TIMESINDONESIA, BANTUL – Berbagai organisasi kemasyarakatan di Bantul mengajak masyarakat untuk menegakkan moralitas dalam kehidupan berbangsa, menyadari bahwa kerusakan moral dapat membuka jalan bagi praktik-praktik kotor, seperti politik uang.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga integritas Pilkada Bantul 2024, sejumlah elemen masyarakat menggelar deklarasi penolakan terhadap politik uang pada Kamis (14/11/2024) di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Bantul.

Acara ini bertujuan untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung tanpa campur tangan praktik tidak etis tersebut. 

Ketua Paguyuban Lurah, Pamong, dan Staf Kalurahan Tunggul Jati, Beja WTP, menegaskan bahwa politik uang harus ditolak demi menjaga moralitas masyarakat.

"Politik uang adalah musuh kita bersama, yang harus diberantas demi tercapainya Pilkada yang bersih dan berintegritas," ungkap Beja.

Ia mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi dan mendukung gerakan anti-politik uang.

Beja juga mengimbau Lurah dan Pamong Kalurahan di Projotamansari untuk tetap menjaga netralitas dan menentang praktik politik uang dalam Pilkada 2024.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Bantul, Zahrowi, menyerukan agar masyarakat lebih sadar akan bahaya politik uang jelang Pilkada.

"Kita tidak boleh membiarkan politik uang merusak tatanan demokrasi yang sudah kita perjuangkan bersama," kata Zahrowi.

Ia menekankan pentingnya melaporkan praktik politik uang ke Bawaslu agar Pilkada berlangsung dengan adil dan jujur.

Di Kalurahan Murtigading, Sanden, Tim Penggerak Anti Politik Uang yang dipimpin oleh Asmadi, mengungkapkan bahwa pemberantasan politik uang hanya bisa terwujud jika semua pihak bersatu. "Pengalaman kami di Pilurdes membuktikan bahwa dengan komitmen dan kerja sama, kita bisa menghalau politik uang," ujar Asmadi.

Tokoh pendidikan, Agus Slamet Riyadi, menegaskan pentingnya peran aktif elemen masyarakat Bantul dalam menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip kejujuran.

"Masyarakat harus memiliki keberanian untuk menegakkan prinsip keadilan dan menentang segala bentuk politik uang," tegas Agus.

Menurutnya, politik uang harus dihentikan agar Pilkada Bantul 2024 menjadi momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan hati nurani, bukan karena kepentingan sesaat yang merusak integritas demokrasi.

"Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada masyarakat, bukan yang membeli suara untuk kemenangan sesaat," tutupnya. (*)