TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sampai surati kementrian karena persoalann data Desil.

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan ketentuan baru soal penerima subsidi dengan data desil.

Namu data desil ini menjadi keluhan warga karena diduga ada ketidaksesuaian data.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) pun meminta ke kementrian terkait agar mengkaji ulang soal regulasi desil ini.

Ini dikatakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat, Andrie Kustria Wardana.

Dia mengatakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah bersurat langsung kepada kementerian terkait untuk meminta regulasi mengenai desil dikaji ulang.

"Pak Gubernur sudah langsung bersurat, langsung ke menteri. Intinya untuk bersama-sama mengkaji ulang tentang regulasi desil," kata Andrie kepada Tribun Jabar, Sabtu (29/8/2026).

Langkah tersebut dilakukan agar persoalan desil dapat dibahas bersama dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, persoalan desil tidak hanya menyangkut pembahasan teknis data, tetapi juga aturan yang menjadi dasar penggunaannya.

Andrie meminta masyarakat tidak terlalu khawatir karena aspirasi mengenai persoalan desil sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat.

"Jadi masyarakat jangan terlalu khawatir. Aspirasi itu sudah langsung Pak Gubernur tindak lanjuti. Kita menjadi bagian juga untuk membuat surat permohonannya," ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan data menjadi penting karena berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, terutama dalam penanganan kemiskinan dan pembangunan.

"Tingkat kemiskinan Jawa Barat saat ini berada di angka 6,54 persen atau sekitar 3,7 juta orang jika dihitung dari jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir mencapai 51 juta jiwa," tuturnya.

Menurutnya, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah provinsi, 27 kabupaten/kota, hingga tingkat desa. 

Sebab, aparat kewilayahan seperti RT, RW, dan kepala desa dinilai paling mengetahui kondisi masyarakat di lapangan.

"Paling tahu yang miskin itu paling dekat adalah unsur kewilayahan terbawah. Yang paling tahu itu Pak RT, Pak RW, Pak Kades," katanya.

Pemprov Jabar, lanjut Andrie, tengah berupaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan agar persoalan masyarakat tidak terhambat oleh batas kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Selain kemiskinan, pihaknya juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), stunting, dan tingkat pengangguran terbuka.

Andrie menyebut IPM Jawa Barat meningkat 0,78 poin dari 2025 ke 2026.

Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka, Andrie menyebut angkanya masih 6,61 persen atau sekitar 1 juta orang. 

Oleh karena itu, dia mendorong perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang mampu.

"Nah, itu yang sedang kita pikirkan bersama-sama di Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk kita sudah melakukan tahapan-tahapan implementasi," ucapnya.