Liputan6.com, Jakarta - DPR mengaku telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang selama Tahun Sidang 2025–2026. Di saat yang sama, puluhan RUU masih berjalan dalam berbagai tahapan pembahasan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka laporan kinerja Tahun Sidang 2025–2026 dan HUT ke-81 DPR RI, Selasa (1/9/2026).
"Sepanjang Tahun Sidang 2025—2026, DPR RI telah menyelesaikan 16 (enam belas) Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang," kata Puan.
Untuk tahun sidang berikutnya, DPR masih akan melanjutkan pembahasan 14 RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
Selain itu, terdapat 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dan empat RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi.
Sebanyak 27 RUU lainnya masih berada dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan dewan. DPR juga mencatat delapan ratifikasi konvensi internasional yang akan dilanjutkan pembahasannya.
Sebelumnya, evaluasi Prolegnas juga menghasilkan Perubahan Ketiga Prolegnas Prioritas Tahun 2026 sebanyak 69 RUU. Sementara Perubahan Keempat Prolegnas 2025–2029 mencatat 199 RUU.
Puan mengatakan DPR terus mendorong proses legislasi yang lebih terencana, terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dia juga menegaskan ukuran kinerja DPR tidak semata-mata dilihat dari jumlah produk legislasi yang dihasilkan.
“Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025–2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui,” ujar Puan.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah manfaat dari seluruh kerja DPR bagi masyarakat.
“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh seluruh kerja tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang,” katanya.
