TRIBUNPALU.COM, PALU - Legislator Nasdem DPRD Palu, Mutmainah Korona, menjadi satu dari 24 peserta terpilih di Indonesia yang menerima beasiswa Australia Awards Short Course.
Ia menyisihkan sekitar 900 pendaftar untuk mengikuti program kepemimpinan bertajuk "Promosi Kepemimpinan untuk Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Publik".
Beasiswa Australia Awards Short Course, dahulu dikenal sebagai Short Term Award, adalah program pelatihan intensif jangka pendek yang didanai penuh oleh Pemerintah Australia.
Program tersebut dirancang khusus bagi para profesional, staf pemerintah, praktisi swasta, akademisi, hingga pemimpin organisasi non-pemerintah (LSM) di Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan proyek nyata yang dapat diimplementasikan di instansi masing-masing.
Rangkaian beasiswa singkat selama enam bulan itu mencakup pre-course di Jakarta, sesi mentoring daring, kelas Asia-Pacific Integrity School di Brisbane, kunjungan belajar ke Canberra, hingga implementasi project award dan evaluasi post-course.
Baca juga: Mutmainah Korona Ajak Warga Kelola Air Hujan, Dorong Swasembada Air di Kota Palu
Agenda krusial program itu adalah Asia-Pacific Integrity School yang berlangsung pada 30 Agustus hingga 5 September 2026 di Griffith University, Brisbane.
Sesi itu mempertemukan para praktisi dan pemimpin dari berbagai negara, termasuk Papua Nugini, Tonga, Filipina, India, dan Fiji.
Mutmainah menjelaskan, dari ruang diskusi lintasnegara tersebut, terdapat pemikiran mendasar mengenai penguatan lembaga publik.
Menurutnya, keberlanjutan integritas suatu negara tidak boleh bergantung pada sosok individu yang sedang memimpin.
"Institusi negara jangan bergantung pada siapa yang sedang memimpin. Budaya dan nilai integritas harus tetap hidup meskipun kepemimpinan dan pemerintahan berganti," ujar Mutmainah via Whatsapp, Sabtu (5/9/2026).
Ia menambahkan, tantangan terbesar saat ini adalah menerapkan prinsip integritas ke dalam praktik tata kelola pemerintahan daerah sehari-hari.
Meski kerangka regulasi dan kelembagaan di daerah sudah tersedia, penerapannya harus dibuat lebih praktis, transparan, dan inklusif.
Baca juga: Kemarau Panjang, Ratusan Umat Muslim di Kota Palu Ikuti Salat Istisqa di Lapangan Vatulemo
Lebih lanjut, Mutmainah menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan anggaran dan kebijakan daerah.
Menurutnya, kelompok masyarakat seperti perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan harus dilibatkan secara aktif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Pelajaran serta rancangan aksi yang diperoleh dari program itu nantinya akan diimplementasikan di Kota Palu sebagai langkah nyata mendorong akuntabilitas sektor publik.(*)
