SURYA.CO.ID - Ini lah sosok Romo Syafii, Wakil Menteri Agama (Wamenag) yang meminta agar seluru pesantren dapat menerima jatah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Romo Syafii usai menjenguk korban keracunan MBG di Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo, Jumat (4/9/2026).
Saat ini, dari sekitar 42 ribu lebih pesantren di Indonesia, saat ini yang sudah menerima MBG sekitar 42 persen.
Artinya, 58 persen masih belum menerima MBG.
“Kami justru sekarang sedang ngebut, ya. Itu kita sedang ngebut agar tidak ada lagi pesantren yang tidak mendapat jatah MBG, termasuk juga madrasah,” kata Romo Syafii.
Baca juga: Rekam Jejak Romo M Syafii, Wamenag yang Sebut Ormas Palak THR ke Pengusaha Adalah Budaya Lebaran
Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih berkomunikasi dengan Kepala BGN Sudaryono agar rencana seluruh pesantren bisa mendapatkan MBG dapat segera teralisasi, terutama di wilayah terpencil.
“Ini terus sedang kita komunikasi dengan Kepala BGN yang baru, kita berharap tahun ini tidak ada lagi madrasah dan pesantren yang tidak mendapat manfaat untuk makan gratis dari MBG,” pintanya.
Terkait kasus yang menimpa 748 siswa, guru dan orang tua murid keracunan MBG di Sidoarjo usai menyantap menu MBG, Syafi’i mendorong agar kasus ini diinvestigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pastinya selama SPPG diberikan sanksi suspend selama 30 hari.
“Kalau yang kasus ini, pasti kita ingin memastikan penyebabnya apa, ya. Dan kemudian untuk dapur yang selama ini memberi masukan ini di-setop untuk juga dievaluasi, apakah ada penyebab yang terjadi di dapur,” kata Syafi’i.
Menurut penelusuran SURYA.co.id, Romo H. R. Muhammad Syafii, S.H., M.Hum., adalah seorang politikus Indonesia yang lahir di Medan pada 21 Oktober 1959.
Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara pasangan H. Raden Sanusi dan Hj. Latifah Hanum.
Romo menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), kemudian meraih gelar S2 di bidang Ilmu Hukum dari universitas yang sama.
Saat ini, ia tengah menempuh program doktoral dalam bidang Tafsir Al-Qur'an di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
Karier profesional Romo dimulai sebagai pendidik.
Antara tahun 1982 hingga 1995, ia mengajar di beberapa institusi pendidikan, termasuk Perguruan Ade Irma, Taman Siswa Polonia, Nasional Khalsa, Agus Salim, dan Budi Satria.
Selain itu, ia juga berperan sebagai Penatar P4 di BP7 Provinsi Sumatera Utara dari 1990 hingga 1995.
Dalam bidang politik, Romo memulai kiprahnya pada tahun 1978.
Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Medan periode 1997-1999 dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2009.
Selanjutnya, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra untuk dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024, di mana ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Selain itu, Romo juga menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI dan Badan Pengkajian MPR RI.
Salah satu pencapaian penting Romo adalah kepemimpinannya dalam Panitia Khusus Revisi UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Di bawah kepemimpinannya, revisi undang-undang tersebut berhasil disahkan pada Mei 2018, yang mencakup penambahan bab mengenai pencegahan, perlindungan korban, kelembagaan, pengawasan, serta peran TNI.
Di internal Partai Gerindra, Romo menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP dan Wakil Ketua Majelis Kehormatan untuk periode 2020-2025.
Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Romo sebagai Wakil Menteri Agama, mengakui kontribusi dan pengalamannya yang luas di bidang legislatif dan pendidikan.
Korban keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo mencapai 748 orang.
Hingga Jumat (4/9/2026), sebanyak 22 siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara mayoritas korban telah pulang dan sembuh.
Para korban menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Kondisi mereka disebut sudah stabil, meski 22 siswa masih membutuhkan penanganan medis. Kasus tersebut juga mendapat perhatian pemerintah hingga tingkat nasional.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono turun langsung meninjau kondisi korban pada Jumat (4/9/2026). Ia datang bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi serta jajaran Tim Kantor Staf Presiden (KSP).
Rombongan bersama Bupati Sidoarjo Subandi dan sejumlah pejabat lainnya melihat langsung penanganan santri dan siswa di RSUD Notopuro Sidoarjo. Setelah itu, mereka mendatangi Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Saat berkunjung ke Ponpes Mambaul Hikam, Trenggono bersama rombongan juga melakukan diskusi tertutup dengan pengasuh pondok pesantren. Pertemuan tersebut membahas kondisi korban dan penanganan setelah ratusan santri mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG.
“Kami sampaikan bahwa dari laporan pengasuh pondok pesantren, yang terdampak adalah 740-an. Mayoritas sudah kembali pulang, tinggal 22 pasien di 9 rumah sakit atau tempat kesehatan. Dan semua sudah dalam kondisi baik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Trenggono menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo atas penanganan kasus keracunan. Ia menilai kepala daerah bersama jajarannya telah bergerak cepat menangani peristiwa tersebut.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bertindak cepat, sehingga semuanya tertangani dengan baik. Itu yang utama adalah harus tertangani dengan baik,” ucapnya.
Trenggono juga menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kelalaian dan ketidakpatuhan petugas dapur SPPG Kalitengah dalam mengoperasionalkan dapurnya. BGN akan melakukan investigasi untuk memastikan penyebab kejadian, termasuk menelusuri apakah kelalaian dilakukan secara sengaja serta apakah SOP telah dilaksanakan.
“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kami atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini,” kata dia.
BGN memastikan dapur penyedia MBG yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut untuk sementara tidak lagi beroperasi. Kepala dapur juga dicopot selama proses investigasi berlangsung.
"Dapur tidak dioperasionalkan lagi. Sementara kita suspend, suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, kita berhentikan," tegasnya.
Menurut Trenggono, sanksi lebih berat hingga penghentian operasional secara permanen tetap terbuka apabila hasil investigasi menemukan adanya kesengajaan atau pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) BGN. (kompas.com)
