Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan permasalahan yang dihadapi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan isu serius yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam kaitannya dengan dampak sosial dan ekonomi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI saat melakukan tinjauan di PT Sritex pada Kamis (7/11/2024).

Tinjauan tersebut membahas kondisi PT Sritex saat ini.

Komisi VII DPR RI secara umum mendukung penuh upaya dari pemerintah untuk membantu PT Sritex untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi.

"Jadi paparan yang disampaikan oleh perwakilan fraksi-fraksi tadi itu kan semuanya mendukung, tidak ada satu partai pun yang tidak mendukung," kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Komisi VII akan membantu secara spesifik melalui evaluasi dan pengawasan.

"Ini jangan sampai misalnya nanti elemen-elemen pemerintahan mempersulit, jadi kami Komisi VII DPR RI mengingatkan, karena ini perintah dari Presiden sudah menjadi atensi khusus presiden Prabowo, maka kami berharap mereka (pemerintah) juga ikut membantu," terangnya.

Menurutnya, bagi Komisi VII DPR RI saat ini bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan kondisi PT Sritex yang saat ini telah di dipailitkan.

"Perlu saya kasih tahu ke semuanya, saya langsung tanya kepada pak Wawan (Iwan) paling penting bagi mereka hidup matinya mereka adalah bagaimana sritex ini beroperasi karena di sini (Sritex), ada sumber daya manusia yang jumlahnya dari 50 ribu orang harus diselamatkan," paparnya.

Saleh menambahkan, target Komisi VII DPR RI Saat ini bagaimana caranya bisa membantu dengan target paling dekat, yakni menunggu hasil putusan Mahkamah Agung.

"Ada catatan saya, yang terpenting kami berharap tidak ada satu pihak pun yang saling menyalahkan dalam permasalahan ini, sehingga fokus kita bagaimana distribusi industri PT Sritex bisa berjalan normal, karyawan bisa bekerja, produk mereka bisa di ekspor di pasarkan lagi dan bisa perkembang permasalahan hutang perlahan bisa diselesaikan," tandasnya.

(*)