TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya menekan angka kemiskinan, melalui berbagai program bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan, Faridah Aryani, mengatakan upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan mendorong masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
Menurut Faridah Aryani, sejumlah perangkat daerah turut memiliki program yang menyasar masyarakat miskin, mulai dari sektor pertanian, perikanan hingga pemberdayaan usaha masyarakat.
"Kalau untuk pemerintah daerah, dari pertanian, dari perikanan dan sebagainya, kita ada beberapa program untuk pemberantasan kemiskinan," ujar Faridah Aryani, kepada TribunKaltara.com, Senin (7/9/2026) di Nunukan.
Khusus Dinas Sosial, salah satu program yang dijalankan adalah pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat kurang mampu.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui sejumlah dapur yang berada di wilayah sasaran.
Setelah sebelumnya terdapat Dapur 1 dan Dapur 2, pemerintah daerah berencana mengembangkan layanan tersebut ke Dapur 3 dan selanjutnya Dapur 4.
Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu, tetapi juga turut mendukung pengendalian inflasi di daerah.
"Jadi ada peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin, bantuan sosial berupa sembako untuk masyarakat yang kurang mampu," jelas Faridah Aryani.
Baca juga: Beri Perlindungan, DSP3A Nunukan Dorong Sekolah Ramah Anak hingga Desa Ramah Perempuan dan Anak
Tak berhenti pada bantuan sembako, Dinas Sosial juga menjalankan program pemberdayaan bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan ( PKH ).
Faridah mengatakan, penerima PKH yang sudah memiliki usaha dan ingin mandiri, didorong untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Bagi mereka yang memiliki usaha kecil atau UMKM namun terkendala sarana dan prasarana, pemerintah memberikan bantuan untuk menunjang kegiatan usaha.
Bantuan tersebut dapat berupa peralatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
"Contohnya mereka bilang, 'Bu, kami tidak punya oven, kami tidak punya mixer.'
Jadi kami berikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan usaha mereka," kata Faridah Aryani
Tidak hanya memberikan bantuan, pemerintah juga melakukan pendampingan agar bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.
Program pemberdayaan juga menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal dan komunitas adat terpencil.
Saat ini, kata Faridah Aryani, terdapat sekitar empat kelompok di wilayah Lumbis yang telah menerima bantuan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil.
Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan sesuai dengan potensi ekonomi, yang dapat dikembangkan di wilayah mereka.
"Ada yang ingin bertani, ada yang ingin mengembangkan perikanan, ada juga yang meningkatkan ekonominya melalui berjualan dan sebagainya," ungkap Faridah Aryani.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
Dinas Sosial, misalnya, berkolaborasi dengan Dinas Perikanan untuk memberikan pelatihan budidaya ikan kepada masyarakat.
Sementara bagi warga yang ingin mengembangkan produk usaha, dilakukan pendampingan bersama sektor UMKM.
Baca juga: DSP3A Nunukan Dorong Pembangunan Berperspektif Gender, Partisipasi Perempuan Masih Menurun
Faridah menegaskan, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diberikan pemerintah.
Menurutnya, keseriusan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan menjadi faktor penting agar program tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang.
"Kalau tujuannya memang efektif, tergantung dari masyarakatnya, bagaimana serius atau tidak menangani hal itu," ujar Faridah Aryani.
Ia menjelaskan, bantuan pemerintah pada dasarnya hanya bersifat sementara untuk membantu masyarakat mengatasi keterbatasan modal dan membuka peluang usaha.
"Modal yang diberikan memang tidak sebenarnya besar, tapi bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan permodalan," katanya.
Dengan berbagai program tersebut, Pemkab Nunukan berharap masyarakat penerima bantuan tidak hanya terbantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi secara bertahap mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kondisi kemiskinan.
Pemberian bantuan pun diarahkan agar menjadi modal awal menuju kemandirian, bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan pemerintah.
(*)
Penulis: Fatimah Majid
