TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG – Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Sipil Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Jawa Barat, pada Senin (7/9/2026).

Aksi unjuk rasa ini terkait dinamika hukum dan isu operasi tangkap tangan (OTT) yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksi tersebut, orator unjuk rasa, Aziz Ferga, membeberkan sejumlah kajian organisasinya terkait dugaan pelanggaran yang menyeret nama Bupati Bogor Rudy Susmanto sejak menjabat sebagai Ketua DPRD hingga menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor, KPK Periksa Kepala Bappenda hingga BKPSDM

"Jadi pada hari ini kita melakukan aksi unjuk rasa terkait isu operasi tangkap tangan (OTT) di lingkup Pemkab Bogor dan kini ditangani oleh KPK," ujar Aziz Ferga di Cibinong, Senin (7/9/2026).

Dia menjelaskan ada keterlibatan Rudy Susmanto dibalik berbagai dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Pemkab Bogor yang kini ditangani KPK.

"Beberapa kajian yang kami sampaikan, runutan dari masa Rudi Susmanto selama menjabat sebagai Ketua DPRD sampai menjadi Bupati. Baik itu indikasi adanya nomine (pinjam nama) Yunita Mustika Putri (Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor-Red) sebagai nominenya Bupati Rudy Susmanto, sampai keterlibatan Bupati terkait pengadaan di Dinas Pendidikan, potongan upah pungut di Bappenda," jelas Aziz.

Aziz pun mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan OTT di lingkup Pemkab Bogor pada Kamis (20/8/2026).

Dia menduga ada intervensi dari Presiden Prabowo Subianto dibalik lambannya KPK menangani kasus dugaan korupsi ini.

"Kami menduga ada intervensi dari Presiden melindungi kadernya yang terindikasi korupsi," lanjutnya.

Ancam Mogok Bayar Pajak

Guna menyuarakan aspirasinya, massa membawa lima poin pernyataan sikap resmi yang mereka sebut sebagai Tuntutan Panca Karsa:

1. Mendesak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk menonaktifkan Bupati Bogor Rudy Susmanto guna menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).
2. Mencopot dan memecat Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapenda, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor.
3. Mengusut tuntas seluruh dugaan kasus korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan, proyek RSUD Parung, hingga kasus dugaan jual beli jabatan yang ditangani Kejaksaan Negeri dan KPK.
4. Menyerukan kepada Presiden agar tidak melakukan intervensi atau melindungi kader partai yang terindikasi korupsi.
5. Seruan mogok bayar pajak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor bilamana tuntutan tidak ditindaklanjuti.
   
   

Terkait seruan ekstrem mogok bayar pajak, Aziz Ferga menegaskan alasan mendasar di balik ancaman tersebut.

"Tentunya yang kami sampaikan hari ini adalah untuk kebaikan Kabupaten Bogor. Kami menilai bahwa pajak yang selama ini dibayar oleh warga Kabupaten Bogor adalah untuk pembangunan demi kebaikan Kabupaten Bogor. Namun bilamana pajak yang dibayarkan oleh warga Kabupaten Bogor ternyata digunakan untuk tindakan pidana korupsi, untuk apa kita melakukan bayar pajak? Begitu, kami analogikan seperti itu," tegas Aziz Ferga.

Kirim Surat Resmi ke Mendagri

Usai melangsungkan orasi di depan Kantor Bupati, perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, untuk melakukan audiensi.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Kabupaten Bogor menandatangani lembar komitmen pernyataan sikap untuk meneruskan aspirasi massa ke tingkat pusat.

"Tadi setelah melakukan aksi unjuk rasa, kami diterima Sekda Kabupaten Bogor. Sekda menerima tuntutan kami. Bahkan kita melakukan penandatanganan komitmen pernyataan sikap untuk mengusung ke surat ke Mendagri. Selain itu, kami pun telah melakukan pengiriman surat secara resmi ke Mendagri untuk melakukan penonaktifan Bupati Rudi Susmanto," pungkas Aziz Ferga.