SURYA.co.id – Tokoh agama Nasrani di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah lebih tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Desakan itu muncul karena kekerasan kelompok bersenjata dinilai semakin meluas dan tidak lagi hanya menyasar warga pendatang maupun warga negara asing.
Menurut Kirenius, Orang Asli Papua (OAP) kini juga menghadapi ancaman ketika menolak bergabung atau mendukung gerakan bersenjata tersebut.
Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan bahwa kekerasan di Papua telah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang justru berada di tengah konflik.
Kirenius bahkan berpandangan OPM layak diperlakukan sebagai kelompok teroris karena aksi kekerasan yang dikaitkan dengan kelompok tersebut dinilai mengancam keselamatan warga, stabilitas keamanan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan itu disampaikan Kirenius dalam keterangan yang dipublikasikan pada Sabtu (5/9/2026).
Alasan pertama yang disoroti Kirenius adalah perubahan sasaran kekerasan. Ia menyebut aksi teror tidak hanya dialami masyarakat dari luar Papua, tetapi juga orang asli Papua.
Menurut dia, warga lokal yang menolak bergabung dengan kelompok bersenjata dapat menghadapi intimidasi hingga kekerasan.
Situasi tersebut dinilai membuat OPM justru semakin kehilangan simpati dari masyarakat yang mereka klaim diperjuangkan.
“Karena itulah, kami masyarakat khususnya orang asli Papua, memiliki pandangan status OPM harus dijadikan sebagai kelompok teroris, karena semua tindak-tanduk mereka selama ini di Papua sudah sangat jelas mengancam kedaulatan negara, keselamatan jiwa rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Kirenius menilai persoalan tersebut menjadi semakin serius karena masyarakat Papua membutuhkan keamanan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, serta menikmati pembangunan.
Baca juga: Detik-detik TNI Kuasai Wilayah KKB Papua di Tengah Suhu Dingin 3 Derajat, Bikin Separatis Kabur
Kirenius juga menyinggung kasus penembakan Captain Nicholas F. Goselin, pilot asal Amerika Serikat yang menerbangkan pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA) di wilayah pedalaman Papua.
Berdasarkan keterangan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, Goselin tewas akibat luka tembak dalam insiden penyerangan dan pembakaran pesawat di Lapangan Terbang Balinggama, Yahukimo, pada 2 Juli 2026. Aparat menyebut kelompok bersenjata Bakusip yang dipimpin M. Mbalingga sebagai pihak yang melakukan serangan berdasarkan penyelidikan sementara.
PT AMA sendiri disebut telah melayani penerbangan kemanusiaan dan pelayanan keagamaan untuk masyarakat di wilayah terpencil Papua selama puluhan tahun.
“Seperti aksi pembunuhan terhadap Captain Nicholas F Goselin, pilot pesawat PT AMA berwargakenegaraan Amerika Serikat yang melayani kebutuhan ibadah umat di pelosok Papua. Ini kan memberikan dampak buruk terhadap citra khususnya umat nasrani Papua di mata masyarakat internasional,” kata Kirenius.
Bagi Kirenius, serangan terhadap penerbangan seperti itu tidak hanya memunculkan korban jiwa. Kekerasan juga berpotensi mengganggu akses masyarakat di pedalaman terhadap pelayanan keagamaan dan kemanusiaan.
Kirenius berpendapat eskalasi kekerasan terjadi ketika kelompok bersenjata semakin kehilangan dukungan masyarakat.
Ia menyebut sebagian orang yang sebelumnya bergabung mulai memilih meninggalkan kelompok tersebut karena ingin menjalani kehidupan normal dan tidak terus berada dalam situasi konflik.
“Masyarakat kini semakin pintar. Kita tahu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah diperoleh melalui pendidikan yang baik dan pembangunan seluruh sektor di Papua, bukan dengan aksi teror apalagi membunuh bangsa sendiri,” jelasnya.
Dalam pandangan Kirenius, pendidikan dan pembangunan menjadi alternatif yang lebih menjanjikan bagi masyarakat Papua dibandingkan perjuangan bersenjata. Karena itu, ia menyerukan anggota OPM yang masih berada di hutan untuk meletakkan senjata dan kembali menjalani kehidupan bersama masyarakat.
