Itu harus kita petakan dulu. Kemudian kita berkoordinasi dengan daerah setempat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggandeng pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan untuk perempuan di wilayah terpencil.

"Itu harus kita petakan dulu. Kemudian kita berkoordinasi dengan daerah setempat, dengan dinas-dinasnya juga mencari solusi terbaiknya seperti apa," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat ditemui disela acara "Pertemuan Dialog Nasional Para Pemangku Kepentingan Layanan PPPA di 11 daerah Ploting" di Jakarta pada Kamis.

Menurutnya, pemetaan terhadap pelayanan kesehatan perempuan merupakan langkah penting karena salah satu kendala yang dihadapi di wilayah terpencil adalah kondisi geografi.

Arifah menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak terutama dengan pemerintahan di lingkup daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan perempuan di wilayah terpencil.



"Kalau di daerah terpencil secara geografis pasti menjadi problem tersendiri mungkin nanti kita cari solusi terbaiknya seperti apa yaitu sinergi dengan berbagai pihak," ujar dia.

Diketahui, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut bahwa layanan kesehatan bagi perempuan di Indonesia terkendala kondisi geografi.

"Kondisi Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan juga memberikan persoalan tersendiri. Hingga kini layanan kesehatan di wilayah daratan belum optimal, apalagi di daerah kepulauan, wilayah terpencil dan tertinggal lainnya," kata Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini.

Menurut dia, daerah-daerah kepulauan dan wilayah terpencil menghadapi tantangan yang lebih berat dalam hal sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan kondisi alam yang ekstrem serta sulit dikendalikan.

Akibatnya pemenuhan akses dan layanan kesehatan, terutama bagi perempuan makin sulit terjangkau karena jarak yang jauh atau melalui transportasi air guna menuju ke pusat layanan kesehatan.