketika rombongan massa mulai membubarkan diri.
Ia kemudian melontarkan kritik kepada massa Pati.
"Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa diberaki oleh kalian. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Kalian sudah cair, kalian pulang," kata Melva Maria Rosa Pardede.
Melva juga mempertanyakan nasib para pengemudi ojol yang menurutnya telah ikut mendukung perjuangan massa Pati.
"Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang membackingin anda pada saat anda diciduk aparat," katanya.
Tidak berhenti di situ, Melva meminta massa Pati menyampaikan aspirasinya di daerah asal apabila kembali menggelar aksi.
"Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta, silahkan di Pati," tambahnya.
Ia bahkan menyatakan penolakannya apabila massa tersebut kembali datang ke Jakarta.
"Kalau kalian datang lagi 15 Desember misalkan disahkan RUU itu, jangan injak lagi Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Melva juga meminta AMPB meminta maaf kepada relawan ojol. Ia merasa bantuan yang diberikan kepada massa Pati selama berada di Jakarta tidak dihargai sebagaimana mestinya.
Siapa Melva Maria Rosa Pardede?
Viralnya video tersebut kemudian membuat publik mencari tahu lebih jauh mengenai sosok Melva.
Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah keterkaitannya dengan komunitas pengemudi ojol.
Ketika itu, Melva disebut menyampaikan aspirasi mengenai sejumlah persoalan yang dihadapi pengemudi ojol, termasuk persoalan kebijakan aplikasi dan kondisi kerja.
Sejumlah unggahan lama di media sosial yang beredar juga memperlihatkan Melva menggunakan atribut atau jaket ojol.
Namun, informasi yang beredar di media sosial mengenai identitas dan latar belakang Melva tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya.
Persoalan bermula setelah AMPB bersama Supriyono alias Botok mengakhiri aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Keputusan tersebut diambil setelah perwakilan massa melakukan audiensi dengan pimpinan DPR dan memperoleh komitmen terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.
Bagi massa Pati, hasil pertemuan tersebut menjadi alasan untuk mengakhiri aksi.
Namun, sebagian relawan ojol memiliki pandangan berbeda. Mereka merasa keberadaan dan bantuan kelompok ojol selama aksi semestinya turut diperhatikan sebelum rombongan meninggalkan lokasi.
Polemik tersebut kemudian berkembang setelah video Melva beredar luas di media sosial.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok selanjutnya menyampaikan permintaan maaf kepada para pengemudi ojol dan masyarakat Jabodetabek.
Ia menjelaskan bahwa keputusan menarik massa dilakukan setelah audiensi dengan DPR dan dengan pertimbangan untuk mencegah situasi yang berpotensi tidak kondusif.
Polemik tidak berhenti pada perselisihan Melva dengan massa Pati. Muncul pula tudingan mengenai adanya pihak yang disebut menerima bayaran dalam aksi tersebut.
Perwakilan AMPB Fajar Fajrullah meminta pihak yang membuat tudingan menunjukkan bukti.
“Kalau ada massa yang menuduh AMPB menerima uang, silakan saja. Monggo mereka dibuktikan. Jangan cuma lempar tuduhan lalu merasa paling benar.”
Ia juga meminta pihak yang menuduh bertanggung jawab apabila tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan.
“Kalau memang benar, tunjukkan dasarnya. Kalau tidak bisa membuktikan, ya siap-siap mempertanggungjawabkan tuduhan itu.”
Menurut Fajar, pergeseran pembahasan dari substansi aksi menjadi tudingan dan provokasi justru perlu dipertanyakan.
“Karena sejak awal pola seperti ini sudah kelihatan: ketika tidak mampu membantah substansi perjuangan, isu digeser ke fitnah, provokasi, dan upaya membuat keadaan chaos," ujar Fajar kepada Tribunnews.com, Kamis (27/8/2026)
Fajar menyebut AMPB bukan gerakan yang bertujuan membuat kerusuhan, melainkan wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Dari 13 Agustus 2025, aksi-aksi berikutnya, sampai pendudukan DPRD Pati pada 13 Agustus 2026, kita bisa membuktikan satu hal: tidak ada perusakan fasilitas umum," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik dan dialog tetap terbuka.
“Kita tidak alergi kritik, tidak takut dialog, dan tidak membutuhkan kerusuhan untuk membuktikan perjuangan," lanjutnya.
Fajar turut menanggapi kemungkinan adanya pihak yang berusaha memicu benturan.
“Kalau ada pihak yang datang dengan niat memancing kerusuhan, membuat gaduh, atau sengaja mencari benturan, jangan kemudian AMPB yang dituding.”
Ia kemudian mempertanyakan kemungkinan adanya pihak yang kecewa karena gerakan AMPB tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Jangan-jangan justru mereka yang kecewa karena AMPB tidak bisa mereka tunggangi.”
Fajar menolak anggapan bahwa aksi yang berlangsung tanpa kerusuhan berarti ada pihak yang membayar massa.
“Jadi ada yang mem-bodoh-bodohi publik dengan logika: ‘Kalau tidak chaos berarti ada yang membayar.’ Justru sebaliknya, " katanya.
Menurut dia, kerusuhan tidak selalu menunjukkan perjuangan untuk kepentingan rakyat.
“Yang ingin chaos belum tentu sedang memperjuangkan rakyat. Bisa jadi mereka sedang memperjuangkan kepentingannya tertentu.”
Ia kembali menegaskan sikap AMPB.
“AMPB tidak butuh bayaran. Tidak butuh tunggangan. Tidak butuh kerusuhan. Kita datang membawa suara rakyat," tegasnya.
Setelah aspirasi disampaikan, Fajar mengatakan keputusan selanjutnya berada di tangan DPR RI dan pemerintah.
“Setelah itu, bola ada di tangan DPR RI dan pemerintah," kata Fajar.
Ia menambahkan, AMPB tetap akan menentukan langkah berikutnya melalui jalur yang terukur apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi.
“Kalau tuntutan rakyat tidak dipenuhi, ya perjuangan akan menentukan langkah berikutnya melalui jalur yang tetap terukur.”
Fajar juga menekankan bahwa kekecewaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menciptakan kerusuhan.
“Bukan berarti setiap kekecewaan harus dibayar dengan kerusuhan," imbuhnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa AMPB ingin dinilai berdasarkan konsistensi dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita datang membawa suara rakyat. Pulang membawa perjuangan. Selebihnya, sejarah yang akan membuktikan siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang cuma numpang bikin gaduh," pungkasnya.
Setelah video protesnya menyebar luas, muncul sejumlah klaim yang mempertanyakan apakah Melva benar-benar merupakan pengemudi ojol.
Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Melva bukan driver ojol. Ada pula narasi yang mengaitkannya dengan aktivitas sebagai aktivis maupun tim sukses calon anggota legislatif.
Namun, klaim tersebut belum terkonfirmasi secara independen.
Informasi mengenai alamat, identitas pribadi, ataupun unggahan media sosial juga tidak dengan sendirinya dapat membuktikan profesi seseorang.
Begitu pula tudingan mengenai latar belakang politik Melva belum dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa adanya bukti dan konfirmasi dari pihak terkait.
Karena itu, berbagai label seperti "ojol jadi-jadian", mantan tim sukses, atau pihak yang sengaja ingin membuat Jakarta kacau sebaiknya tidak disimpulkan sebagai fakta hanya berdasarkan unggahan media sosial.
(Surya.co.id/Tribunnews/Bangkapos.com)
