BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni menekanjan pentingnya memperkuat langkah antisipasi terhadap pengendalian tata ruang dan kesiapan menghadapi potensi bencana.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi pimpinan perangkat daerah yang dihadiri perangkat daerah, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemko Banjarbaru.

Pada rakor itu, Sekda meminta wilayah yang berpotensi terdampak segera dipetakan untuk menjadi dasar menyiapkan kebutuhan di lapangan.

Termasuk juga menyiapkan dan memastikan akses dan sumber air untuk pemadaman. Sebab ketersediaan air sangat penting dalam penanganan karhutla.

Di sisi lain, menghadapi musim peralihan, Sirajoni mengingatkan potensi banjir di titik rawan di wilayah Banjarbaru.

Menurutnya, kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi dengan berbagai upaya, bukan hanya menunggu ketika bencana terjadi.

“Walaupun ini bencana yang disebabkan karena alam, kita jangan hanya diam berpasrah diri, tapi kita harus berusaha,” ujarnya.

Menurut Sirajoni, persoalan tata ruang menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Ia menilai, jika tata ruang disepakati dan dijalankan dengan baik, perkembangan yang tidak sesuai peruntukan dapat dicegah sejak awal.

Hal tersebut juga berkaitan dengan persoalan peternakan babi yang selama ini menjadi pembahasan Pemko Banjarbaru. 

Penanganannya, kata Sirajoni, perlu dilihat dari aspek ruang agar persoalan serupa tidak berkembang menjadi masalah baru.

Ia meminta Dinas PUPR mengoptimalkan pengecekan dan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan, terutama untuk memastikan kesesuaiannya dengan tata ruang. 

Dengan keterbatasan personel, camat dan lurah diminta ikut menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing serta segera melaporkan jika ada perkembangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

“Kalau sudah terbangun dan sudah beroperasi, akan lebih sulit untuk kita tutup,” ujarnya.

Sirajoni juga meminta Satpol PP mengoptimalkan personelnya untuk melakukan pengecekan, evaluasi, dan penindakan di lapangan. 

Menurutnya, Banjarbaru perlu melihat perkembangan kota sebagai ibu kota provinsi dan mengantisipasi persoalan sejak dini. (AOL)