SURYA.co.id, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah anggaran belanja dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 sebesar Rp 2,6 triliun.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan persoalan yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, mulai dari kemiskinan hingga perluasan lapangan kerja.
Dengan perubahan tersebut, belanja daerah Jatim ditetapkan mencapai Rp 29,903 triliun.
Sementara pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 26,529 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, perubahan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan daerah.
“Pengentasan kemiskinan harus dipercepat, lapangan kerja yang berkualitas harus diperluas, kesejahteraan petani, peternak dan nelayan harus terus kita tingkatkan, dan akses pendidikan serta kesehatan harus semakin kuat,” kata Khofifah, Jumat (4/9/2026).
Khofifah menjelaskan, penyusunan P-APBD 2026 mengacu pada Perubahan RKPD 2026 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dalam kebijakan tersebut, Pemprov Jatim menetapkan sembilan agenda utama sebagai arah pembangunan 2026.
Tiga di antaranya menjadi perhatian besar karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketiganya yakni mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.
Selain itu, anggaran diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan intra-aglomerasi, meningkatkan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan, memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga keharmonisan dan inklusivitas masyarakat, serta mendukung kelestarian lingkungan hidup.
“Semua prioritas pembangunan tersebut menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan anggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Dalam persetujuan bersama P-APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan Rp26,529 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp29,903 triliun.
Artinya, terdapat selisih anggaran sebesar Rp3,374 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Dengan skema tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2026 ditetapkan Rp0.
Penyesuaian anggaran merupakan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jatim bersama Badan Anggaran DPRD Jatim pada 31 Agustus dan 2 September 2026.
Pembahasan juga mencakup pencermatan Raperda Perubahan APBD oleh Badan Anggaran, fraksi, dan komisi DPRD Jatim. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyusunan anggaran memenuhi aspek akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Setelah P-APBD disetujui bersama, Khofifah meminta implementasi anggaran menjadi perhatian utama.
Ia menekankan besarnya anggaran tidak akan berarti jika tidak diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata.
“Setelah persetujuan bersama ini, yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah yang kita kelola benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur,” katanya.
Raperda Perubahan APBD 2026 yang telah memperoleh persetujuan bersama selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan untuk menjalani evaluasi.
Setelah proses tersebut, regulasi dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Khofifah berharap sinergi antara Pemprov Jatim dan DPRD Jatim terus diperkuat sehingga kebijakan anggaran yang telah disepakati dapat dijalankan secara optimal.
Menurut dia, seluruh proses penganggaran pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Muara dari seluruh proses ini adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktivitas yang meningkat, dan pada akhirnya Jawa Timur semakin mandiri, termasuk dalam pangan dan energi,” pungkasnya.
