Populer: Imbas Deflasi ke UMP; Dampak Konflik Timur Tengah ke APBN
kumparanBISNIS October 05, 2024 07:20 AM
Deflasi yang juga memiliki dampak ke Upah Minimum Kabupaten (UMK)/Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi salah satu berita yang ramai dibaca pada Jumat (4/10).
Selain itu, penjelasan mengenai dampak konflik di Timur Tengah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi salah satu berita yang banyak di baca di kumparanBisnis. Simak rangkumannya.
Imbas Deflasi ke UMP
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar UMK/UMP naik 8 sampai 10 persen. Hal ini menurut Said Iqbal dapat mengurangi kesenjangan upah di beberapa daerah.
“Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8 persen. Namun, KSPI mengusulkan penambahan 2 persen sehingga kenaikannya menjadi 10 persen untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Said Iqbal melalui keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (28/9).
Iqbal juga menyebut selama lima tahun terakhir tidak ada kenaikan UMK/UMP. Hal ini menurutnya berdampak pada penurunan daya beli buruh.
Dalam catatan kumparan, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pihaknya masih menunggu data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung kenaikan upah di 2025.
Mengenai deflasi akibat menurunnya daya beli, (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan tentang fenomena deflasi lima bulan beruntun. Di tahun ini, deflasi didorong oleh faktor penurunan harga, terutama dari sisi penawaran atau supply side.
Dampak Konflik Timur Tengah ke APBN
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyebut Indonesia harus waspada terhadap potensi shock atau guncangan yang datang tiba-tiba seiring meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah.
Dalam konteks konflik Timur Tengah yang tengah berlangsung, Febrio memastikan Kemenkeu selalu menyiapkan strategi untuk mengantisipasi dampak dari gejolak global tersebut.
"Makanya APBN kita itu, kita selalu sebut istilahnya shock absorber," kata Febrio kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jumat (4/10).
Menurutnya, APBN sudah dirancang untuk dapat meredam dampak guncangan global, terutama yang berpotensi mempengaruhi masyarakat luas. Ia juga menyebut dampak konflik Timur Tengah terhadap APBN 2024 relatif aman, mengingat beberapa indikator perekonomian menunjukkan perbaikan.