Kirenius tidak melihat konflik tersebut hanya sebagai persoalan keamanan. Ia juga menilai kekerasan telah berdampak terhadap nilai-nilai agama dan adat yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Papua.
Menurut dia, pembunuhan dan aksi kekerasan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta semangat hidup damai yang dijunjung masyarakat.
Seruan itu sekaligus menjadi alasan mengapa Kirenius meminta anggota kelompok bersenjata mengakhiri aksi kekerasan dan memilih jalan pembangunan.
“Mari kita bangun Papua, kita sekolahkan anak-anak kita, dan kita gas beragam program pembangunan manusia dan daerah, agar kita dapat hidup makmur, aman dan damai,” pungkasnya.
Selain ancaman bersenjata, Kirenius meminta pemerintah memperhatikan propaganda di ruang digital. Ia menilai konten bernada kebencian dapat memengaruhi generasi muda dan memperbesar polarisasi.
“Selain itu, jangan biarkan propaganda dari luar, seperti konten hate speech yang dibuat oleh oknum influencer asal Israel yang mengajak anak-anak muda Papua untuk melawan bangsanya sendiri, membunuh saudaranya sendiri dan berkhianat pada negerinya sendiri, berseliweran di media sosial. Ini juga tidak boleh dibiarkan,” pungkasnya.
Pernyataan mengenai konten dari influencer asal Israel tersebut merupakan klaim yang disampaikan Kirenius dan belum disertai identitas akun maupun verifikasi independen dalam sumber yang tersedia. Karena itu, informasi tersebut perlu diperlakukan sebagai tudingan narasumber, bukan fakta yang telah terkonfirmasi.
Kirenius juga meminta pemerintah dan aparat memberikan perhatian terhadap organisasi atau front politik yang menurutnya berkaitan dengan gerakan OPM, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ia menilai sejumlah aksi politik yang dilakukan organisasi tersebut mengarah pada tindakan makar.
Desakan Kirenius menarik karena istilah dan pendekatan hukum terhadap kekerasan bersenjata di Papua memang memiliki konteks yang kompleks.
Pada Agustus 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menyatakan kekerasan kelompok kriminal bersenjata di Papua tidak otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Menurut BNPT, penanganannya harus mengikuti unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, desakan Kirenius merupakan pandangan dan tuntutan dari tokoh masyarakat, bukan pengumuman bahwa pemerintah pada September 2026 baru saja menetapkan OPM sebagai organisasi teroris.
Kasus Captain Nicholas F. Goselin menjadi salah satu contoh terbaru yang memperlihatkan kompleksitas tersebut.
Satgas Damai Cartenz menyatakan pelaku penyerangan pesawat AMA adalah kelompok Bakusip yang dipimpin M. Mbalingga. Aparat menyebut kelompok tersebut sebagai kelompok bersenjata baru dan masih mendalami hubungan mereka dengan jaringan Elkius Kobak.
Desakan Kirenius memperlihatkan perubahan fokus yang cukup penting. Ia tidak hanya berbicara tentang ancaman terhadap aparat atau pendatang, tetapi menekankan bahwa kekerasan juga dirasakan oleh masyarakat asli Papua.
Dari sudut pandang sosial, pesan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kelompok bersenjata di tingkat lokal menjadi persoalan penting. Ketika kekerasan justru menekan masyarakat yang tinggal di wilayah konflik, ruang dukungan terhadap kelompok bersenjata dapat semakin menyempit.
Pada akhirnya, inti pesan Kirenius adalah permintaan agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Ia menginginkan Papua dibangun melalui keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan keagamaan, dan pembangunan ekonomi, bukan melalui kekerasan bersenjata.
Bagi masyarakat di wilayah konflik, ukuran keberhasilan penanganan bukan hanya seberapa banyak kelompok bersenjata ditindak, tetapi juga apakah warga dapat kembali bersekolah, beribadah, bekerja, bepergian, dan menjalani kehidupan tanpa rasa takut.
