TRIBUNPALU.COM - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tengah resmi menunjuk Supardin sebagai Plt Ketua PGRI Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggantikan Gazali yang dinonaktifkan.
Sanksi penonaktifan ini tertuang dalam Surat Keputusan bernomor 335/Org/PGRI.Sulteng/XXIII/2026 tertanggal 5 September 2026 yang ditandatangani oleh Ketua PGRI Sulteng Syam Zaini dan Sekretaris Umum Idrus A. Rore.
Langkah tegas tersebut diambil menyusul dinamika pada pelaksanaan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) PGRI Parimo yang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta etika organisasi yang bersifat independen, unitaristik, dan nonpartisan.
Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini, menegaskan bahwa tindakan tegas ini diambil untuk menjaga marwah dan hierarki organisasi.
"Di setiap organisasi tentu punya hirarki masing-masing, tentunya yang paling mengetahui adalah internal itu sendiri," ujar Syam Zaini kepada TribunPalu.com via WhatsApp, Minggu (6/9/2026).
Baca juga: Hadianto Rasyid Hadir di Konkerkab PGRI, Mengapa Dipersoalkan?
Ketua PGRI Sulteng Syam Zaini mengungkapkan bahwa tindakan ini diambil karena ia merasa telah dibohongi oleh pimpinan PGRI Parimo.
"Ketua PGRI Parimout membohongi saya selaku Ketua PGRI Prov Sulteng," ujar Syam Zaini kepada TribunPalu.com via WhatsApp, Minggu (6/9/2026).
Syam Zaini menilai pengurus daerah telah melakukan pelanggaran berat terhadap AD/ART dan etika organisasi.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan sikap tidak loyal serta pengabaian terhadap hierarki kepemimpinan internal.
Kekecewaan pengurus provinsi bermula dari persiapan agenda Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) PGRI Parimo.
Dalam susunan acara yang dirancang panitia lokal, nama Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dicantumkan sebagai narasumber.
Jajaran PGRI Provinsi memandang kehadiran pejabat publik dari luar daerah tersebut kurang relevan.
Selain itu, keterlibatan tokoh politik dalam agenda internal PGRI berpotensi menimbulkan spekulasi publik.
Mengingat PGRI merupakan organisasi yang wajib menjaga independensi, Syam Zaini meminta panitia membatalkan undangan tersebut.
Instruksi tersebut disampaikan agar marwah organisasi tetap terjaga dan terhindar dari ketegangan politik.
Sebelum menuju lokasi acara di Parigi, Syam Zaini sempat mengonfirmasi kembali instruksi tersebut melalui sambungan telepon, Sabtu (5/9/2026).
Dalam percakapan itu, Ketua PGRI Parimo Gazali memberikan jaminan bahwa sesi materi Wali Kota Palu telah dibatalkan.
Namun, setibanya di lokasi Konkerkab, janji dan komitmen tersebut ternyata tidak ditepati oleh panitia.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid tetap hadir dan naik ke panggung untuk memberikan materi di hadapan para peserta.
Merasa dikelabui dan arahannya diabaikan, Syam Zaini beserta pengurus provinsi memutuskan untuk langsung walk out.
Aksi walk out tersebut dilanjutkan dengan penerbitan SK Penonaktifan.
Baca juga: Bentrokan Rebutan Lahan Parkir Pecah di Lapangan Vatulemo Palu, Polisi Turun Tangan
Supardin sendiri bukan sosok baru di internal organisasi para guru tersebut.
Ia merupakan Wakil Ketua I PGRI Parigi Moutong untuk masa bakti 2025–2030
Supardin merupakan rival Gazali pada Konferensi Kabupaten PGRI Parimo masa bakti 2025–2030 yang digelar Juni 2025 lalu.
Saat itu, Supardin bersaing ketat dan meraih 56 suara, tepat berada di posisi kedua di bawah Gazali yang unggul dengan 78 suara.
Supardin sendiri adalah seorang Kepala Sekolah asal Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Ia saat ini menjabat sebagai Kepala sekolah SDN 1 Inti Pembina Ampibabo, Desa Ampibabo Timur, Kabupaten Parigi Moutong.
(*)
