TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA – Penanganan kawasan hulu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dipercepat untuk mengantisipasi banjir susulan dan mencegah aliran material kembali mengancam permukiman serta lahan pertanian warga.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni membangun Sabo Dam Aek Tukka dan Sabo Dam Sigala-gala di Kecamatan Tukka.

Infrastruktur tersebut berfungsi sebagai pengendali aliran air dan sedimen dari kawasan perbukitan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan bencana di Sumatera Utara.

Menurut Tito, penanganan kawasan hulu perlu dipercepat karena sebelumnya pengendapan lumpur telah berdampak pada berbagai fasilitas dan aktivitas masyarakat, mulai dari permukiman, perkantoran, sekolah, rumah ibadah hingga persawahan.

“Penanganan di wilayah hulu ini harus kita percepat. Jangan sampai ketika hujan deras turun, aliran air dan material kembali turun dan berdampak ke masyarakat,” ujar Tito saat meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapanuli Tengah, Kamis (10/9/2026).

Ia menjelaskan Kecamatan Tukka membutuhkan sistem khusus untuk menghadapi curah hujan sekaligus mengendalikan aliran sedimen yang berasal dari kawasan perbukitan.

Karena itu, pembangunan Sabo Dam menjadi salah satu bagian penting dalam sistem perlindungan kawasan tersebut.

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan masing-masing satu Sabo Dam Aek Tukka dan Sabo Dam Sigala-gala. Pembangunan keduanya ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Penguatan sistem pengendalian sedimen akan dilanjutkan pada tahun depan dengan pembangunan dua Sabo Dam tambahan.

Dengan pembangunan tersebut, total terdapat empat Sabo Dam yang akan dibangun khusus di Kecamatan Tukka.

“Setelah itu, tahun depan dibangun lagi dua, jadi totalnya empat, khusus di Kecamatan Tukka ini,” kata Tito.

Pembangunan Sabo Dam juga dilakukan bersamaan dengan normalisasi saluran air dan sungai serta pembangunan dinding penahan atau retaining wall sepanjang 1,6 kilometer.

Rangkaian pembangunan tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan dari aliran air dan material yang berpotensi kembali turun ke wilayah permukiman.

Di saat yang sama, pemerintah tetap melakukan pemulihan rumah warga dan fasilitas pelayanan dasar yang terdampak bencana.

Tito menegaskan, penanganan Tapanuli Tengah tidak dilakukan secara bertahap dengan menunggu satu pekerjaan selesai terlebih dahulu.

Penguatan kawasan hulu, normalisasi sungai, serta pemulihan fasilitas terdampak harus berjalan secara paralel.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko bencana susulan sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di Tapanuli Tengah.