TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, mengecam keras penembakan yang menewaskan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Ketiga abdi negara tersebut tewas usai ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Muliama, pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 15.45 WIT.
Baca juga: Pasca Tembak Mati 3 ASN, KKB Tebar Ancaman di Wamena, Akses Vital-Aktivitas Perkantoran Dibatasi
Mafirion menegaskan, ketiga korban adalah warga sipil yang sedang menjalankan tugas negara untuk membawa bantuan ternak dan pangan kepada masyarakat di pedalaman Papua.
"Tindakan KKB yang menembak tiga pegawai Dinas Pertanian ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Ini adalah pelanggaran HAM yang tidak boleh ada toleransi," kata Mafirion kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Menurut dia, tugas pelayanan publik kepada masyarakat semestinya dapat dilakukan dengan aman, bukan malah menjadi sasaran kekerasan bersenjata.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk bertindak tegas serta mengusut tuntas pihak-pihak yang secara sengaja menghilangkan nyawa warga sipil tak berdosa.
"Usut tuntas siapa pelakunya dan berikan tindakan tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan penembakan," ucapnya.
Mafirion menyoroti ancaman nyata terhadap rasa aman masyarakat sipil di wilayah konflik.
Baca juga: Sosok 3 ASN di Antaranya Kabid Distan Tewas Ditembak, Diadang KKB saat Salurkan Bantuan Pangan
Ia mengingatkan warga maupun abdi negara yang bertugas di sana kerap hidup dalam bayang-bayang teror.
Kondisi ini, kata dia, tidak boleh dinormalisasi. Negara memiliki kewajiban memastikan setiap warganya bisa bekerja, memperoleh pelayanan, dan mengakses pembangunan tanpa rasa takut.
Ia pun mendorong pemerintah agar memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil, di mana pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan pembangunan di Tanah Papua tidak terhenti oleh ancaman kekerasan.
Ketiga korban yang gugur dalam tugas tersebut adalah:
Peristiwa nahas itu terjadi saat rombongan bertolak dari Wamena menuju Kampung Muliama, Distrik Muliama, untuk menyalurkan bantuan pangan serta melakukan peninjauan kegiatan cetak sawah.
Kampung Muliama sendiri berada di kawasan pedalaman pegunungan dengan ketinggian sekitar 1.780 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan yang terdiri dari tiga korban dan delapan orang lainnya diduga diadang oleh kelompok bersenjata.
Berdasarkan pendalaman petugas di lapangan, delapan orang warga asli Papua, termasuk seorang anak kecil, diduga dipisahkan oleh pelaku dari ketiga ASN yang merupakan warga pendatang.
Setelah dipisahkan, ketiga pegawai Dinas Pertanian tersebut langsung menjadi sasaran penembakan hingga tewas di tempat.
Berdasarkan penyelidikan awal, aksi keji ini diduga dilakukan oleh KKB yang berasal dari wilayah Nduga.
Ketiga korban telah dievakuasi ke RSUD Wamena.
Diketahui, Wili Mbuik mengalami luka tembak di pinggang kanan, Aprida Rafi menderita luka tembak pada bagian perut, sementara Drh. Alfan Mehan mengalami luka tembak pada kepala bagian belakang dan tangan kiri.
Terkini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap III Ndugama Derakma kini menebar ancaman di Kota Wamena, Papua Pegunungan.
Ancaman tersebut disampaikan berbarengan dengan klaim penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Rabu (9/9/2026) sore.
Mereka juga menyatakan siap membuka medan peran di Kota Wamena.
"TPNPB Kodap III Ndugama Darakma tidak akan pernah mundur dan siap buka medan perang di Kota Wamena," tulis siaran pers kelompok tersebut, Rabu malam.
Dalam siaran persnya, TPNPB secara terbuka menyatakan tidak akan bergeser dari wilayah Jayawijaya dan mengancam akan membentang area konflik bersenjata di pusat kota.
Mereka juga memberikan imbauan sepihak yang membatasi pergerakan masyarakat di sejumlah akses jalan vital Papua Pegunungan.
Beberapa ruas jalan utama yang menjadi sasaran ultimatum antara lain:
Bahkan, TPNPB menuntut agar seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan di Kota Wamena dihentikan pada jam-jam tertentu.
"Seluruh aktivitas pemerintah di Kota Wamena segera dihentikan dari jam 07.00–15.00 kecuali rumah sakit, sekolah dan seluruh aktivitas yang dijamin oleh hukum humaniter internasional," sebut Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom dalam keterangannya.
Ancaman terhadap jalur transportasi ini dinilai sangat krusial mengingat ruas jalan Wamena–Tiom dan jalan penghubung lainnya merupakan urat nadi utama mobilitas warga, distribusi logistik bahan pokok, serta pelayanan publik di Papua Pegunungan.
Masyarakat diimbau untuk tidak bertindak sendiri, tidak mudah terprovokasi, serta tetap mengacu pada instruksi resmi aparat keamanan dan pemerintah daerah.
