TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak hanya bertugas mengumpulkan data perkembangan ekonomi.

Ia menekankan tim harus mampu menemukan akar persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, menentukan intervensi yang sesuai, serta mengawal penyelesaiannya.

“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi dalam Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8 persen di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Tomsi mengatakan setiap tim memiliki wilayah tanggung jawab mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Pemantauan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi serta karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Menurutnya, tim memiliki sejumlah tugas, mulai dari mengoordinasikan pemantauan, mengumpulkan data dan informasi, memverifikasi data yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda), hingga melakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.

Namun, hasil pemantauan tersebut harus bermuara pada langkah penyelesaian persoalan di daerah.

“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis [pasti] berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci [gambaran masalah dan cara mengatasinya],” katanya.

Daerah diminta pilih prioritas penggerak ekonomi

Dalam mengawal pertumbuhan ekonomi daerah, Tomsi menyebut terdapat sembilan langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah daerah.

Langkah tersebut mencakup percepatan realisasi APBD dan APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, serta perluasan kesempatan kerja.

Selain itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, meningkatkan output industri manufaktur, serta memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan.

Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta menentukan sedikitnya tiga langkah yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penentuan prioritas harus disesuaikan dengan potensi dan persoalan utama yang dihadapi masing-masing daerah.

Tomsi menilai pendekatan yang sama tidak dapat diterapkan kepada seluruh daerah karena kondisi ekonomi setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda.

BPS diminta terlibat verifikasi data

Untuk memastikan analisis yang dihasilkan tepat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dilibatkan dalam koordinasi antara tim pemantauan dan Pemda.

Keterlibatan BPS diperlukan untuk membantu memastikan data dan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Pemda sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” ungkapnya.

Menurut Tomsi, data yang terverifikasi menjadi dasar penting bagi tim untuk menyusun diagnosis persoalan ekonomi secara lebih akurat.

Dengan demikian, tim tidak hanya mengetahui daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mengidentifikasi penyebabnya sekaligus menentukan intervensi yang diperlukan.

Pertumbuhan ekonomi harus berdampak ke masyarakat

Tomsi menegaskan keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan angka pertumbuhan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, antara lain melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, kenaikan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” tandasnya.