TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Persoalan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Balikpapan memantik reaksi dari DPRD setempat.
DPRD menilai kuota yang diberikan saat ini belum mampu menyerap kebutuhan riil masyarakat di Balikpapan, yang merupakan salah satu kota penghasil minyak tersebut.
DPRD Balikpapan mendesak penambahkan kuota Pertalite, sementara Pemerintah Pusat berencana memangkas kuota BBM subsidi tahun 2027 hingga 50 persen.
Apakah penambahan kuota Pertalite dimungkinkan dengan rencana pemangkasan kuota BBM subsidi, yakni Pertalite dan Biosolar?
Baca juga: DPRD Balikpapan Soroti Kuota BBM Subsidi yang Jauh dari Kebutuhan Riil Masyarakat
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan kuota BBM bersubsidi yang berjalan saat ini sekitar 51 ribu kiloliter (KL) dinilai sudah habis terserap, sehingga antrean tak terelakkan.
Sementara itu, kebutuhan aktual yang diusulkan untuk Balikpapan mencapai sekitar 177.036 KL.
"Kuota yang diberikan saat ini 51 ribu. Yang sudah berjalan saja habis," kata Taufik dalam Diskusi Titik Temu bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Fadli Pathurrahman di Studio Tribun Kaltim, Kamis (3/9/2026).
Taufik menilai Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai pusat pengolahan minyak, sehingga pasokan bagi masyarakatnya harus menjadi prioritas utama.
Ia membandingkan kondisi ini dengan wilayah lain di Pulau Jawa dan menilai persoalan antrean harus diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari penambahan SPBU hingga ketersediaan kuota.
"Di sinilah kota minyaknya, pengolahan dan penyulingannya ada. Minyak ada di sini. Ini harusnya menjadi prioritas," tegasnya.
Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD telah mengusulkan penambahan kuota sekitar 2.000 KL kepada BPH Migas.
Taufik menekankan bahwa penambahan SPBU saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan penambahan pasokan.
Selain itu, ia juga menyinggung perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi, mengingat adanya regulasi dan ancaman pidana bagi pelanggar.
"Undang-undangnya ada, pasal-pasalnya ada, bahkan ada pidananya. Peran pentingnya siapa?" ujarnya.
Meski daerah seperti Balikpapan mendesak penambahan kuota untuk mengatasi kelangkaan, Pemerintah Pusat justru berencana memangkas kuota BBM bersubsidi secara nasional pada tahun depan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi adanya rencana penurunan kuota BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengendalian subsidi energi, khususnya untuk BBM jenis Pertalite, guna menjaga defisit APBN tetap terkendali.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Feri Ardianto, membenarkan bahwa target kuota penyaluran akan ditekan menjadi sekitar 20 juta kiloliter pada 2027.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan langkah pengendalian yang sedang dirancang oleh kementerian terkait.
"Jadi kalau Bapak, rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop pertemuan Menteri SDM dan Menteri Keuangan kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," ungkap Feri.
Pengetatan ini menjadi salah satu dasar berkurangnya alokasi untuk jenis BBM tertentu.
"Jadi mungkin itu salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," tegas Feri dalam paparan arsitektur RAPBN 2027 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Berdasarkan data pemerintah, volume kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter.
Angka tersebut mengalami penurunan drastis sebesar 58,51 persen atau berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter dibandingkan total kuota pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.
Kabar mengenai turunnya kuota BBM bersubsidi ini menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, meski volume kuotanya diproyeksikan turun secara drastis, alokasi nilai anggaran subsidi energi di dalam buku RAPBN 2027 justru tercatat mengalami kenaikan.
Pengendalian BBM bersubsidi ini merupakan salah satu dari sembilan kebijakan strategis fiskal yang dijalankan Kemenkeu untuk memitigasi ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah berupaya menjaga APBN agar tetap berfungsi sebagai shock absorber atau peredam kejut dengan mempertahankan stabilitas BBM bersubsidi secara terukur.
Melalui optimalisasi belanja ini, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap aman pada kisaran 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan outlook tahun 2026 sebesar 2,85 persen.
Diketahui, volume subsidi BBM tertentu dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan total kuota volume BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.
Dengan demikian, berdasarkan angka yang dipaparkan pemerintah, kuota BBM bersubsidi turun sekitar 58,51 persen, atau berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter.
Baca juga: Kuota BBM Subsidi 2027 Turun 58 Persen, Penyaluran Pertalite Diperketat
(TribunKaltim.co/Siti Zubaidah-Tribunnews.com/Igman Ibrahim)
