BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (8/9/2026).

Rakor berlangsung di Smart Room Centre (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para camat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.

Sejumlah perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Perumda Tirta Pinang atau PDAM turut dilibatkan dalam koordinasi tersebut.

Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan, rakor digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca panas yang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026.

"Musim panas ini menurut laporan dari BMKG akan puncaknya pada bulan September ini, nanti sampai bulan Oktober," kata Saparudin kepada awak media usai rakor, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, BMKG memperkirakan terdapat potensi hujan dalam dua hari ke depan. Namun, kondisi tersebut diperkirakan kembali diikuti cuaca panas hingga Oktober.

Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena cuaca panas dan kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah kesiapsiagaan, Pemkot Pangkalpinang akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanggulangan karhutla.

Satgas tersebut akan melibatkan unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya.

"Kita akan membentuk satuan tugas untuk penanggulangan karhutla ini bersama dengan Polres, Kodim, Kejari, dan instansi-instansi terkait," ujarnya.

Selain membentuk satgas, Pemkot Pangkalpinang juga menyiapkan posko gabungan untuk memudahkan koordinasi dan respons apabila terjadi kebakaran.

Enam posko yang selama ini dimiliki Damkar akan dimanfaatkan sebagai posko gabungan penanganan karhutla.

"Posko itu akan menggunakan posko yang sudah ada dari Damkar. Jadi kita ada enam posko. Nanti posko yang ada di Damkar itu menjadi posko gabungan," jelas Saparudin.

Enam pos tersebut masing-masing berada di Pos Induk sektor Kecamatan Girimaya, Pos PinangPura sektor Kecamatan Gerunggang, Pos Pinang I di Terminal Lama sektor Kecamatan Gabek, Pos Temberan sektor Kecamatan Bukit Intan, serta Pos Rusunawa sektor Kecamatan Pangkalbalam.

Ia menilai sinergi antarinstansi menjadi salah satu kunci dalam menghadapi potensi karhutla. Dengan adanya satgas dan posko gabungan, penanganan di lapangan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi kebakaran.

Selain kesiapsiagaan, Pemkot Pangkalpinang juga menekankan aspek pencegahan, termasuk meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan selama kondisi cuaca panas.

Saparudin mengatakan, masyarakat telah beberapa kali diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran.

"Yang terpenting juga dari penegakan hukum. Kita minta masyarakat jangan lagi membakar sementara ini. Jangan bakar-bakar," tegasnya.

Ia mengatakan, setiap kejadian kebakaran nantinya akan ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya. Kepolisian akan melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa pihak yang diduga melakukan pembakaran.

"Kalau yang bakar-bakar akan dipanggil sama Pak Kapolres, ditanya bakarnya ini sengaja atau tidak sengaja. Akan diselidiki oleh Polres," katanya.

Sementara dari sisi penegakan hukum, Saparudin menyebut Kejaksaan Negeri Pangkalpinang juga telah menerima arahan terkait penindakan terhadap pelaku karhutla.

Menurutnya, langkah hukum tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah masyarakat melakukan pembakaran secara sembarangan, khususnya saat kondisi cuaca panas.

"Kejari juga sudah ada perintah dari Jampidum bahwa pelaku-pelaku kebakaran hutan ini akan dilakukan penindakan hukum. Nah, ini untuk memberikan efek jera," ujarnya.

Saparudin kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan selama musim panas.

Ia berharap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan pemerintah bersama TNI, Polri, kejaksaan, BMKG, serta instansi terkait dapat menekan potensi terjadinya karhutla di wilayah Kota Pangkalpinang.

"Jangan sampai sembarangan bakar-bakar, lagi musim panas begini. Kita sudah imbau beberapa kali," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)