TRIBUNKALTARA.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyatukan visi dan misi dalam mengawal tiga program transformasi layanan pertanahan.

Penyatuan pemahaman ini dinilai sangat krusial agar dampak inovasi layanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tiga program utama yang kini tengah ditransformasi Kementerian ATR/BPN mencakup Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.

Ketiga inovasi yang diluncurkan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI tersebut dirancang untuk mempermudah, mempercepat, serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi publik.

Dalam Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Jakarta, Selasa (1/9/2026), Dalu menekankan transformasi pertanahan menyentuh seluruh sendi organisasi.

"Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa," tegas Dalu Agung Darmawan di hadapan jajaran yang hadir secara luring maupun daring.

Baca juga: Jangan Berhenti di AJB, Kementerian ATR/BPN Imbau Pemilik Baru Segera Perbarui Sertipikat Tanah

Ia mengingatkan, keberhasilan pengawalan tiga program ini membutuhkan kontribusi aktif dari setiap unit kerja sesuai peran masing-masing.

Sekretariat Jenderal dituntut untuk memastikan seluruh regulasi dan kebijakan teknis tereksekusi dengan baik hingga ke tingkat operasional.

"Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar," imbau Dalu.

Menurut Sekjen Kementerian ATR/BPN, kelancaran eksekusi tiga program transformasi ini menjadi penentu utama dalam mendongkrak tingkat kepercayaan publik.

Pelayanan yang responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat dipastikan akan memulihkan serta memperkuat persepsi positif terhadap instansi pertanahan secara berkelanjutan.

Rapat evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk memastikan kinerja Sekretariat Jenderal tetap berada di jalur yang sesuai target rencana kerja.

Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

(adv)