Oleh Mericio Juvinal dos Reis Akara Rheinahard Sirait

POS-KUPANG.COM - Timor Leste berada di ambang revolusi digital dengan hadirnya kabel bawah laut yang menjanjikan akses internet yang lebih cepat dan lebih terjangkau.

Saat ini, hanya 44,3 persen penduduk Timor Leste yang menikmati konektivitas internet, menurut DataReportal.com, dengan kecepatan yang mendominasi – rata-rata 4,85 Mbps untuk seluler dan 6,10 Mbps untuk broadband.

Layanan internet di Timor Leste tidak hanya lambat dan tidak dapat diandalkan, namun juga sangat mahal, karena banyak warga negara - banyak yang hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari - menghabiskan hingga $1 setiap hari untuk mengaksesnya.

Hal ini menempatkan TimorLeste di antara negara-negara dengan layanan internet paling lambat dan termahal secara global.

Pemerintah Timor Leste memprioritaskan kabel bawah laut sebagai komponen penting dalam strategi broadband mereka yang lebih luas.

Pada bulan Mei 2022, sebuah perjanjian diresmikan antara Timor Leste dan Australia untuk membangun kabel bawah laut, yang diharapkan dapat beroperasi pada bulan April 2025.

Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengantisipasi bahwa biaya internet dapat turun hingga setengahnya, sehingga meningkatkan kecepatan secara signifikan melalui koneksi langsung ke jaringan internasional.

Namun optimisme ini diredam oleh kekhawatiran bahwa peningkatan konektivitas saja tidak akan mengatasi tantangan infrastruktur digital yang lebih besar yang dihadapi Timor-Leste.

Pasar Timor Leste relatif kecil untuk dibagi oleh para penyedia layanan internet, yang berarti bahwa dukungan pemerintah masih penting untuk meningkatkan infrastruktur dan mengatur industri ini secara efektif.

Memastikan layanan yang andal memerlukan rencana pemeliharaan yang komprehensif, manajemen gangguan, dan protokol keamanan yang kuat – fungsi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan swasta.

Namun, peningkatan konektivitas dapat menstimulasi perekonomian, khususnya melalui e-commerce dan kewirausahaan digital, yang didorong oleh populasi generasi muda Timor Leste.

Pemerintah Timor Leste juga telah memperkenalkan kerangka hukum baru untuk e-commerce dan tanda tangan elektronik, yang mulai berlaku pada bulan Agustus, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Undang-undang ini juga melarang pesan komersial yang tidak diminta. Bisnis harus memastikan situs web mereka mematuhi persyaratan, menerapkan sistem pembayaran yang aman, dan melatih staf mengenai persyaratan baru.

Namun ketergantungan negara ini pada uang tunai menimbulkan tantangan yang besar. Survei Dana Pembangunan Modal PBB pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa perekonomian berbasis uang tunai di Timor Leste menghambat pertumbuhan layanan digital, khususnya e-commerce. Hal ini juga menghambat para pembuat konten lokal.

Abrão Monteiro dari Komunitas Youtuber Timor Leste menjelaskan perjuangan untuk memonetisasi karya di platform media sosial karena kurangnya pengakuan terhadap Timor Leste oleh jaringan-jaringan utama, sehingga membuatnya bergantung pada rekan-rekannya di negara-negara seperti Indonesia, Inggris, dan Korea Selatan untuk perolehan pendapatan.

Pelayanan pemerintah siap untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan akses internet, dengan rencana untuk memperluas e-governance.

Terdapat tujuan ambisius untuk menyederhanakan layanan seperti pengajuan pajak, catatan publik, dan informasi layanan kesehatan, yang bertujuan untuk efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik.

Namun tujuan tersebut harus mengatasi kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, yang terus menghambat pembentukan sistem tata kelola digital yang benar-benar terintegrasi.

Potensi e-governance untuk merevolusi penyediaan layanan publik di Timor Leste sangat besar, namun penerapan praktisnya menghadapi banyak rintangan.

Contohnya dapat dilihat pada sektor layanan kesehatan, dimana peningkatan konektivitas dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan. Saat ini, digitalisasi dalam layanan kesehatan sebagian besar terbatas pada tugas-tugas administratif, sehingga membatasi dampak keseluruhannya terhadap pemberian layanan.

Ketiadaan sistem rekam medis nasional mengganggu kesinambungan pelayanan dan menurunkan kualitas pengobatan.

Meskipun telemedis dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil, investasi besar pada infrastruktur kesehatan sangat penting untuk sepenuhnya mewujudkan potensi ini.

Keamanan siber juga merupakan ancaman penting. Terdapat kebutuhan akan kerangka keamanan siber yang komprehensif dan peraturan privasi data yang jelas untuk melindungi warga negara dan institusi dari potensi kerentanan.

Meskipun banyak anak muda yang semakin aktif secara online, kesadaran mereka akan hak-hak digital – termasuk privasi, keamanan, dan kebebasan berekspresi – masih terbatas, seperti yang disoroti oleh survei Asia Foundation mengenai generasi muda Timor-Leste pada tahun 2022. Dengan kurangnya “literasi digital” dan meningkatnya platform streaming non-jurnalistik, masyarakat menghadapi risiko besar misinformasi, penipuan online, dan eksploitasi privasi.

Hadirnya kabel bawah laut menandai sebuah langkah maju yang signifikan, namun hal ini bukan satu-satunya obat mujarab bagi semua tantangan digital di Timor-Leste. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan sangat penting untuk menutup kesenjangan ini, untuk memastikan bahwa transformasi digital Timor-Leste mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. (lowyinstitute.org)