TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo telah menyampaikan hasil kajian dan pemetaan terkait potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hasil pemetaannya disebut sebagai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Anggota Bawaslu Kulon Progo, Isnaini, mengatakan IKP untuk Pilkada 2024 di Kulon Progo terbilang rendah. Hasil tersebut mengacu pada 4 dimensi yang menjadi indikator kajian.

"4 dimensi ini mengacu pada regulasi dari Bawaslu RI," jelasnya pada Minggu (22/09/2024).

4 dimensinya adalah Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, dan Partisipasi.

Isnaini juga menyebut data dari pelaksanaan Pemilu 2024 juga menjadi acuan dalam memetakan potensi kerawanan di Pilkada 2024.

Ia tak menampik ada sejumlah dinamika yang terjadi saat Pemilu 2024 di Kulon Progo kemarin.

Seperti adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), hingga sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

"Berbagai dinamika tersebut merupakan kerawanan, tapi tetap saja tingkatnya rendah," ujar Isnaini.

Ia pun menyebut potensi kerawanan di Pilkada 2024 cenderung lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2024.

Salah satunya dari situasi Sosial Politik, yang melihat bagaimana keamanan dari pelaksanaan pemilu.

Meski begitu Isnaini optimistis potensi kerawanan tersebut bisa diminimalisir.

Antara lain dengan meningkatkan pengawasan hingga menyiapkan berbagai langkah antisipasi.

"Yang jelas berbagai kerawanan tersebut akan menjadi perhatian kami," katanya.

Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto mengatakan IKP yang telah disampaikan bisa berubah sesuai dinamika Pilkada 2024.

Apalagi ada sejumlah tahapan yang masih dan akan segera berjalan.

Sebagai antisipasi, pihaknya akan memperkuat komunikasi secara intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

Begitu juga dengan para peserta dari Pilkada 2024.

"Kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo untuk memastikan kelancaran dari Pilkada 2024," kata Marwanto.(*)