Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Palu, Rahmi, memberikan klarifikasi resmi terkait isu dugaan pungutan Tur Lapangan Jurusan Geologi Mata Pelajaran Geologi Laut di Pantai Marantale, Parigi Moutong.

Terkait kabar viral mengenai keberatan biaya turun lapangan (turlap), Rahmi menegaskan bahwa seluruh orang tua siswa sebenarnya telah sepakat dan tidak ada yang merasa keberatan.

Semua iuran yang terkumpul diperuntukkan kembali oleh siswa.

Ia menduga isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu di luar lingkungan wali murid.

"Orang tua siswa sudah mengonfirmasi ke pihak sekolah bahwa betul-betul tidak ada yang keberatan tentang biaya turlap itu," ujar Rahmi kepada saat ditemui, Selasa (1/9/2026).

"Jadi kemungkinan ada oknum lain selain daripada orang tua siswa," tambahnya.

Baca juga: Desa Loru Sigi Dapat Bantuan Sumur Bor Kedalaman 100 Meter dari Seruni KMP

Uang Turlap Dikelola Siswa, Bukan Guru

Rahmi menjelaskan, kegiatan turlap Geologi tersebut diikuti oleh 75 siswa kelas XI dan berlangsung selama dua hari satu malam di Pantai Marantale.

Terkait besaran iuran Rp 225.000 per siswa, Rahmi membantah keras jika dana tersebut dikelola oleh guru atau pihak sekolah.

"Untuk uang sendiri itu bukan guru yang kelola, tidak ada sama sekali guru yang memegang uang. Uang itu dikelola langsung oleh panitia, yaitu siswa kelas XI yang melaksanakan kegiatan," jelasnya.

Dana Rp 225.000 tersebut diperuntukkan untuk:

1 Sewa lokasi/tempat di Pantai Marantale.

2 Biaya masuk lokasi wisata.

3 Konsumsi/makan 3 kali selama 24 jam penuh serta penyediaan snack dan minuman hangat (kopi/teh) bagi siswa yang melakukan praktik malam.

Alasan Pakai Truk Tentara dan Bantuan Dana BOS

Rahmi menambahkan, untuk transportasi kegiatan turlap sebenarnya telah ditanggung oleh dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) sebesar Rp 6 juta.

Namun, demi efisiensi anggaran dan muatan seluruh siswa, pihak sekolah memilih menyewa 3 unit truk tentara dibanding bus umum.

"Kalau pakai bus, anggarannya Rp 3 juta per bus dan cuma dapat 2 unit, tidak cukup untuk 75 siswa. Makanya kami cari alternatif memakai 3 kendaraan truk tentara dan alhamdulillah semua peserta ter-cover," papar Rahmi.

Ia menegaskan, skema partisipasi orang tua ini sudah berlangsung lama sejak kepemimpinan sebelum dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah.

Baca juga: PLN Lakukan Pengaturan Beban Bergilir di Palu, Pemadaman Bisa Berlangsung 1–4 Jam

"SMK ini kan full dengan praktik, tidak bisa kita pungkiri tidak semua bisa ter-cover dana BOSP. Kalau kegiatan berhari-hari seperti ini, dana BOS hanya bisa menanggung transportasi saja," ungkapnya.

"Orang tua juga berpikir, kalau berangkat sendiri-sendiri ke Marantale tentu biayanya jauh lebih besar. Jadi lebih bagus jika diatur bersama," tambahnya.

Klarifikasi Kartu Pelajar Rp 20 Ribu: Uang Dikembalikan!

Selain turlap, Rahmi juga memberikan penjelasan gamblang mengenai penarikan biaya kartu pelajar sebesar Rp 20.000 bagi siswa baru kelas X.

Ia mengakui bahwa anggaran kartu pelajar bagi sekitar 300-an siswa baru sebenarnya sudah diplot dalam anggaran BOSP Tahap 2.

Namun, karena pencairan dana BOSP mengalami keterlambatan sementara kartu pelajar harus segera dicetak dan dipergunakan siswa, pihak sekolah mengambil langkah penarikan sementara.

Baca juga: Berobat ke RSUD Anutapura Palu Kini Bisa Ambil Antrean Lewat Mobile JKN, Begini Caranya

"Karena keterlambatan pencairan kemarin dan siswa sudah butuh kartunya—serta bahan cetak harus dibeli—maka kita kenakan dulu Rp 20.000 dengan ketentuan akan kami kembalikan begitu dana BOSP cair," tegas Rahmi.

Rahmi memastikan, seluruh uang Rp 20.000 milik siswa kelas X tersebut kini telah dikembalikan 100 persen.

"Alhamdulillah, begitu dana BOSP cair, uang Rp 20 ribu itu sudah langsung dikembalikan ke siswa," pungkasnya. 

Sekolah yang beralamat di Jl Soekarno Hatta , Kota Palu, itupun berharap dugaan pengutan liar itu tidak berkembang liar di masyarakat. (*)