POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi pendekatan persuasif yang dilakukan aparat keamanan hingga akhirnya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, dibebaskan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua pimpinan Egianus Kogoya. Pendekatan persuasif diharapkan terus dilakukan untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif di Papua.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, lewat keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2024), mengatakan, Komnas HAM menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dibebaskannya pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, yang disandera pihak kelompok sipil bersenjata di Papua.

Pembebasan tersebut diinformasikan berjalan lancar dan tidak menggunakan pendekatan keamanan apa pun. Menurut dia, pendekatan persuasif yang dilakukan aparat mampu mencegah jatuhnya korban jiwa sekaligus menjaga keselamatan pilot.

Momentum dorong perlindungan

Oleh karena itu, Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Satgas Operasi Damai Cartenz dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Termasuk para tokoh agama, gereja, adat, dan pihak keluarga yang memberikan kontribusi pada proses dilepaskannya pilot Susi Air itu.

”Komnas HAM berharap pembebasan ini merupakan momentum yang baik untuk mendorong situasi HAM yang lebih kondusif di Papua dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil dalam kondisi apa pun,” kata Atnike.

Lebih jauh, Komnas HAM mengingatkan para pihak untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan prinsip-prinsip HAM. Peristiwa dibebaskannya pilot Susi Air itu hendaknya menjadi pelajaran penting yang akan memperkaya pengalaman dan cara pandang dalam membangun Papua.

Sebelumnya, pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens, berhasil dibebaskan setelah sekitar 1,5 tahun disandera di Papua oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Philip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, dan langsung diterbangkan menuju Markas Komando Brimob Batalyon B/Timika.

Melalui keterangan tertulis Mabes Polri yang diterima Kompas, Sabtu (21/9/2024), Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigadir Jenderal (Pol) Faizal Ramadhani menyatakan bahwa Philip dibebaskan oleh Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 yang terdiri atas personel gabungan TNI-Polri. Pembebasan itu dilakukan dengan pendekatan lunak (soft approach).

”Ya, benar, kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa, baik dari aparat, masyarakat sipil, dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri,” kata Faizal.

Adapun proses pembebasan Philip, menurut Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, dilakukan dengan dijemput oleh tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga. Philip, selanjutnya, langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika.

”Ya, benar sekali, hari ini kami berhasil menjemput Philip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika,” ujar Bayu.

Presiden Joko Widodo menyebut ada proses negosiasi yang sangat panjang hingga akhirnya Mehrtens dibebaskan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua pimpinan Egianus Kogoya. Negosiasi yang panjang dilakukan dengan penuh kesabaran tanpa tindakan represif.

”Ini, kan, proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu.

Namun, Presiden enggan mengungkap proses diplomasi yang dilakukan Indonesia kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua pimpinan Egianus Kogoya. Yang pasti, Presiden memberikan apresiasi kepada TNI-Polri yang terus melakukan pendekatan selama 1,5 tahun hingga pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu dibebaskan.

Lebih jauh, Presiden mengingatkan agar berbagai kegiatan di Papua didampingi oleh aparat keamanan. Dalam membangun infrastruktur jalan, jembatan, ataupun pilot yang membawa logistik, sebaiknya semua mendapat pengawalan dari aparat TNI/Polri. Hal ini untuk menjamin keamanan dari berbagai aktivitas yang dilakukan di Papua.

”Membangun jembatan juga harus ditunggui oleh aparat keamanan sehingga semua berjalan dengan baik dan tidak ada lagi peristiwa penyanderaan seperti ini,” ucap Presiden. (kompas.id)