TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti rentetan bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga erupsi gunung berapi.
Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu kementerian atau lembaga, melainkan membutuhkan koordinasi terpadu dengan satu pihak yang menjadi leading sector.
Baca juga: Pimpinan MPR RI Ingatkan Ancaman Bencana: Mitigasi Tak Boleh Menunggu Musibah Datang
Puan mengatakan, posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membuat ancaman bencana alam menjadi sesuatu yang harus terus diantisipasi.
Namun, ia mengakui bahwa pemerintah tidak dapat memprediksi secara pasti kapan dan di mana bencana akan terjadi.
"Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
"Namun karena ini memang alam, kita tidak bisa melakukan antisipasi dan mitigasi itu di mana, kapan terjadinya, dan kapan selesainya," lanjutnya.
Sebab itu, Puan menilai ketika bencana terjadi, respons pemerintah harus dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi.
Ketua DPP PDIP itu juga mengingatkan agar penanganan tidak dibebankan hanya kepada satu instansi atau Kementerian/Lembaga (K/L).
"Kalau terjadi hal yang sekarang terjadi, ya memang kemudian kita harus melakukannya itu secara terpadu, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama," tegasnya.
Puan pun mendorong pemerintah kembali memperkuat pola koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi bencana.
Menurutnya, koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui para menteri koordinator dengan melibatkan seluruh K/L terkait.
Ia juga mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memainkan peran sebagai leading sector dalam penanganan bencana.
"Karenanya kami mengharapkan pemerintah atau K/L bisa melakukan mitigasi ke depannya itu dilakukannya secara bersama-sama dan biasanya dikoordinasi oleh para Menko, kemudian dilakukan secara bersama-sama oleh semua kementerian atau K/L," tutur Puan.
"Dan dulu, waktu saya berada di pemerintah, yang menjadi leading sector-nya itu adalah BNPB," imbuhnya.
Menurut Puan, keberadaan satu leading sector penting agar penanganan bencana dapat bergerak lebih cepat dan tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi.
"Dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu, ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini sehingga bisa segera selesai," katanya.
Puan menegaskan, pola penanganan terpadu tersebut juga perlu diterapkan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Terlebih, dampak bencana tidak berhenti ketika api padam atau kondisi darurat berakhir.
"Untuk Karhutla pun harusnya dilakukan seperti itu. Karenanya kami di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi," ucapnya.
Lebih jauh, Puan mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penanganan bencana saat kejadian berlangsung.
Ia menilai, pemerintah juga harus memikirkan dampak lanjutan yang muncul setelah bencana, terutama terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Puan mencontohkan dampak kabut asap akibat karhutla yang dapat memicu gangguan kesehatan serta mengganggu aktivitas pendidikan anak-anak.
"Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat," katanya.
"Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu, itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya," tandasnya.
Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto telah melaporkan perkembangan penanganan empat bencana kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden pada Senin (7/9/2026), Suharyanto mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan upaya percepatan pemulihan atas bencana yang terjadi.
Adapun bencana yang pertama terkait erupsi Gunung Anak Krakatau yang statusnya masih level III atau siaga.
BNPB saat ini telah mengirimkan tim pendahulu untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.
"Kami sudah melakukan video conference dengan Kepala BPBD. Semuanya melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan," ujar Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Meski ada tiga kabupaten yang terdampak paparan abu vulkanik yakni di DKI Jakarta, Banten dan Lampung, namun belum ada yang menetapkan status kedaruratan.
"Hingga saat ini belum ada satupun Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi terdampak yang menetapkan Status Kedaruratan," kata Suharyanto.
Meski begitu, ketiadaan status kedaruratan daerah tidak menghambat pemerintah pusat memberikan bantuan.
"Kami juga terus berkomunikasi menit demi menit dengan Kepala BMKG, serta mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden," ujarnya.
Adapun BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid untuk membantu meluruhkan abu vulkanik.
