Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Munculnya pengumuman pembukaan lelang jabatan atau open bidding jabatan Sekda Kuningan, sontak menjadi perhatian masyarakat Kuningan.

Pasalnya, pelaksanaan open bidding ini dilakukan di masa menghadapi Pilkada Kuningan 2024. 

"Harapan kami, untuk pelaksanaan open bidding bisa dibatalkan. Demi kondusivitas lingkungan penyelengara negara," kata Nurdin yang juga aktivis sosial lingkungan Kuningan, Senin (7/10/2024). 

Alasan lain, kata Nurdin, bahwa pelaksanaan open bidding jelas kental dengan nilai politis.  

Sebab, suatu kegiatan berbau politis ini akan berdampak pada lingkungan sosial penyelengara negara di daerah. 

"Saya kira semua orang pasti tahu. Open bidding itu memiliki muatan politik yang biasa terjadi di tubuh penyelenggara pemerintah. Jadi, apakah bisa pelaksanaan menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan kerja sebagai pelayan masyarakat," katanya. 

Kabar mengenai open bidding pejabat di Pemkab Kuningan menarik perhatian publik.

Mengenai hal ini Pj Bupati Kuningan H Iip Hidajat memberikan penjelasan.

Ia mengungkapkan ada alasan penting dan krusial mengenai open bidding pejabat, termasuk di posisi Sekda.

Karenanya ia tetap akan segera melakukan open bidding dalam memenuhi kebutuhan struktural pemerintah Kabupaten Kuningan.

"Ada 50 kekosongan jabatan di pemerintahan Kuningan," katanya kepada Tribuncirebon.com, Jumat (4/10/2024).

Dari lima puluh kekosongan jabatan tersebut, ada yang menjadi prioritas Iip Hidajat.

"Saya memprioritaskan (posisi) Sekda dahulu, Kang," kata Iip.

Alasan pelaksanaan open bidding, kata Iip Hidajat, ini untuk menyelematkan Kuningan.

Sebab, komposisi Pj Sekda Kuningan setiap tiga bulan sekali itu harus dievaluasi.

Dan kegiatan evaluasi Pj Sekda Kuningan yang kedua itu jatuh pada tanggal 9 Februari 2025. 

"Jadi begini Kang, kan, jabatan Pj Sekda setiap 3 bulan sekali itu harus dievaluasi."

"Nah, tahap evaluasi kedua itu jatuh pada tanggal 9 Februari 2025 dan pada tanggal 10 Februari itu agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih."

"Jadi, saya gunakan kewenangan untuk menyelematkan Kuningan," kata Iip kepada Tribun. 

Kemudian, Iip mengaku rencana pelaksanaan open bidding ini berdasar juga setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. 

"Sebagai Pj Bupati saya itu punya kewenangan."

"Nah, untuk kewenangan open bidding ini setelah sebelumnya komunikasi dengan Dirjen Menteri Dalam Negeri dan ini diketahui para kepala SKPD," katanya.