Data NPWP Bocor Dinilai Jadi Alarm Keras Buat Pemerintah Benahi Keamanan Siber
kumparanNEWS September 20, 2024 12:20 PM
Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, terjadi kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menyoroti hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mendesak pemerintah agar serius menangani kasus peretasan tersebut dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat sesegera mungkin.
"Ini sudah terjadi yang kesekian kalinya, dan harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi," ujar Sukamta dalam keterangannya, Jumat (20/9).
Sampel kebocoran data tersebut menyasar beberapa tokoh publik, bahkan NPWP presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani juga ikut diduga bocor. Sukamta menilai, kebocoran data yang terjadi terus menerus dalam kurun waktu berdekatan ini tidak boleh berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi saja seperti sebelumnya.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
"Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk di sektor pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.
“Perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis," lanjutnya.
Lebih lanjut, politikus PKS ini juga menyebut serangan siber kali ini jauh lebih serius karena menyasar data presiden hingga menteri. Ia juga meminta agar pemerintah memberikan penjelasan detail kepada masyarakat agar masyarakat bisa merasa aman.
Dorong Bentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi
Sukamta juga mendorong agar segera dibentuk otoritas perlindungan data pribadi. Menurutnya, hal tersebut juga telah diatur dalam UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Saya sudah berulang kali menyampaikan untuk segera keluarkan aturan pembentukan lembaga PDP. Banyaknya kasus kebocoran data yang bahkan penegakan hukumnya pun jarang ada kejelasan menunjukkan Indonesia sudah sangat membutuhkan lembaga perlindungan data,” tegas Sukamta.
"Teknologi terus berkembang, dan kita harus bisa mengikuti perkembangan tersebut agar sistem kita tidak mudah diretas. Salah satunya dengan merekrut tenaga IT yang berkompeten. Jangan asal comot sebagai formalitas saja,” lanjutnya.
Sebelumnya, isu enam juta kebocoran data NPWP ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal.
Bjorka diduga membocorkan dan menjual setidaknya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Breach Forums. Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya milik Presiden Jokowi dan kedua putranya Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dirinya sudah meminta kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap masalah ini.
"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya usai Rapat paripurna DPR RI RUU APBN 2025, Kamis (19/9).
