TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didesak segera menyelesaian problem angkutan barang truk Over Dimension Overload (ODOL) secara komprehensif agar tidak merugikan keselamatan masyarakat dan tidak perekonomian nasional.

“Mengapa keterlibatan Presiden sangat penting, ya karena penyelesaian ODOL ini karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” kata Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024).
 
Soerjanto Tjahjono bilang, setidaknya 5 kementerian dan kepolisian harus duduk bersama agar masalah truk ODOL cepat tuntas.

Selain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum mengatasi masalah ODOL juga perlu melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian bahkan Menteri Keuangan.

Menteri Perindustrian perlu menyiapkan bagaimana agar saat Zero ODOL itu diterapkan, produk-produk industri itu harganya bisa tetap murah, sementara Menteri Perdagangan juga harus mempersiapkan bagaimana agar saat Zero ODOL itu diterapkan, tidak mempengaruhi daya saing. 

Kementerian Keuangan perlu dilibatkan untuk memikirkan cara bagaimana mengatasi dampak inflasi nantinya kalau Zero ODOL itu diterapkan dan  Menteri PUPR dan Kepolisian, apa antisipasinya selama program penertiban ODOL itu.

"Untuk itu, Presiden harus membentuk sebuah tim untuk menyusun blueprint atau cetak biru yang akan dijadikan pedoman untuk penyelesaian ODOL dan menunjuk satu Kementerian sebagai koordinatornya,” katanya.

 
Dia juga mengusulkan agar penyelesaian masalah ODOL ini nantinya diawali dari brand-brand pemerintah dan proyek-proyek BUMN sebagai percontohan bagi industri swasta.

“Jadi, kayak pembangunan tol, itu jangan pakai ODOL. Selain truknya nggak ODOL, proyek-proyek pemerintah sama BUMN itu KIR-nya juga harus hidup, surat-suratnya hidup, jadi bisa dijamin kelayakannya,” ujarnya.

Jika semua langkah-langkah itu dilakukan, Soerjanto yakin masalah ODOL itu bisa diselesaikan dalam waktu 4-5 tahun.