Kemudian, Suharyanto juga melaporkan perkembangan penanganan bencana gempa bumi berkekuatan M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di mana masih terjadi gempa susulan sebanyak 13.156 kali hingga Senin (7/9/2026).
Saat ini, Suharyanto melaporkan logistik yang sudah tersalurkan untuk membantu warga yakni mencapai 2.142 ton dengan tingkat distribusi 98,39 persen. Sebanyak 115 sortie pesawat dan 2 kapal dikerahkan.
Dari data Per 7 September, Posko Dukungan Logistik Nasional di Bandara Halim telah ditutup dan bantuan selanjutnya dialihkan ke Gudang Logistik BNPB di Jati Asih, Kota Bekasi.
Ia menyebut pemulihan layanan dasar berjalan cepat. Jaringan listrik dan telekomunikasi pulih 100 persen, seluruh 56 SPBU di Pulau Flores kembali beroperasi, dan rumah sakit lapangan telah berdiri.
"Kami juga mendirikan tenda darurat sebagai sekolah sementara sehingga tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah," ucapnya.
BNPB saat ini fokus pada verifikasi data kerusakan rumah.
Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara untuk rumah rusak berat akan dibangun hunian sementara atau diberikan Dana Tunggu Hunian sebelum dibangunkan rumah baru tipe 36.
Selanjutnya, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan kepada Presiden.
Data hingga 6 September 2026, total lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare, dan 939,45 hektare di antaranya masih belum padam.
Adapun rincian per provinsi yakni:
Operasi pemadaman di enam provinsi prioritas melibatkan 43.481 personel gabungan dari BNPB, BPBD, TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan relawan.
Sebanyak 55 unit armada udara diterjunkan, terdiri dari 19 heli patroli/pesawat OMC dan 36 heli water bombing.
Tiga unit heli Chinook tambahan dari Kementerian Pertahanan direncanakan datang 10 September 2026.
Penanganan di enam provinsi prioritas mendapat porsi sumber daya terbesar.
Dukungan logistik, personel, dan armada udara terus diprioritaskan ke wilayah-wilayah tersebut berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kebutuhan di lapangan.
"Kendalanya terutama karakter lahan, akses, cuaca dan ketersediaan sumber air. Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot. Jadi prosesnya memang tidak selalu sekali padam langsung selesai," jelasnya.
Meski demikian, Suharyanto meyakini penanganan terus menunjukkan kemajuan. Ia menyebut tim gabungan terus melakukan pemadaman
Selain itu, Suharyanto juga melaporkan terkait target pemulihan pascabencana gempa yang melanda Aceh dan Sumatera pada tahun lalu.
Ia menyebut perkembangan pengiriman bantuan stimulan untuk rumah rusak sedang dan ringan di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai Rp703.017.000.000 hingga per 6 September 2026.
Adapun rinciannya yakni Aceh sebanyak Rp621,21 miliar, Sumatera Utara sebanyak Rp62,03 miliar, dan Sumatera Barat sebanyak Rp19,77 miliar.
Realisasi belanja masyarakat telah mencapai Rp505,61 miliar, dengan progres perbaikan rumah yang terlihat signifikan di berbagai kabupaten seperti Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, Kota Binjai, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Agam.
Untuk pembangunan hunian tetap (huntap), kata Suharyanto, dari 27.809 unit usulan, sebanyak 14.897 unit telah ditinjau ulang dan siap dibangun.
Sementara itu, total huntap yang sudah dalam proses pembangunan mencapai 1.055 unit, dengan rincian 841 unit telah selesai dan 214 unit sedang dalam pengerjaan.
"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan agar masyarakat segera dapat menyelesaikan perbaikan rumahnya," ujar Suharyanto.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan huntap menjadi prioritas utama mengingat masih ada ribuan keluarga yang belum memiliki tempat tinggal permanen.
"Kami targetkan seluruh huntap yang sudah direviu dapat segera dibangun. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus kami perkuat," tutupnya.
