SRIPOKU.COM - Memasuki Bab 2 pada mata pelajaran Sejarah Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka, para siswa diajak menganalisis secara kritis perjalanan sejarah Indonesia pada era "Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin" (1950–1965).

Pembelajaran pada bab ini menuntut siswa tidak hanya menghafal peristiwa, tetapi juga memahami sebab-akibat dibalik tingginya pergantian kabinet, kegagalan Badan Konstituante, lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga pergeseran orientasi politik luar negeri dan krisis ekonomi di akhir pemerintahan Presiden Soekarno.

Penguasaan materi berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) sangat penting untuk melatih kecakapan analisis, evaluasi, serta pemikiran logis siswa dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan Indonesia di masa lampau.

Baca juga: Contoh Soal HOTS Biologi Kelas 12 SMA Materi Bab 2 Genetik dan Pewarisan Sifat Kurikulum Medeka 2026

Guna mengukur tingkat pemahaman siswa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi guru dan orang tua dalam menyusun latihan Ulangan Harian (UH) terbaru tahun 2026, berikut disajikan 10 soal HOTS pilihan ganda (A–E) Sejarah Kelas 12 SMA Bab 2 lengkap dengan kunci jawaban.

10 SOAL HOTS PILIHAN GANDA & KUNCI JAWABAN
(1) Selama era Demokrasi Liberal (1950–1959), Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu sembilan tahun. Faktor struktural utama yang menyebabkan rapuhnya usia kabinet pada masa tersebut adalah...

A. Adanya campur tangan militer yang terlalu dominan dalam menentukan menteri

B. Penerapan sistem multipartai yang tidak dibatasi dan ketiadaan partai mayoritas tunggal di parlemen

C. Intervensi asing dari negara-negara Blok Barat yang mengacaukan parlemen

D. Konflik terbuka antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta secara terus-menerus

E. Kegagalan total dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1955

Kunci Jawaban : B. Penerapan sistem multipartai yang tidak dibatasi dan ketiadaan partai mayoritas tunggal di parlemen

(2) Kebijakan ekonomi "Gunting Syafruddin" pada tahun 1950 dilakukan dengan memotong nilai uang pecahan Rp2,50 ke atas menjadi dua bagian. Secara analitis, tujuan utama dari kebijakan fiskal radikal ini adalah...

A. Mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi serta menutupi defisit anggaran negara

B. Menghapus mata uang peninggalan Belanda dan menggantinya dengan Rupiah baru secara serentak

C. Membantu pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha asing

D. Menyita kekayaan para tuan tanah dan membagikannya kepada rakyat miskin

E. Membiayai operasional penumpasan pemberontakan daerah

Kunci Jawaban : A. Mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi serta menutupi defisit anggaran negara

(3) Program Ekonomi Ali-Baba yang digagas oleh Iskaq Tjokrohadisurjo pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I bertujuan memajukan ekonomi pribumi. Namun, kebijakan ini mengalami kegagalan di lapangan karena...

A. Pengusaha pribumi menolak bekerja sama dengan pengusaha etnis Tionghoa

B. Pengusaha pribumi cenderung hanya memanfaatkan pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan lisensi impor (praktik lisensi lisensi/kroni) tanpa transfer keahlian

C. Pemerintah kekurangan dana untuk memberikan kredit usaha bagi pengusaha baru

D. Terjadinya nasionalisasi aset-aset asing milik Belanda secara mendadak

E. Ditentang keras oleh Bank Indonesia yang masih dipimpin direksi Belanda

Kunci Jawaban : B. Pengusaha pribumi cenderung hanya memanfaatkan pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan lisensi impor (praktik lisensi lisensi/kroni) tanpa transfer keahlian

(4) Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menjalankan tugas utamanya untuk menyusun undang-undang dasar baru bagi Republik Indonesia. Penyebab utama kebuntuan (deadlock) dalam sidang Konstituante tersebut adalah...

A. Perdebatan berkepanjangan mengenai dasar negara antara blok Islam dan blok Nasionalis/Pancasila

B. Intervensi militer yang membubarkan sidang secara paksa pada tahun 1957

C. Penolakan Presiden Soekarno terhadap seluruh draf yang diajukan Konstituante

D. Adanya boikot dari partai-partai kecil terhadap jalannya persidangan

E. Kekurangan anggaran operasional untuk menyelenggarakan sidang di Bandung

Kunci Jawaban : A. Perdebatan berkepanjangan mengenai dasar negara antara blok Islam dan blok Nasionalis/Pancasila

(5) Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin. Apabila dianalisis dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, alasan pembenar (noodstaatsrecht) dilaksanakannya Dekrit Presiden adalah...

