Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin meminta penggunaan dana desa (DD) lebih diawasi penggunaannya.

Ia menilai, penggunaan dana desa yang digelontorkan sejak 10 tahun ke belakang tidak maksimal dimanfaatkan para kepala desa untuk memajukan desanya.

Baik itu dari sisi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Daniel yang merupakan legislator dari Dapil Jabar 8 (Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Indramayu) itu pun meminta kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto untuk mengawasi ketat penggunaan dana desa tersebut.

Hal itu ia sampaikan Daniel dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis (7/11/2024).

“Jangan sampai dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan masyarakat,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Jumat (8/11/2024).

Selain itu, Daniel juga menyoroti soal proses demokrasi di desa atau Pilkades, ini menyikapi kebiasaan persaingan yang umumnya berlangsung tidak sehat saat Pilkades berlangsung.

Bahkan, lanjut Daniel, ongkos pencalonan kades ini biasanya relatif jauh lebih besar dibanding ongkos mencalonkan diri menjadi anggota dewan.

“Orang yang mau jadi kades itu ongkosnya miliaran, jangan sampai dana desa yang besarnya sampai miliar ini hanya untuk bancakan para kades untuk balik modal,” ujar dia.

Hal ini, lanjut dia, membuat banyak calon kades potensial karena tidak punya ongkos banyak menjadi minder dan gagal maju.

Dari permasalahan tersebut, Daniel meminta agar kementerian desa harus punya solusi cepat dan tepat dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut.

“Termasuk syarat pencalonan kepala desa yang lebih selektif dan ketat, sehingga dapat menjaring calon kades yang punya visi untuk memajukan desa,” ujar dia.

Di sisi lain, dalam rapat kerja itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto diketahui turut mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan.

"Semua masukan legislator sangat bagus dan ini menjadi pertimbangan kami di kementerian untuk segera menyiapkan solusi demi kemajuan bangsa yang harus dimulai dari desa", ujar dia.