Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB atas berbagai manuver militernya yang memakan banyak korban.
“Keluarkan Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung, dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut Mardani, Israel telah melanggar Piagam PBB yang menekankan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama internasional.
Piagam PBB, lanjut dia, menyatakan bahwa tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta menyelesaikan sengketa secara damai.
“Maka sudah saatnya PBB bertindak tegas, mengeluarkan Israel, dan kami sepakat untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional,” ucap Mardani.
Mardani juga meminta agar PBB mendengarkan seruan komunitas internasional terkait Israel, termasuk hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru digelar di Riyadh, Arab Saudi.
“KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi untuk membekukan keanggotaan Israel di PBB. Indonesia dan negara-negara lain tegas meminta Israel dikeluarkan,” ucap Mardani.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah, DPR RI terus mendukung Palestina melalui diplomasi internasional.
Dalam G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil, Ketua DPR RI Puan Maharani mengupayakan perdamaian di Palestina dan mendukung akses kemanusiaan bagi korban perang.
Ia berpandangan gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.
Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, kata Puan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia.
"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," ujar Puan.
