Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

INSTITUSI atau kelembagaan memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peran kelembagaan dalam menciptakan kebijakan yang adil, efektif, dan inklusif menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di berbagai negara sering kali dapat ditelusuri dari kelemahan kelembagaan yang mereka miliki. Negara-negara dengan institusi yang lebih baik cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil dan merata, sementara negara dengan kelembagaan lemah cenderung mengalami ketimpangan yang lebih besar, baik secara ekonomi maupun sosial.

Penerima Nobel Ekonomi seperti Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson telah berkontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang hubungan antara kelembagaan dan kemakmuran. Para ilmuan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara dengan kelembagaan yang inklusif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sedangkan negara dengan kelembagaan ekstraktif hanya menguntungkan segelintir elit dan cenderung memperburuk ketimpangan.

Acemoglu dan Robinson – melalui karya mereka “Why Nations Fail” – menegaskan bahwa perbedaan dalam kualitas institusi adalah faktor utama yang menjelaskan perbedaan besar dalam kekayaan antar negara. Selain perbedaan antar negara, kelembagaan juga berperan dalam menjelaskan ketimpangan antar daerah dalam satu negara.

Daerah yang memiliki institusi lokal yang lebih matang dan transparan cenderung mengalami perkembangan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan dengan daerah yang kelembagaannya lemah atau korup. Sebagai contoh, institusi yang inklusif di Polandia setelah jatuhnya komunisme memungkinkan pertumbuhan yang pesat, sementara Ukraina yang terjebak dalam korupsi dan kelembagaan kleptokrasi mengalami stagnasi. Ini menunjukkan bahwa reformasi institusi menjadi langkah krusial dalam mengatasi ketimpangan di berbagai level

Peran Kelembagaan dalam Menjelaskan Ketimpangan

Kematangan kelembagaan memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas peran institusi dalam desain, implementasi, dan pemantauan kebijakan. Pada konteks ini, Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson – para penerima Hadiah Nobel Ekonomi – menyoroti bahwa institusi yang matang adalah kunci untuk merancang kebijakan yang baik.

Institusi yang kuat tidak hanya membantu menciptakan kebijakan yang tepat guna, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan efektif serta dimonitor dampaknya untuk perbaikan berkelanjutan. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah dapat menyebabkan kebijakan yang buruk dan implementasi yang tidak efisien.

Selain itu, kematangan kelembagaan juga memengaruhi cara negara dalam mengelola tantangan yang muncul selama proses implementasi kebijakan. Para penerima Nobel menunjukkan bahwa negara-negara dengan institusi yang matang mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial, serta mampu memantau dampak kebijakan dengan lebih baik. Sebagai contoh, negara-negara seperti Polandia berhasil tumbuh pesat setelah era komunisme karena berhasil membangun kelembagaan yang kuat dan inklusif, berbeda dengan Ukraina yang terjebak dalam kelembagaan yang korup dan tidak efektif.

Begitu juga sentralisasi di China sering kali menjadi contoh sukses dari kebijakan sentralistik yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan per kapita. Pasalnya, China telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang pesat, namun hal ini tidak datang dengan cepat atau instan. Koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lapisan pemerintahan dan sektor publik serta swasta telah berlangsung selama ratusan tahun.

Sentralisasi yang berjalan sukses di China merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan adaptasi, inovasi, dan pembelajaran dari kesalahan masa lalu. China memiliki sejarah panjang dalam membangun koordinasi antara pusat dan daerah serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Keberhasilan ekonomi China bukanlah hasil dari kebijakan sentralisasi yang diterapkan secara mendadak, tetapi dari proses koordinasi yang telah terjalin dan matang sejak zaman kekaisaran.

Berdasarkan pandangan para penerima Nobel tersebut, meniru model sentralisasi China tanpa memperhitungkan proses historis yang mendukungnya adalah tindakan yang berisiko. Banyak negara yang mencoba menerapkan model sentralistik dengan cepat justru berakhir dengan kegagalan. Tak sedikit negara-negara yang belum memiliki struktur kelembagaan yang matang sering kali terbukti terjebak dalam korupsi dan konflik internal saat mencoba mengadopsi sistem sentralistik tanpa proses koordinasi yang baik.

Oleh karenanya, penting untuk memahami bahwa keberhasilan China bukan semata-mata karena sentralisasi, melainkan hasil dari kelembagaan yang matang dan kuat. Artinya, negara-negara lain tidak bisa serta merta meniru model China hanya dengan menerapkan kebijakan sentralistik.

Negara perlu membangun koordinasi dan kolaborasi di semua tingkatan pemerintahan dan memastikan bahwa kelembagaan negara tersebut telah cukup kuat untuk mendukung kebijakan tersebut. Seperti yang diingatkan oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson bahwa keberhasilan dalam mengadopsi kebijakan sentralistik memerlukan proses panjang yang melibatkan pembangunan institusi yang inklusif dan kuat.

Kepemimpinan Berbasis Norma dan Nilai

Kepemimpinan yang berbasis pada norma dan nilai-nilai yang baik memainkan peran penting dalam menciptakan kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan mengurangi kecurigaan terhadap pemimpin dan lembaga yang ada. Menurut Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson, salah satu kunci keberhasilan institusi dalam suatu negara adalah adanya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai yang adil, transparan, dan inklusif.

Tatkala kepemimpinan tersebut mampu menunjukkan komitmen terhadap norma-norma baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada akhirnya membuat implementasi kebijakan menjadi lebih efektif. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai tidak hanya menciptakan legitimasi bagi pemerintah, tetapi juga mengurangi resistensi dan kecurigaan dari masyarakat.

Acemoglu dan Robinson menyoroti bahwa di negara-negara dengan institusi ekstraktif, di mana kepemimpinan seringkali berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, masyarakat cenderung curiga dan tidak percaya terhadap kebijakan yang diterapkan. Sebaliknya, di negara-negara dengan institusi yang inklusif dan kepemimpinan yang bertanggung jawab, masyarakat lebih terbuka untuk mendukung kebijakan pemerintah karena adanya keyakinan bahwa kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan umum.

Kepemimpinan yang berlandaskan norma dan nilai dapat membantu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa ketika pemimpin mampu membangun institusi yang inklusif dan transparan, maka para pemimpin tersebut mutlak secara efektif dapat mencegah korupsi dan memastikan bahwa sumber daya digunakan semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhasil, dalam jangka panjang pun akan tercipta stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi kesenjangan.

Pada intinya, kepemimpinan yang berbasis pada norma dan nilai-nilai baik tidak hanya membangun kepercayaan publik, melainkan juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberhasilan kebijakan dan stabilitas sosial. Kepemimpinan yang beretika dipastikan akan mampu mewujudkan institusi yang inklusif dan efektif. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Semoga.