Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mencabut izin perusahaan atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung melakukan reaktivasi di wilayah kerja migas yang menganggur, alias idle.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, cukup banyak lapangan atau wilayah kerja migas yang sebenernya sudah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk dikelola oleh sejumlah KKKS.
Namun, Bahlil tak membeberkan secara detail terkait nama-nama KKKS yang dimaksudnya.
Hal ini diungkapkan Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip dalam siaran YouTube Parlemen pada Minggu (17/11/2024).
"Kemarin kita sudah melakukan konsolidasi dengan KKKS, dan meminta dukungan Bapak-Ibu (Anggota DPR) semua, dari 301 wilayah yang sudah dilakukan eksplorasi, tapi belum plan of development atau POD, maka kita akan memaksa untuk POD," ucap Bahlil.
Apabila KKKS tersebut tak melakukan POD, maka izinnya akan dicabut dan dialihkan kepada KKKS lain yang berminat untuk segera mengelolanya.
Bahlil menegaskan, Pemerintah tak akan tinggal diam apabila wilayah kerja migas yang memiliki potensi cadangan dibiarkan begitu saja.
"Kalau sampai waktu yang sudah ditentukan dan mereka masih banyak alasan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita akan melakukan tinjau," papar Bahlil.
"Dan bisa-bisa kalau mereka tidak punya keseriusan, akan kita tawarkan ke investor lain," bebernya.
Tindakan tegas yang dilakukannya, kata Bahlil, sebagai bentuk upaya Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita swasembada energi yang dibawa oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengungkapkan, saat ini realisasi lifting migas RI hanya berada di kisaran angka 600 ribu barel oil per day (BOPD). Sementara, konsumsi minyak di Indonesia tembus di angka 1 juta BOPD.
Sehingga, Indonesia saat ini kebutuhan energi utamanya BBM, masih bergantung pada impor.
Oleh karenanya, dibutuhkan upaya ekstra untuk mewujudkan ketahanan energi, yakni memaksimalkan wilayah kerja migas.
Serta, Pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah meninjau aturan-aturan yang kiranya menghambat kinerja lifting nasional. Seperti regulasi para calon investor yang hendak masuk ke Indonesia.
"Kita ketahui bersama lifting kita sekarang ini kurang lebih 600 ribu BOPD. Konsumsi kita kurang lebih 1,6 juta BOPD, kita impor 1 juta. Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, agar dapat mengurangi impor. Itu perintahnya," papar Bahlil.
"Yang kedua perintahnya adalah, melihat aturan yang tidak memungkinkan percepatan lifting maka segera kita lakukan penyelesaian, terutama pada Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, PP, supaya kita bisa mendorong terjadi peningkatan lifting," pungkasnya.
