TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Purnomo, pedagang bakso yang berjualan di depan Mapolres Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sudah sekitar enam bulan tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) setelah status kesejahteraannya berubah dari Desil 3 menjadi Desil 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) . Padahal Purnomo dan keluarganya masih ngontrak rumah Rp 2 Juta setahun.
Perubahan Desil tersebut baru diketahui ketika istrinya menanyakan bantuan yang tak kunjung cair ke Kantor Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang. Setelah dicek ternyata, keluarga Purnomo diketahui mengalami perubahan peringkat kesejahteraan dalam DTSEN.
Purnomo kemudian mengecek datanya melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Dalam data tersebut, ia masih tercatat sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Nggak tahu (ceritanya) tiba tiba desilnya naik jadi 5. Padahal dulunya dapat bantuan," ujar Purnomo saat diwawancarai di lokasi jualan baksonya, Sabtu (5/9/2026).
Baca juga: 1.500 Warga Lumajang Ajukan Pemutakhiran Data Desil Kesejahteraan Sosial
Menurut Purnomo, bantuan PKH terakhir diterimanya sebelum Idul Fitri. Sejak saat itu, bantuan tunai yang sebelumnya diterima tidak lagi cair.
Ia mempertanyakan perubahan status tersebut karena kondisi ekonominya masih terbatas. Sehari-hari, Purnomo hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan bakso.
"Padahal saya hanya jualan bakso, penghasilan pas. Saya juga tidak punya rumah, masak saya masuk katagori orang kaya," kata Purnomo sambil bertanya.
Purnomo bersama keluarganya tinggal di rumah kontrakan dengan biaya sekitar Rp 2 juta per tahun. Ia menggambarkan kondisi rumah yang ditempatinya cukup sederhana.
"Bagian depannya itu terbuat dari triplek, terus tengahnya tembok. Bagian belakang dindingnya terbuat dari sesek bambu. Walapun tengah tembuk, tapi temboknya lo dipaku, pakunya bisa langusng dicopot pakai tangan meprel," imbuhnya.
Dari usaha berjualan bakso, Purnomo menyebut pendapatan bersihnya tidak menentu. Jika seluruh bakso yang dibawa habis terjual, laba yang diperoleh paling tinggi sekitar Rp100 ribu dalam sehari.
"Kalau baksonya habis, laba mungkin cuma Rp 100 ribu itu kalau habis. Tapi kalau rata-rata mungkin cuma Rp 50 ribu," imbuhnya.
Meski bantuan PKH terhenti, Purnomo bersyukur perubahan desil tersebut tidak berdampak pada beasiswa pendidikan anak sulungnya melalui Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Anak tersebut masih dapat melanjutkan kuliah tanpa biaya.
Baca juga: Bupati Lumajang Perintahkan Semua Camat Verifikasi Pemeringkatan Desil Warga
"Alhamdullah beasiswa anak saya tidak diputus, kenaikan desil hanya perdampak pada bantuan PKH, biasanya uang tunai Rp 600 ribu," ucapnya.
Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Lumajang Sonhaji menjelaskan, penentuan desil dalam DTSEN tidak hanya didasarkan pada satu indikator. Terdapat 41 variabel yang digunakan untuk menentukan kondisi kesejahteraan setiap keluarga.
Data dari berbagai variabel tersebut kemudian diolah menggunakan sistem PMT. Setiap kepala keluarga (KK) memiliki nilai yang menjadi dasar dalam menentukan posisi desil.
"Nanti masing-masing KK itu punya angka PMT-nya. Variabel itu di antaranya ada nama, NIK dan KK itu harus jelas supaya terbaca robot PMT," tanggapnya.
Menurut Sonhaji, jumlah anggota keluarga juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembobotan. Keluarga dengan jumlah anggota lebih banyak dapat memiliki beban ekonomi lebih besar meski pendapatannya sama.
"Orang dengan pendapatan yang sama, dengan jumlah anggota keluarga yang berbeda. Maka mereka yang jumlah anggota keluarga yang banyak itu beban ekonominya lebih berat," tuturnya.
Selain jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal dan status kepemilikan rumah juga menjadi bagian dari penilaian.
Baca juga: Banyak Dikeluhkan, BPS Bondowoso Buka Pengaduan Pemeringkatan Desil
Rumah tangga yang memiliki rumah di atas tanah sendiri, misalnya, diasumsikan memiliki kemampuan ekonomi berbeda dibandingkan keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri. Biaya sewa rumah, luas lantai, hingga jenis material dinding juga dapat memengaruhi penilaian.
"Lebih mampu dibanding yang tidak punya rumah. Terus yang mampu sewa rumah lebih mahal, asumsinya juga mampu, termasuk luas lantai. Begitu juga dindingnya terbuat dari tembok atau gedek, juga menentukan," paparnya.
Bisa Memperbarui Data
Sonhaji mengatakan, warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat melakukan pembaruan data.
Pembaharuan bisa dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan. Di sana terdapat operator yang bertugas membantu proses pemutakhiran data.
"Ada operator disana untuk updating data, updating data itu ada petugasnya di kantor desa," katanya.
Selain melalui pemerintah desa atau kelurahan, warga juga dapat melakukan pembaruan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Data yang diperbarui nantinya akan melalui proses verifikasi kembali. Karena itu, Sonhaji mengingatkan masyarakat agar mengisi seluruh informasi sesuai kondisi sebenarnya.
"Ada variabel variabel yang harus diisi dengan benar. Kalau listriknya pakai 900 watt ya jangan tulis listrik 450 watt. Kalau itu diisi dengan benar, maka DTSEN akan mengikuti pengisian data terakhir," pungkasnya.
