TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Tulungagung menghadapi kendala jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
Jaringan SUTET tersebut berada di bagian belakang lahan Sekolah Rakyat yang terletak di samping Rusunawa Jepun, kawasan Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
Kondisi tersebut membuat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung harus berkonsultasi dengan Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Teknis (PLN UPT) Madiun.
Konsultasi dilakukan untuk mencari solusi agar pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung tetap dapat berjalan tanpa harus mengalami penundaan terlalu lama.
“Kami minta rekomendasi dari PLN, bagaimana proses pembangunan Sekolah Rakyat tidak tertunda,” jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Reni Prasetiyawati, Selasa (1/9/2026).
Baca juga: PCNU Trenggalek Ajak Warga Nahdliyyin Tetap Berkhidmat Usai Rais Am-Ketum PBNU Terpilih
Pemindahan SUTET Butuh Waktu 2 Tahun
Salah satu opsi yang sempat dipertimbangkan adalah memindahkan jalur SUTET menjauh dari lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung.
Namun, opsi tersebut dinilai kurang memungkinkan karena proses pemindahan jaringan membutuhkan waktu hingga dua tahun.
Jika opsi pemindahan SUTET dilakukan, pembangunan Sekolah Rakyat berpotensi tertunda selama proses tersebut berlangsung.
Karena itu, opsi yang dinilai lebih realistis adalah tetap mempertahankan keberadaan jaringan SUTET, tetapi mengubah desain bangunan di bagian belakang lahan.
“Juga jangan sampai pindah tempat, karena harus berproses dari awal lagi. Selain itu tidak memindah SUTET karena waktunya juga lama,” tegasnya.
Berdasarkan rekomendasi PLN, bangunan di bagian belakang lahan tidak boleh lebih dari dua tingkat dan harus berjarak sekitar lima meter dari jaringan SUTET.
Alternatif lainnya, area belakang lahan dapat dimanfaatkan untuk fasilitas yang tidak membutuhkan bangunan tinggi.
Beberapa di antaranya lapangan olahraga, dapur, maupun instalasi pengolahan air limbah (Ipal).
Dengan demikian, solusi yang dibutuhkan adalah penyesuaian desain bangunan, terutama terkait pemanfaatan bagian belakang lahan Sekolah Rakyat Tulungagung.
“Kondisi ini ada juga di daerah lain, seperti di Tuban. Akhirnya tetap bisa berjalan dengan cara yang sama,” ungkap Reni.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung Ditargetkan Oktober 2026
Jika seluruh kendala telah mendapatkan solusi, pembangunan fisik Sekolah Rakyat Tulungagung ditargetkan mulai dilakukan pada Oktober 2026.
Namun, Dinsos Tulungagung juga mendapatkan informasi bahwa daerah yang telah memiliki sekolah rintisan akan menjadi prioritas dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Karena itu, kepastian pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung sepenuhnya masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
“Proses pembangunannya ada di Kementerian PU (pekerjaan umum). Kita tunggu saja kepastian dari pusat,” katanya.
Dinsos Tulungagung Sudah Jaring 700 Calon Siswa
Di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah melakukan penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat.
Para pendamping PKH mengusulkan calon siswa kepada Kementerian Sosial untuk selanjutnya menjalani proses verifikasi.
Salah satu syarat calon siswa Sekolah Rakyat adalah berasal dari kelompok Desil 1 dan Desil 2.
Proses pengusulan yang dilakukan pada 2025 telah menjaring sekitar 700 calon siswa.
Namun, jumlah tersebut diperkirakan masih belum mencukupi karena target siswa yang ditetapkan berada pada kisaran 1.000 hingga 2.000 siswa.
Sekolah Rakyat Tulungagung nantinya akan dibuka untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
“Diharapkan bangunan itu ada yang kosong, hanya kelas satu terus tingkat di atasnya belum ada. Semua tingkatan kelas harus ada siswanya,” papar Reni.
Sekolah Rakyat Tulungagung Diproyeksikan Tampung SD hingga SMA
Bangunan Sekolah Rakyat Tulungagung direncanakan memiliki tiga hingga empat tingkat.
