TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan, menyoroti tantangan adaptasi aparatur sipil negara (ASN) terhadap perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI).
Dede menilai kemampuan ASN beradaptasi dengan teknologi menjadi kebutuhan penting karena perubahan teknologi akan turut mengubah pola kerja dan pelayanan publik.
Baca juga: Anggota DPR Dorong 172 Ribu Guru Non-ASN Diprioritaskan Jadi PPPK
Dede mengatakan, dari sekitar 6,7 juta ASN, sekitar 40 persen merupakan kelompok usia muda.
Meski demikian, menurutnya, tantangan adaptasi teknologi tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga kebiasaan kerja yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.
"Nah, yang mungkin akan sulit beradaptasi, mereka yang usianya sudah 35 tahun ke atas. Sudah terbiasa dengan pola-pola konvensional, sehingga ketika dia masuk kepada dunia teknologi dan AI, mungkin agak susah mengejar," ujar Dede seusai menghadiri Pink Model UN 2026 di Binus University, Jakarta Barat, Sabtu (29/8/2026).
Dia mengatakan, perubahan teknologi menuntut ASN untuk terus meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
"Yang kita lakukan kalau kata Pak Wamen tadi adalah upskilling. Upskilling itu berarti skill-nya ditambah, skill untuk menggunakan, menguasai teknologi AI. Atau reskilling, yang tadinya belum dapat, sekarang diberikan kembali," katanya.
Menurut Dede, kemampuan menggunakan teknologi akan semakin penting karena sejumlah pelayanan publik mulai bergerak menuju sistem yang lebih digital.
Legislator Demokrat itu mencontohkan proses pelayanan administrasi yang sebelumnya membutuhkan interaksi langsung kini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi.
"Orang masuk sekarang di mal pelayanan publik, pencet-pencet-pencet, KTP keluar. Kalau dulu orang harus berhadapan dulu, harus diskusi dulu," ujarnya.
Namun, Dede mengingatkan bahwa transformasi digital tidak berarti seluruh pekerjaan ASN dapat digantikan oleh AI.
Baca juga: Duduk Perkara Kadishub Gowa Berani Bubarkan Apel ASN yang Dipimpin Bupati Husniah Talenrang
Menurutnya, pemerintah tetap membutuhkan ASN yang bertugas di lini depan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
"Tetapi kalau konsultasi, tentu itu harus yang disebut sebagai on hands atau man to man," kata Dede.
Dia mencontohkan layanan kesehatan yang menurutnya tidak dapat sepenuhnya mengandalkan rekomendasi teknologi karena kondisi setiap masyarakat membutuhkan penilaian dan interaksi manusia.
"Tidak mungkin ada orang sakit datang ke petugas kesehatan, mengatakan sakit pusing, ya AI akan, 'Oh, beli saja parasetamol,' misalnya, nggak bisa," ucapnya.
Selain sektor kesehatan, ada juga sektor pendidikan, konstruksi, dan pelayanan publik yang menurutnya akan tetap membutuhkan tenaga manusia sebagai frontline.
Di sisi lain, Dede meminta pemerintah tidak berhenti pada pemberian pelatihan AI kepada ASN.
Dia mendorong agar setiap pelatihan memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur melalui dampaknya terhadap pelayanan publik.
"Saya kemarin meminta Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk bukan hanya sekadar memberikan training, tetapi memberikan output-nya apa," katanya.
Dede mempertanyakan apakah pelatihan terhadap ASN benar-benar mampu mempercepat pelayanan dan mempermudah interaksi masyarakat dengan pemerintah.
"Ketika sudah dilakukan training kepada ratusan ribu ASN, output-nya apa? Percepatan pelayanan publiknya lebih cepatkah? Ya, lalu kemudian kemudahan interaksi antara masyarakat dengan pemerintahan itu juga lebih cepat," ujarnya.
Menurutnya, ukuran keberhasilan transformasi digital pemerintah bukan semata-mata jumlah ASN yang telah mengikuti pelatihan.
Sebaliknya, keberhasilan harus terlihat dari kualitas dan kecepatan pelayanan yang diterima masyarakat.
"Nah, ketika output-nya itu bagus, maka pemerintah harus membuat aturan main. Aturan main ini berarti harus melihat daripada output yang dilakukan petugas-petugas kita," pungkas Dede.
