Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi terus berupaya menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya, melalui kegiatan Open House Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pj. Gubernur Teguh menyatakan, sesuai arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, harga sewa unit di Rusunawa Pasar Rumput sudah ditetapkan Rp 1.250.000 per bulan. Kemudian, prioritas penyewanya adalah individu atau keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, diutamakan masyarakat terprogram (terdampak program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, seperti penertiban kota, bencana alam, dan kondisi sejenis); Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, anggota TNI/Polri dengan pangkat/golongan rendah; serta masyarakat generasi milenial yang belum memiliki rumah.

"Kami adakan Open House untuk mempromosikan konsep hunian dan fasilitas yang terdapat di Rusunawa Pasar Rumput. Selain itu, juga sebagai upaya menarik minat calon penghuni. Rusunawa ini memiliki 1.984 unit yang tersebar di tiga tower hunian, dilengkapi fasilitas seperti ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, balkon, dan pendingin ruangan (AC)," ujar Pj. Gubernur Teguh, dalam keterangan tertulis, Senin (11/11/2024).

Pj. Gubernur Teguh juga menjelaskan, pihaknya fokus untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta. Dengan penyediaan hunian berkualitas untuk warga, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Kami di DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyediakan akses perumahan layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta. Untuk mempermudah proses pendaftaran agar lebih efisien dan tepat sasaran, calon penghuni dapat mengakses website 'SIRUPA' milik Perumda Pasar Jaya," jelas Teguh.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas komitmen mewujudkan hunian layak dan mengedepankan konsep keadilan untuk semua. Sebab, hunian tersebut digratiskan bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan, selama satu tahun.

"Apresiasi kami berikan kepada Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan hunian ini. Kita meminta agar dipastikan, yang boleh menempati hunian ini adalah mereka yang membutuhkan dari segi finansial. Selain itu, mereka akan terbantu untuk mobilitas yang dekat dengan lokasi kerjanya. Kami juga senang dengan upaya Pemprov DKI yang bergerak cepat dalam mengungsikan korban kebakaran Manggarai dengan menyediakan 418 unit, dengan catatan gratis sewa selama setahun hingga 27 Oktober 2025," ungkap Maruar.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ima Mahdiah berpesan, agar Pemprov DKI Jakarta menerima calon penghuni Rusunawa Pasar Rumput melalui mekanisme yang adil dan transparan. Hal ini bertujuan agar semua warga Jakarta bisa merasakan manfaatnya secara merata.

"Kami dari legislatif berpesan kepada Bapak Pj. Gubernur untuk benar-benar memperhatikan cara penerimaan calon penghuni dengan pengawasan yang ketat, memiliki transparansi yang jelas. Sehingga, warga yang tergolong membutuhkan hunian bisa merasakan manfaatnya," tegas Ima.

Terdapat dua tipe hunian di Rusunawa Pasar Rumput, yaitu tipe hook seluas 38 m² dan tipe standar seluas 36 m². Kedua tipe ini masing-masing memiliki fasilitas, seperti homogeneous tile 60x60, toilet duduk dan shower, plafon exposed, engineering door accessories ex-dorma, kusen jendela aluminium powder coating, daya listrik 1.300 watt, air dari Perusahaan Air Minum (PAM), serta keramik kamar mandi roman.

Di luar unit hunian, tersedia pula fasilitas pendukung, meliputi pasar tradisional, sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), balai warga, minimarket, food court, ATM center, perpustakaan, dan masjid.

Asa untuk Warga Kolong Jembatan

Tak hanya mengoptimalkan rusunawa di Pasar Rumput untuk hunian warga, Pj. Gubernur Teguh juga memprioritaskan rusun yang telah terbangun bagi mereka yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau hunian warga di kolong Jembatan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (6/11) lalu.

"Setelah berbincang dengan warga yang tinggal di bawah jembatan, mereka ingin mempunyai hunian yang layak. Hujan tidak kehujanan dan banjir tidak kebanjiran. Apalagi, kalau tinggal di kolong jembatan seperti ini, tentunya penyakit sangat rentan sekali menyerang mereka," tutur Pj. Gubernur Teguh.

Bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta, ia kemudian mengunjungi Rusun Petak Habitat Ancol yang tidak jauh dari kolong jembatan, tepatnya di Jalan Tongkol 10. Ia mengecek sejumlah fasilitas rusun yang kini sudah berdiri dua dari sembilan tower yang direncanakan.

Pj. Gubernur Teguh meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mendata warga yang tinggal di lokasi yang tidak layak. Ia menuturkan, kriteria warga yang diprioritaskan menempati rusun di antaranya tinggal di bawah kolong tol dan kolong jembatan.

"Saya instruksikan juga untuk memastikan kapasitas rusun bisa menampung berapa banyak warga. Apakah mungkin untuk mereka yang tinggal di bawah kolong tol, sebagian juga yang tinggal di kolong jembatan," kata Teguh.

Sementara itu, Sumawiti, salah seorang warga yang dikunjungi Pj. Gubernur Teguh di kolong Jembatan Pakin, mengaku senang dan menaruh harapan. Ia menyebut, Pj. Gubernur Teguh merupakan sosok yang perhatian, karena belum tentu ada orang lain yang mau memberikan perhatian kepada warga yang tinggal di kolong jembatan.

"Mudah-mudahan solusinya yang terbaik buat kita di sini. Kalaupun mau dipindahkan jangan jauh-jauh lah, karena sekolah anak-anak di sini, kerjaan suami di sini," bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Departemen Arsitektur Universitas Indonesia Herlily menandaskan, penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Pasar Rumput serta memprioritaskan hunian warga kolong jembatan di Ancol memang sudah sewajarnya dilakukan oleh Pemprov DKI, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Komitmen Pemprov DKI Jakarta sediakan hunian yang layak bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) secara umum sudah on the right track, namun perlu lebih optimal. Mereka punya diversifikasi program perumahan permukiman, seperti Rumah Susun Sewa, Kampung Improvement/Program Perbaikan Kampung, Kampung Susun, Hunian Terjangkau Milik (eks DP 0), Mini KTV (Konsolidasi Tanah Vertikal)," urai Herlily ketika dihubungi oleh detikcom.

Menurutnya, program-program yang sudah baik ini perlu dioptimalkan dengan dukungan kolaborasi berbagai stakeholder. Tidah hanya dari pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan swasta. "Misalnya, bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait Reforma Agraria Perkotaan, dukungan pendanaan, akademisi, kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas, serta koperasi perumahan," pungkas Herlily.