TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Warga Padukuhan Tonobakal, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo, terus berupaya agar rencana penggabungan (regrouping) sekolah dasar negeri (SDN) di wilayahnya tetap dibatalkan. 

Sementara ini, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo hanya menyatakan menunda rencana regrouping SDN Hargomulyo tersebut.

Warga pun meminta bantuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo guna memastikan rencana regrouping dibatalkan. 

Ketua Komite SDN Hargomulyo, Pardiyono menyebut pihaknya menyambangi DPRD Kulon Progo pada Jumat (28/8/2026) lalu.

"Kami merasa ada kejanggalan dari rencana regrouping, terutama alasan di baliknya," katanya pada Minggu (30/8/2026).

Menurut Pardiyono, kejanggalan datang dari usulan regrouping yang diajukan seorang oknum pamong Kalurahan Hargomulyo pada 2022 lalu. 

Usulan itu mendapat penolakan oleh warga sehingga batal diajukan. 

Namun, di 2026 ini, oknum tersebut rupanya kembali mengusulkan rencana regrouping SDN Hargomulyo. 

Usulan disampaikan ke Disdikpora Kulon Progo tanpa ada sosialisasi ke masyarakat, terutama para wali pelajar.

"Tidak ada rembukan atau pun jajak pendapat dengan warga, tahu-tahu sudah muncul Surat Keputusan (SK) Regrouping SDN Hargomulyo dari Bupati Kulon Progo," ujar Pardiyono.

Pihaknya pun meminta DPRD Kulon Progo menyampaikan sejumlah tuntutan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo. 

Salah satunya meminta Bupati menerbitkan SK pembatalan rencana regrouping SDN Hargomulyo.

Pardiyono menilai alasan regrouping SDN Hargomulyo tidak masuk akal, seperti minimnya jumlah pelajar. 

Padahal, jumlah pelajar menurun sejak muncul isu regrouping, membuat para wali memilih sekolah lain. 

"Keputusan dari rencana itu juga tidak mempertimbangkan masyarakat," jelasnya.

Informasi lain yang dihimpun Tribun Jogja, rencana penggabungan SDN Hargomulyo dan SDN Banjaran karena bangunan dan lahan SDN Hargomulyo akan terkena proyek Tol Yogyakarta-YIA. 

Namun, warga menilai lokasi SDN Banjaran lebih jauh, sedangkan SDN Hargomulyo berada di tengah keramaian. 

Apalagi, SDN Hargomulyo menjadi tujuan sekolah bagi warga di tiga padukuhan, yaitu Tonobakal, Banjaran, dan Dumpoh di Kapanewon Temon.

Koordinasi

Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, memastikan pihaknya akan mengakomodasi tuntutan warga Hargomulyo. 

Komisi IV DPRD Kulon Progo juga akan diterjunkan untuk melakukan kajian lapangan. 

Koordinasi dengan Disdikpora dan Bupati Kulon Progo juga akan dilakukan untuk membahas tuntutan warga. 

"Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Kulon Progo untuk membahas keinginan dari warga Hargomulyo ini," kata Aris memberikan keterangannya.

Kepala Disdikpora Kulon Progo, Nur Wahyudi, menjelaskan, langkah regrouping menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan aktivitas pembelajaran. 

Sebab, saat ini Kulon Progo sedang menghadapi kekurangan guru sehingga perlu penataan.

Pihaknya juga menilai jumlah pelajar di SDN Hargomulyo kurang dari 60 anak sehingga membuat penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi turun. 

Kondisi itu membuat pembelajaran di SDN Hargomulyo menjadi kurang optimal.

"Regrouping menjadi salah satu upaya kami dalam meningkatkan kualitas sekolah," jelas Nur. (alx)