Pertanyaan retoris “Mengapa harus korupsi?” sering muncul sebagai refleksi kritis terhadap dilema moral yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, masyarakat diajarkan bahwa korupsi adalah tindakan yang salah secara etika dan melanggar hukum. Namun, di sisi lain, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukannya.
Dilema ini semakin rumit ketika individu dihadapkan pada situasi yang tampaknya tidak memiliki alternatif yang lebih etis. Misalnya, seorang pejabat mungkin merasa tertekan untuk menerima suap guna menutupi biaya hidup yang tinggi, atau seorang pelaku usaha merasa perlu memberikan gratifikasi untuk mendapatkan kontrak proyek. Dalam lingkungan seperti ini, korupsi seolah menjadi “jalan pintas” untuk bertahan atau mencapai kesuksesan.
Refleksi atas dilema ini penting untuk memahami mengapa korupsi begitu sulit diberantas. Meskipun korupsi jelas merugikan masyarakat luas, kenyataan bahwa banyak orang melihatnya sebagai solusi atas masalah pribadi menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih komprehensif dalam memerangi korupsi.
Alasan pragmatis di balik korupsi
Alasan pragmatis sering kali menjadi pendorong utama di balik tindakan korupsi. Banyak individu terjebak dalam praktik ini karena alasan-alasan yang dianggap rasional untuk memenuhi kebutuhan atau menghadapi tekanan hidup. Salah satu alasan paling umum adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Biaya hidup yang tinggi, tanggung jawab keluarga, dan kebutuhan mendesak lainnya sering membuat seseorang merasa bahwa menerima suap atau menyalahgunakan wewenang adalah cara cepat untuk memperoleh uang tambahan.
Selain itu, biaya politik yang tinggi juga menjadi alasan pragmatis bagi pejabat publik. Bagi mereka yang ingin terpilih atau mempertahankan jabatan, biaya kampanye dan "balas jasa" kepada pendukung memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam situasi seperti ini, korupsi dianggap sebagai cara untuk menutup biaya tersebut, bahkan meski mereka menyadari risikonya.
Lingkungan sosial yang permisif terhadap korupsi juga memperkuat alasan pragmatis ini. Ketika korupsi dianggap sebagai praktik yang “biasa” di lingkungan tertentu, individu cenderung merasa bahwa melakukannya adalah hal yang wajar untuk menyesuaikan diri. Kondisi ini menunjukkan bagaimana alasan pragmatis sering kali mengalahkan pertimbangan moral, terutama ketika seseorang merasa bahwa tanpa korupsi, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan atau mempertahankan posisinya.
Faktor internal dan psikologis
Faktor internal dan psikologis sering menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam korupsi. Salah satu faktor utama adalah keserakahan, di mana individu merasa tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki dan terus menginginkan lebih. Keserakahan ini mendorong seseorang untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum, meskipun mereka tahu bahwa tindakannya melanggar hukum dan norma etika.
Selain itu, ambisi pribadi yang berlebihan juga dapat memicu perilaku koruptif. Keinginan untuk cepat mencapai kesuksesan atau posisi tertentu sering kali membuat individu mengambil jalan pintas, termasuk melalui korupsi. Ambisi ini membuat seseorang mengabaikan norma dan aturan demi memenuhi tujuannya.
Kurangnya integritas dan kesadaran etis juga menjadi faktor psikologis yang signifikan. Individu yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab cenderung lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan penyelewengan. Kurangnya rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan korupsi menandakan bahwa nilai moral tidak menjadi landasan dalam pengambilan keputusan mereka.
Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana seseorang merasa “benar” atau “tidak masalah” melakukan korupsi, terutama jika mereka tidak melihat langsung dampak negatifnya terhadap masyarakat luas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penanaman nilai-nilai etis dalam pencegahan korupsi.
Faktor eksternal yang memicu korupsi
Korupsi sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang ada di sekitar individu, terutama yang berkaitan dengan lingkungan sosial, politik, dan kelembagaan. Salah satu faktor eksternal yang signifikan adalah lemahnya sistem pengawasan. Ketika pengawasan tidak berjalan efektif, individu merasa memiliki peluang untuk melakukan korupsi atau menyalahgunakan wewenang tanpa takut ketahuan.
Kondisi sosial yang permisif terhadap korupsi juga menjadi pendorong. Dalam lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai praktik yang "normal" atau "sudah biasa", tekanan sosial justru membuat individu merasa perlu ikut serta untuk mendapatkan keuntungan.
Kesenjangan sosial dan ekonomi juga memicu korupsi. Ketika masyarakat melihat bahwa hanya mereka yang berkuasa atau memiliki koneksi yang dapat hidup sejahtera, muncul rasa ketidakadilan yang membuat korupsi dianggap sebagai cara untuk “menyeimbangkan” keadaan.
Dampak jangka panjang korupsi bagi individu dan masyarakat
Korupsi memiliki dampak jangka panjang yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, korupsi dapat menghancurkan karier dan reputasi. Seseorang yang terlibat dalam kasus korupsi berisiko kehilangan pekerjaannya, dijatuhi hukuman penjara, dan diasingkan dari lingkungan sosialnya. Bahkan setelah menjalani hukuman, sulit bagi individu tersebut untuk memulihkan kepercayaan publik atau mendapatkan pekerjaan baru. Korupsi meninggalkan stigma sosial yang bertahan lama, yang seringkali juga berdampak negatif pada keluarga mereka.
Di tingkat masyarakat, korupsi menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan layanan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat dan aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara untuk berfungsi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, rendahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi, dan bahkan konflik sosial.
Korupsi juga memiliki dampak ekonomi yang merusak, seperti menghambat investasi, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan memperlebar kesenjangan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan sering kali disalahgunakan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Dampak ini menciptakan siklus ketidakadilan dan kemiskinan yang sulit diputus, membuat korupsi menjadi ancaman serius bagi perkembangan dan kesejahteraan suatu bangsa.
Renungan dan ajakan untuk berubah
Pertanyaan “Mengapa harus korupsi?” seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita semua. Meskipun alasan-alasan pragmatis sering dikemukakan, seperti tekanan ekonomi atau budaya yang mendukung, korupsi tidak pernah benar-benar membawa kebaikan jangka panjang. Korupsi merusak tatanan sosial, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan merampas hak orang banyak untuk hidup dalam lingkungan yang adil dan sejahtera. Setiap individu yang memilih untuk korupsi mungkin merasa mendapat keuntungan sesaat, namun pada akhirnya, mereka turut merusak fondasi moral dan etika masyarakat.
Ajakan untuk berubah menjadi lebih penting dari sebelumnya. Perubahan ini bukan hanya tentang tidak lagi menerima atau memberi suap, tetapi tentang membangun integritas pribadi dan menolak kompromi terhadap nilai-nilai kejujuran. Perubahan harus dimulai dari kesadaran individu untuk menolak godaan-godaan kecil yang bisa mengarah pada korupsi besar. Pendidikan etika dan integritas, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat kerja, menjadi langkah awal yang penting.
Sebagai bagian dari masyarakat, kita bisa berperan aktif dengan mendorong transparansi, mendukung pemimpin yang berintegritas, dan berani melaporkan praktik korupsi. Jika setiap orang melakukan bagian mereka, maka harapan untuk mewujudkan lingkungan bebas korupsi bukanlah mimpi semata, melainkan suatu kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama.
***
Feradis, Perencana Ahli Madya pada Bappedalitbang Provinsi Riau.
