TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aliansi Masyarakat Sipil menggelar aksi di simpang empat Gramedia, Selasa (1/9/2026).

Gabungan aliansi mahasiswa hingga masyarakat sipil tersebut membawa dua tuntutan utama yakni turunkan rezim hari ini dan tarik mundur kolonialisme Indonesia dari wilayah periferi jajahannya.

Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM), Mesa mengatakan akar permasalah bangsa ini karena kebijakan yang lahir dari kepemimpinan rezim saat ini. Kondisi saat ini semakin semrawut dan jauh dari konstitusi. 

“Banyak permasalahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Alih-alih kita punya banyak tuntutan, mungkin bisa sampai 200 tuntutan, lebih baik disederhanan ke akar permasalahannya, yaitu rezim hari ini,” katanya saat ditemui di simpang empat Gramedia, Selasa (1/9/2026) malam.

Ia menilai janji politik Prabowo-Gibran mulai dari pendidikan gratis, transportasi publik gratis, dan lainnya adalah kebohongan. Belum lagi dari awal Gibran mencalonkan diri sudah memanipulasi konstitusi.

Pemerintah saat ini tak ubahnya kolonialisme Belanda. Negara ini masih dijajah oleh alokasi APBN yang justru difokuskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan banyak program prioritas yang dipaksakan.

Mesa menilai pemerintah tidak hanya mengambil anggaran rakyat, namun semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Setidaknya ada empat janji kemerdekaan, dimana negara bertugas melindungi, menyejahterakan, dan menderdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam perdamaian dunia.

“Kita bisa lihat apakah MBG mencerdaskan kehidupan bangsa ketika jsutru anggaran pendidikan untuk KPI-K, untuk beasiswa, gaji dosen, gaji guru diabaikan hanya untuk makanan yang dipaksakan. Apakah Koperasi Desa Merah Putih itu melindungi masyarakat desa, sementara dana desa dipaksa untuk dikeruk, tidak ada sama sekali otonomi desa ataupun keinginan desa yang diakomodir oleh pemerintah pusat,” terangnya.

“Maka itu juga adalah bentuk kolonialisme, itu juga bentuk penindasan, itu juga bentuk keresahan yang timbul dan kita harus suarakan itu juga,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Risyad menjelaskan menghentikan kolonialisme di Indonesia berbicara tentang prioritas negara yang justru meminggirkan rakyat menengah bawah.

“Kolonialisme hari ini berbicara bagaimana pemrintah menagtur tata kelola penanganan bencanya, kemudian mengekstrak sumber daya alam di Indonesia secara serampangan, kemudian berbicara bagaimana akhirnya priorotas negara tidak diraskan oleh masyarakat menegah ke bawah, tetapi kaum elit,” imbuhnya. (maw)