AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Upaya memperkuat pembangunan kependudukan di tingkat akar rumput terus digencarkan Pemerintah.

Desa Hunuth, Kota Ambon, menjadi lokasi pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang berfokus pada implementasi 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) hingga tingkat desa, Senin (31/8/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Tim dari Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk serta Direktorat Analisa Dampak Kependudukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bersama unsur pengelola dan kelompok kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pembinaan ini bertujuan memastikan 30 indikator PJPK tidak sekadar menjadi target di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, melainkan benar-benar diterjemahkan ke dalam program kerja konkret di tingkat desa, khususnya melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai wadah integrasi pembangunan di tingkat masyarakat.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mincie H. Ubro, S.Hut.,Msi., menegaskan posisi strategis Kampung KB sebagai ujung tombak pembangunan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Kampung Keluarga Berkualitas harus menjadi lokus pembangunan yang mampu menerjemahkan kebijakan kependudukan ke dalam aksi nyata. karena itu, 30 indikator PJPK perlu dipahami sampai ke tingkat desa agar pemerintah desa dan masyarakat dapat mengetahui kondisi wilayahnya, mengidentifikasi permasalahan dan menentukan intervensi yang tepat berdasarkan data, bukan asumsi," tegasnya.

Baca juga: Pemdes Hunuth Ambon Komitmen Wujudkan Lingkungan Pangan Aman, Sehat, dan Berkualitas

Baca juga: Tim Penerangan Hukum Kejati Maluku Berikan Penyuluhan Hukum Pengelolaan DD di Hunuth

Sementara itu, Tim Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan penguatan mengenai pentingnya integrasi indikator PJPK dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan kependudukan dan penyediaan data-data terkait 30 indikator.

Melalui pembinaan ini, pengelola Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Hunuthh diharapkan mampu memahami keterkaitan antara kondisi kependudukan dengan berbagai sektor pembangunan.

Data 30 indikator PJPK dapat menjadi instrumen untuk melihat kondisi desa, mengidentifikasi kesenjangan, menentukan prioritas intervensi, serta memantau dampak pembangunan dari waktu ke waktu. 

Implementasi PJPK hingga tingkat desa juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. 

Ke depan, penguatan implementasi 30 indikator PJPK di Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat bertransformasi menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana, terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. (*)