Bangunan tersebut diproyeksikan mampu menampung siswa mulai kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA.
Pada rencana awal, Sekolah Rakyat Tulungagung akan memiliki 10 rombongan belajar (rombel).
Namun, terdapat usulan untuk menambah jumlah rombel menyesuaikan kebutuhan siswa yang akan diterima.
Penyesuaian jumlah rombel tersebut nantinya akan diselaraskan dengan kapasitas bangunan serta jumlah calon siswa yang telah melalui proses verifikasi.
Tambahkan penutup tentang rombelRingkas pengulangan soal pembangunan
egara Unit Pelaksana Teknis (PLN UPT) Madiun.
Konsultasi dilakukan untuk mencari solusi agar pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung tetap dapat berjalan tanpa harus mengalami penundaan terlalu lama.
“Kami minta rekomendasi dari PLN, bagaimana proses pembangunan Sekolah Rakyat tidak tertunda,” jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Reni Prasetiyawati, Selasa (1/9/2026).
Pemindahan SUTET Butuh Waktu 2 Tahun
Salah satu opsi yang sempat dipertimbangkan adalah memindahkan jalur SUTET menjauh dari lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung.
Namun, opsi tersebut dinilai kurang memungkinkan karena proses pemindahan jaringan membutuhkan waktu hingga dua tahun.
Jika opsi pemindahan SUTET dilakukan, pembangunan Sekolah Rakyat berpotensi tertunda selama proses tersebut berlangsung.
Karena itu, opsi yang dinilai lebih realistis adalah tetap mempertahankan keberadaan jaringan SUTET, tetapi mengubah desain bangunan di bagian belakang lahan.
“Juga jangan sampai pindah tempat, karena harus berproses dari awal lagi. Selain itu tidak memindah SUTET karena waktunya juga lama,” tegasnya.
Berdasarkan rekomendasi PLN, bangunan di bagian belakang lahan tidak boleh lebih dari dua tingkat dan harus berjarak sekitar lima meter dari jaringan SUTET.
Alternatif lainnya, area belakang lahan dapat dimanfaatkan untuk fasilitas yang tidak membutuhkan bangunan tinggi.
Beberapa di antaranya lapangan olahraga, dapur, maupun instalasi pengolahan air limbah (Ipal).
Dengan demikian, solusi yang dibutuhkan adalah penyesuaian desain bangunan, terutama terkait pemanfaatan bagian belakang lahan Sekolah Rakyat Tulungagung.
“Kondisi ini ada juga di daerah lain, seperti di Tuban. Akhirnya tetap bisa berjalan dengan cara yang sama,” ungkap Reni.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung Ditargetkan Oktober 2026
Jika seluruh kendala telah mendapatkan solusi, pembangunan fisik Sekolah Rakyat Tulungagung ditargetkan mulai dilakukan pada Oktober 2026.
Namun, Dinsos Tulungagung juga mendapatkan informasi bahwa daerah yang telah memiliki sekolah rintisan akan menjadi prioritas dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Karena itu, kepastian pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung sepenuhnya masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
“Proses pembangunannya ada di Kementerian PU (pekerjaan umum). Kita tunggu saja kepastian dari pusat,” katanya.
Dinsos Tulungagung Sudah Jaring 700 Calon Siswa
Di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah melakukan penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat.
Para pendamping PKH mengusulkan calon siswa kepada Kementerian Sosial untuk selanjutnya menjalani proses verifikasi.
Salah satu syarat calon siswa Sekolah Rakyat adalah berasal dari kelompok Desil 1 dan Desil 2.
Proses pengusulan yang dilakukan pada 2025 telah menjaring sekitar 700 calon siswa.
Namun, jumlah tersebut diperkirakan masih belum mencukupi karena target siswa yang ditetapkan berada pada kisaran 1.000 hingga 2.000 siswa.
Sekolah Rakyat Tulungagung nantinya akan dibuka untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
“Diharapkan bangunan itu ada yang kosong, hanya kelas satu terus tingkat di atasnya belum ada. Semua tingkatan kelas harus ada siswanya,” papar Reni.
(David Yohanes/Tribunmataraman.com)
