TRIBUNPALU.COM - PT Pegadaian membahas rencana kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terkait program investasi emas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.

Pertemuan ini bertempat di ruang rapat Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Pegadaian bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang membahas program “Keluarga Mas”, sebuah program kolaborasi Pegadaian dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong masyarakat mulai mengenal dan memanfaatkan emas sebagai salah satu pilihan investasi.

Perwakilan Pegadaian, Putra Aspin Rahmatullah, menyampaikan bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan literasi keuangan dan investasi masyarakat.

Program dapat dilakukan melalui cicil emas maupun tabungan emas, sehingga masyarakat memiliki pilihan sesuai kebutuhannya.

Baca juga: Warisan Megalitik Tampo Bada Diangkat dalam Festival Budaya Poso 2026

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat menjadi contoh awal dalam pengenalan investasi emas melalui lingkungan ASN sebelum program diperluas kepada masyarakat.

Selain program investasi emas, Pegadaian juga menyampaikan peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), di antaranya dalam bidang pendidikan serta sarana dan prasarana.

Menanggapi rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyambut baik pembahasan kerja sama dengan Pegadaian.

Namun, pemerintah daerah menekankan bahwa sebelum program dilaksanakan, perlu disiapkan terlebih dahulu nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar kerja sama kedua pihak.

Baca juga: Dinas Perpustakaan Donggala Gelar Lomba Video Literasi 4 Hari, Angkat Sejarah hingga Kuliner Lokal

Penyusunan MoU dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk kerja sama, mekanisme pelaksanaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak sehingga program dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Parigi Moutong juga menekankan pentingnya memastikan aspek legalitas dan mekanisme pengelolaan emas yang menjadi bagian dari program.

Hal ini untuk memastikan kerja sama yang dibangun tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (*)