TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menanggapi momen Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan klarifikasi mengenai pidatonya di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, AHY sempat berpidato tentang kekuasaan yang memiliki batas waktu sekaligus merupakan amanah dari rakyat.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY saat memberikan pidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026) lalu.
Ia juga menambahkan bahwa kekuasaan pada dasarnya memiliki sifat datang dan pergi, jabatan memiliki masa tertentu, sementara pemilihan umum berlangsung dalam sebuah siklus.
Namun, menurut AHY, ada satu hal yang tidak mengenal batas waktu, yakni tanggung jawab kepada rakyat.
Empat hari kemudian, suami Annisa Larasati Pohan itu memberikan klarifikasi di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, serta pimpinan partai-partai politik pendukung pemerintahan mengenai pidatonya tersebut.
Kata AHY, pidatonya tersebut bertujuan untuk menyemangati dan mengingatkan para kader Partai Demokrat untuk memahami tanggung jawab partai sebagai bagian koalisi pemerintah.
Terkait klarifikasi AHY, Arifki menilainya sebagai upaya untuk meredam kecurigaan dari internal koalisi dan Prabowo mengenai manuver Partai Demokrat untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.
Ia juga menduga bahwa AHY tidak menyangka jika pidato di peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat tersebut menuai respons yang tinggi.
"Menariknya, ketika di acara puncak Demokrat, Mas AHY mengklarifikasi di hadapan Pak Prabowo. Apakah ini bahwa Mas AHY juga nggak menyangka bahwa respons publik begitu tinggi terhadap isu ini," kata Arifki, ketika menjadi narasumber dalam program Tribunnews On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Jumat (11/9/2026).
"Bahkan mitra koalisi merasa memanfaatkan momentum itu untuk men-smash atau menyerang dari terhadap Partai Demokrat."
"Dan saya rasa klarifikasi yang dimainkan oleh Partai Demokrat ini adalah bentuk bagaimana untuk tidak ada rasa kecurigaan baik itu dari internal koalisi atau mungkin dari Pak Prabowo sendiri bahwa Demokrat main mata lebih awal untuk melihat Pilpres 2029."
Selain itu, Arifki juga menyoroti tema pidato AHY yang juga mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.
Menurut dia, hal tersebut seolah mencerminkan, Partai Demokrat sedang mengobservasi segmen atau kelompok pemilih tertentu yang kritis di Pemilihan Umum atau Pemilu 2029 mendatang.
"Poin yang saya lihat menarik adalah bahwa Demokrat untuk mengambil sisi mengkritisi beberapa kebijakan atau mungkin soal ekonomi dan juga isu-isu lainnya," ucap Arifki.
"Apakah Demokrat lagi membaca ada ceruk elektoral pemilih kritis di luar pemerintahan?"
Arifki juga menilai, pidato AHY mengenai kekuasaan yang ada batas waktunya itu juga menuai beragam tafsir dan spekulasi, meski disampaikan secara normatif.
"Pidato internal Demokrat, kalau kita membaca ini sebagai sebuah spekulasi politik, tentu ada tafsir yang muncul ke publiknya," ucap Arifki.
Kata Arifki, pidato tersebut bisa mengarah ke sindiran kepada pemerintahan saat ini maupun sebelumnya.
Selain itu, tambah dia, pidato AHY seolah mencerminkan upaya untuk curi start mencari peluang jelang Pilpres 2029.
"Pertama, apakah memang bahasa kekuasaan itu ada batasnya dan apakah ini diarahkan kepada pemerintahan hari ini atau mungkin menyindir pemerintahan sebelumnya?"
"Karena kan ini dalam konteks normatif bahwa kekuasaan itu bergantian dan juga akan berubah, dan Mas AHY melihat peluang ini."
"Apakah ini menjadi curi start untuk melihat peluang di 2029? Karena dalam konteks ini menjadi perbincangan menarik karena mendapatkan respons yang cukup tinggi dari mitra koalisi misalnya Golkar, PAN, PDIP pun ikut nimbrung."
Lebih lanjut, Arifki memandang pidato AHY tersebut mengindikasikan bahwa AHY ingin melihat peleburan politik untuk Pemilu 2029, sebab ia juga menyinggung isu lain seperti tertekannya kelas menengah di Indonesia.
"Kalau kita telusuri meskipun pernyataan Mas AHY itu normatif. tapi secara politik bahwa ini bisa dikatakan bahwa Mas AHY tanda-tandanya ingin menekankan bahwa ada ruang untuk melihat fusi politik di 2029," papar Arifki.
"Karena kan yang ditekankan oleh Mas AHY kan bukan soal hanya kekuasaan ada batasnya, tapi juga menyinggung soal kelas menengah ekonomi tertekan dan lainnya, bahkan ASN dan juga TNI, ini menjadi sebuah sikap yang diambil oleh Partai Demokrat di pidato Mas AHY tersebut."
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklarifikasi pidatonya yang menyebut bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, melainkan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh AHY di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, serta pimpinan partai-partai politik pendukung pemerintahan pada acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
"Empat hari yang lalu, Bapak Presiden, sebagai bagian dari refleksi dan kontemplasi di HUT partai, saya menyampaikan pidato politik. Maksudnya sederhana, kami ingin menyemangati kader," kata AHY dalam pidatonya.
AHY menjelaskan pidatonya beberapa hari lalu semata-mata bertujuan untuk meneguhkan kembali nilai-nilai serta jati diri perjuangan Partai Demokrat.
Selain itu, ia ingin memastikan seluruh kader Demokrat memahami tanggung jawab besar yang diemban partai saat ini sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski demikian, AHY merasa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut secara langsung agar pernyataannya terkait kekuasaan tidak dimaknai di luar konteks.
"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempertegas isi dari pidato politik tersebut. Karena saya khawatir ada yang salah tafsir," ujar AHY.
Di hadapan Prabowo dan tamu undangan, AHY menegaskan komitmen penuh Partai Demokrat terhadap pemerintahan.
Ia memastikan tidak ada tujuan lain dari partai berlambang mercy tersebut selain mengawal pemerintahan hingga tuntas.
"Posisi Demokrat jelas. Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain, selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, AHY memaparkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda negara akan membawa dampak luas bagi seluruh elemen bangsa, bukan hanya bagi elite politik atau kelompok tertentu.
"Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan, yang berhasil bukan hanya presiden," tutur AHY.
"Bukan hanya kabinet. Bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan, tapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Rizki A./Fersianus Waku)
