TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Bus Trans Banyumas terpaksa diberhentikan sementara karena tidak adanya anggaran untuk operasional, per Minggu 30 Agustus 2026.

Operasional bus tersebut dampak dihentikannya anggaran sekira Rp 16 miliar per tahun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Kondisi itu sontak membuat Pemerintah Kabupaten Banyumas gelagapan karena APBD sudah banyak terpotong dampak efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat. 

Saat ini, Pemkab Banyumas bersama DPRD sedang mencari celah anggaran APBD untuk dialihkan ke operasional Bus Trans Banyumas. 

Ketua Komisi 2 DPRD Banyumas, Jasmin mengatakan, DPRD Banyumas sebenarnya tidak setuju dengan keputusan pemberhentian sementara operasional Bus Trans Banyumas. 

Dia menilai, selama ini bus trans sangat bermanfaat bagi kepentingan dan hajat banyak warga Banyumas. 

Baca juga: GOR Satria Dipenuhi Belasan Ribu Slankers, Ada yang Datang Jauh-Jauh dari Luar Banyumas

"Kita gak sepakat. Tapi kembali lagi dengan APBD yang saat ini tidak baik-baik saja, rapat akhir bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun belum menemukan formulasi yang pas," katanya kepada tribunbanyumas.com, Senin (31/8/2026).

Jasmin menjelaskan, anggaran operasional bus trans dari APBN sebelumnya adalah Rp 16 miliar. 

Saat ini, berdasarkan perhitungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Banyumas jika menggunakan APBD, maka estimasinya sekira Rp 14 miliar.

Menurut Jasmin, formulasi yang belum ditemukan adalah plot anggaran lain yang dipindahkan untuk operasional bus trans. 

Sebab dampak efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, kondisi APBD sedang tidak baik-baik saja.

"Kami sedang igah-iguh (putar otak), yang mau digeser yang mana. Belum ada formulasinya, jadi sedang diupayakan. Jadi belum final," ungkapnya. 

Jasmin mengungkapkan, jika dihitung secara pendapatan, pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bus trans belum optimal. 

Pengeluaran dan pemasukan tidak pernah ketemu secara keuntungan. 

Tetapi kembali lagi, bus trans ini sangat bermanfaat bagi warga Banyumas. 

Dia mengatakan, Pemkab Banyumas juga bisa mencari investor atau pihak swasta yang bersedia operasional dengan sistem MoU.

Tetapi memang sampai saat ini belum ada yang berminat.

"Kami berharap pelayanan transportasi Bus Trans Banyumas, nantinya tetap bisa operasional. Sehingga tetap bisa membantu masyarakat," ujarnya. (fba)