TRIBUN-MEDAN.com - Kasus dugaan keracunan setelah konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik.
Sejumlah kejadian dilaporkan terjadi di berbagai daerah dan memunculkan tuntutan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai penghentian sementara atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah belum cukup untuk mengatasi persoalan.
SPPG merupakan unit yang menjalankan pelayanan penyediaan makanan dalam program MBG.
Menurut Fernando, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, bukan hanya menghentikan sementara operasional SPPG yang dianggap bermasalah.
Ia juga menilai pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program tersebut.
"Saya kira tidak cukup hanya sekedar apa suspend atau menghentikan sementara terkait dengan apa ya kerja sama dengan SPPG."
"Tetapi saya melihatkan di sini tidak ada keseriusan pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo Subianto melihat terkait dengan persoalan-persoalan pengelolaan MBG," kata Fernando Emas dalam Program 'On Focus' dari Studio Tribunnews Solo di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026).
Fernando lantas menyinggung sikap Prabowo yang selalu menilai masalah keracunan MBG ini sebagai respons alami tubuh secara individu.
Bagi Fernando, sikap Prabowo itu merupakan sebuah kekeliruan dan terkesan meremehkan masalah keracunan MBG ini.
Sikap meremehkan masalah itu juga dinilai Fernando tidak pantas dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto.
"Karena apa? Berulang kali kan Pak Prabowo menganggap kecil persoalan ini. Misalnya hanya sekian persen, jadi tidak tidak menganggap apa ya serius orang yang mengalami keracunan terkait dengan hal itu."
"Terus kemudian yang terakhir hal yang biasa misalnya, karena ada respons masing-masing orang, terkait dengan makanan yang dianggap tidak biasa diterima oleh tubuh. Ini kan sebenarnya tidak tepat tidak pantas dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto," tegas Fernando.
Sebagai informasi, berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan, sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga September 2026, tercatat sekitar 50.000 orang mengalami keracunan yang berkaitan dengan program tersebut di 36 provinsi.
Khusus sepanjang 2026, sejumlah kasus keracunan MBG kembali terjadi di berbagai daerah.
Salah satu kasus dengan jumlah korban terbanyak terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Lebih dari 800 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.
Tanggapan Presiden Prabowo Subianto terkait kasus keracunan MBG kini kembali jadi sorotan publik.
Sebelumnya, Prabowo sempat menyebut bahwa keluhan sakit perut yang muncul setelah mengonsumsi makanan sebagai sesuatu yang umum terjadi.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 17 November 2025.
Kala itu, Prabowo menanggapi laporan adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap MBG.
“Dari sekian juta ada kekurangan, ada yang mereka bilang keracunan, ya namanya sakit perut biasa sebetulnya,” kata Prabowo, dilansir WartaKotalive.com.
Prabowo lantas membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman sehari-hari ketika seseorang mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan.
“Makan di warung sering. Saya makan di rumah saja sering salah makan, kadang-kadang kurang cuci tangan,” ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo itu kemudian memicu perdebatan, terlebih saat program MBG menjadi perhatian publik imbas kasus keracunan.
Meski demikian, dalam kesempatan tersebut Prabowo tetap mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mengabaikan laporan mengenai gangguan kesehatan penerima MBG.
Prabowo juga menegaskan pemerintah mengambil tanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG.
“Tapi kita tanggung jawab,” kata Prabowo.
Presiden juga meminta agar pelaksanaan MBG diperketat sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Ia menekankan pentingnya persiapan dan pengawasan, mengingat program tersebut menggunakan uang negara dan menyasar masyarakat dalam jumlah besar.
“Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras, kita minta semua prosedur yang perlu diambil harus diambil,” ujar Prabowo.
(*/Tribun-medan.com)