A. Keinginan Presiden Soekarno untuk menjadi penguasa absolut seumur hidup

B. Kondisi ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan bangsa akibat kemacetan Konstituante

C. Tuntutan dari negara-negara tetangga agar Indonesia memperkuat pemerintahan

D. Adanya instruksi langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

E. Keputusan bersama antara Presiden dan parlemen untuk menghapus pemilu

Kunci Jawaban : B. Kondisi ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan bangsa akibat kemacetan Konstituante

(6) Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi pergeseran mendasar dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, di mana Indonesia lebih condong ke poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Analisis yang tepat mengenai latar belakang pergeseran ini adalah...

A. Kekecewaan Soekarno terhadap Blok Barat yang dinilai pasif dan tidak mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat

B. Keberhasilan Partai Komunis Indonesia (PKI) menguasai seluruh parlemen dan jajaran kabinet

C. Adanya bantuan militer tak terbatas dari Amerika Serikat untuk Indonesia

D. Keputusan Indonesia untuk menjadi anggota resmi pakta pertahanan SEATO

E. Keinginan Indonesia untuk mengadopsi sistem ekonomi kapitalis mutakhir

Kunci Jawaban : A. Kekecewaan Soekarno terhadap Blok Barat yang dinilai pasif dan tidak mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat

(7) Salah satu penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin di bidang lembaga legislatif adalah...

A. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

B. Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 oleh Presiden dan pembentukan DPR-GR yang anggotanya diangkat oleh Presiden

C. Penyerahan kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya kepada Mahkamah Agung

D. Pemilihan anggota MPRS secara langsung oleh rakyat dalam pemilu darurat

E. Penghapusan jabatan PM (Perdana Menteri) dari struktur ketatanegaraan

Kunci Jawaban : B. Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 oleh Presiden dan pembentukan DPR-GR yang anggotanya diangkat oleh Presiden

(8) Konsep ajaran Nasakom (Nasionalisme, Agama, Agama, Komunisme) yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk...

A. Menghapus keberadaan partai politik di luar tiga ideologi tersebut

B. Menyatukan tiga kekuatan politik utama guna menciptakan stabilitas nasional di bawah kendali Presiden

C. Menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

D. Mengurangi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dalam panggung politik

E. Mempersiapkan Indonesia menjadi negara komunitaris sosialis murni

Kunci Jawaban : B. Menyatukan tiga kekuatan politik utama guna menciptakan stabilitas nasional di bawah kendali Presiden

(9) Kebijakan pembebasan Irian Barat dilakukan melalui dua jalur, yaitu diplomasi dan konfrontasi militer (Tri Komando Rakyat/Trikora). Dampak utama dari operasi Trikora terhadap peta politik dalam negeri Indonesia adalah...

A. Menurunkan dominasi militer dalam urusan pemerintahan sipil

B. Meningkatnya peran dan pengaruh Angkatan Darat (TNI AD) serta kepopuleran Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi

C. Terjadinya krisis moneter akibat penghentian impor bahan pangan dari Belanda

D. Kekalahan telak pasukan Indonesia di perbatasan Irian Barat

E. Pembubaran organisasi Front Nasional oleh Presiden

Kunci Jawaban : B. Meningkatnya peran dan pengaruh Angkatan Darat (TNI AD) serta kepopuleran Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi

(10) Penyebab utama terjadinya hiperinflasi yang mencapai lebih dari 600 persen pada akhir masa Demokrasi Terpimpin (1965-1966) adalah...

A. Terlalu banyaknya investasi asing yang masuk ke sektor perbankan nasional

B. Kebijakan pencetakan uang tanpa kendali (money printing) untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan politik konfrontasi

C. Kegagalan panen raya secara nasional akibat bencana alam berkepanjangan

D. Pemblokiran rekening perbankan Indonesia oleh Bank Dunia

E. Penurunan harga minyak bumi secara drastis di pasar internasional

Kunci Jawaban : B. Kebijakan pencetakan uang tanpa kendali (money printing) untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan politik konfrontasi